Dibobol Rp32 Miliar, Pimpinan DPRD Minta Bank DKI Dievaluasi

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 19 November 2019
 Dibobol Rp32 Miliar, Pimpinan DPRD Minta Bank DKI Dievaluasi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Gerindra, M. Taufik menanggapi tindakan pembobolan uang yang dilakukan 12 oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI mencapai Rp32 miliar di Bank DKI.

M. Taufik meminta agar sistem perbankan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI itu dievaluasi secara menyeluruh.

Baca Juga:

12 Oknum Satpol PP Jakarta Bobol Uang Bank DKI Sebesar Rp32 Miliar

"Saya sudah dengar kabar kalau Bank DKI dibobol. Ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Harus ada evaluasi menyeluruh terutama ditingkat manajemen Bank DKI," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/11).

Bank DKI dibobol Satpol PP
Bank DKI dibobol Satpol PP akibatkan kerugian hingga Rp32 miliar (MP/Ist)

Menurut Taufik, evaluasi itu wajib dilakukan agar bisa meyakinkan nasabah bahwa bank DKI jauh dari persepsi rawan dibobol. Ia berpendapat kasus pencurian uang di Bank DKI menunjukkan sistem perbankan di sana ada yang keliru.

"Sistem perbankan ini harus dievaluasi. Saya yakin, Dirut bank DKI baru punya visi besar. Apalagi, Bank DKI dipercaya mengelola dan menyimpan anggaran DKI hingga Rp 80 triliun per tahun. Dalam lima tahun, putaran uang bank DKI bisa 400 triliun,"imbuhnya.

Ketua DPD Gerindra DKI ini menduga, pegawai Bank DKI turut bermain dalam aksi pembobolan uang di Bank DKI yang dilakukan oleh Satpol PP di wilayah Jakarta Barat.

"Soal bobol itu pasti ada kerjasama dengan orang dalam Bank DKI-nya, makanya saya dorong agar ini diproses hukum setuntas-tuntasnya. Supaya nasabah tidak ragu," katanya.

Pihaknya juga meminta manajemen Bank DKI membersihkan jajarannya dari oknum nakal tersebut. Bahkan, katanya, Direksi Bank DKI harus berani melaporkan anak buahnya yang diduga ikut bermain dalam pembobolan uang tersebut kepada pihak kepolisian.

"Periksa semua orang itu. Tangkap. Kalau Bank DKI merasa dirugikan, laporkan. Di internal juga ditelusuri. Dirut Bank DKI yang baru ini hebat, dia harus tegas memproses hukum oknum itu.Kalau masih terganggu oleh pembobolan begini, visinya tidak tercapai," ungkap Taufik.

Baca Juga:

Pemprov DKI dan Bank DKI Salurkan Kartu Pekerja, ini Manfaatnya

Seperti diketahui, beredar kabar bahwa Bank DKI dibobol oleh 12 oknum Satpol PP Wilayah Jakarta Barat. Tak tanggung-tanggung nominalnya cukup fantastis sebesar Rp32 miliar.

Kini 10 dari 12 Satpol PP yang terlibat pencurian uang di Bank DKI tengah diperiksa Kepolisian Polda Metro Jaya. Kemudian dua lainnya tidak berurusan dengan polisi, lantaran memiliki niat baik untuk membaliki uang curiannya.(Asp)

Baca Juga:

Anggota DPRD Gadaikan SK Penetapan ke Bank DKI Untuk Pinjam Uang

#Politikus Partai Gerindra M Taufik #Satpol PP #Pembobolan ATM #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Satpol PP DKI Minta Maaf, Bikin Masyarakat tak Nyaman saat Penertiban Pedagang Es Krim di CFD
Satpol PP DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan keresahan yang dirasakan masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 25 Mei 2026
Satpol PP DKI Minta Maaf, Bikin Masyarakat tak Nyaman saat Penertiban Pedagang Es Krim di CFD
Indonesia
Viral Satpol PP DKI Diduga Kasar saat Tertibkan Pedagang Es Krim di CFD Bundaran HI
Satpol PP DKI meminta maaf atas viralnya video penertiban pedagang es krim di CFD Bundaran HI.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
Viral Satpol PP DKI Diduga Kasar saat Tertibkan Pedagang Es Krim di CFD Bundaran HI
Indonesia
Satpol PP DKI Akui Kekurangan Personel untuk Awasi Maraknya Begal dan Jambret
Satpol PP DKI mengakui luasnya wilayah Jakarta dan minimnya personel membuat aksi penjambretan sulit dicegah secara maksimal.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Satpol PP DKI Akui Kekurangan Personel untuk Awasi Maraknya Begal dan Jambret
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Bagikan