Satpol PP DKI Akui Kekurangan Personel untuk Awasi Maraknya Begal dan Jambret

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Satpol PP DKI Akui Kekurangan Personel untuk Awasi Maraknya Begal dan Jambret

Ilustrasi Satpol PP DKI (foto: dokumen Satpol PP DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengakui keterbatasan personel masih menjadi kendala dalam pengawasan tindak kejahatan jalanan seperti begal dan penjambretan di Jakarta.

Belakangan ini, masyarakat menyoroti maraknya kasus penjambretan di sejumlah wilayah ibu kota yang dinilai meresahkan.

Satriadi menjelaskan patroli rutin sebenarnya terus dilakukan setiap hari, khususnya di wilayah yang dianggap rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun, luasnya wilayah Jakarta membuat pengawasan belum bisa menjangkau seluruh titik secara maksimal.

"Dalam setiap giliran jaga, anggota selalu berpatroli ke wilayah-wilayah yang dianggap rawan gangguan keamanan dan ketertiban. Jadi patroli itu rutin dilakukan setiap hari sebagai langkah pencegahan," kata Satriadi kepada wartawan, Jumat (22/5).

Baca juga:

Jambret WN Jerman di Pasar Baru Ditangkap, Polisi Ringkus 3 Pelaku termasuk Penadah

Penjambretan Terjadi Sangat Cepat

Meski patroli rutin dilakukan, Satriadi mengakui aksi penjambretan umumnya berlangsung sangat cepat sehingga sulit dicegah langsung di lapangan.

Menurutnya, pelaku biasanya langsung melarikan diri usai beraksi dan baru dapat dilacak apabila terekam kamera pengawas atau CCTV.

"Namun memang wilayah Jakarta cukup luas. Sementara kasus penjambretan biasanya berlangsung sangat cepat. Pelaku langsung beraksi lalu kabur, sehingga cukup sulit dideteksi kalau tidak tertangkap kamera atau CCTV. Kalau ada rekaman CCTV biasanya bisa lebih mudah dilacak," ujarnya.

Ia mencontohkan kasus penjambretan telepon genggam milik seorang warga negara asing di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.

Menurut Satriadi, korban saat itu sedang memegang ponsel sebelum akhirnya dijambret pelaku yang langsung melarikan diri dari lokasi.

"Karena itu kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada menjaga barang-barang pribadinya. Seperti kasus di kawasan HI misalnya, korban sedang memegang telepon genggam lalu tiba-tiba dijabret dan pelaku langsung melarikan diri," tuturnya.

Baca juga:

Kapolsek Berharap Jambret WNA di Bundaran HI Cepat Tertangkap

Satpol PP Andalkan Kolaborasi dengan Tiga Pilar dan Warga

Dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya, persoalan minimnya personel Satpol PP juga sempat menjadi sorotan.

Kondisi tersebut dinilai memengaruhi pola pengamanan di lapangan, termasuk sistem kerja shifting yang panjang.

Satriadi tidak menampik jumlah personel Satpol PP masih terbatas. Karena itu, pengamanan diperkuat melalui koordinasi dengan unsur Tiga Pilar hingga masyarakat.

Ia menyebut keterlibatan warga terus didorong melalui pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling di sejumlah wilayah.

Walaupun jumlah personel terbatas, kami tetap berupaya maksimal dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Satlinmas, dan masyarakat agar keamanan lingkungan tetap terjaga bersama,

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan.

Usulan Penambahan Personel

Terkait sorotan soal keamanan Jakarta yang belakangan ramai diperbincangkan, Satriadi menegaskan tindak kriminal seperti penjambretan merupakan ranah kepolisian.

Meski begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memberi perhatian terhadap kondisi keamanan masyarakat.

"Tetap menjadi perhatian Pak Gubernur bahwa Satpol PP juga harus ikut membantu menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif. Karena itu kami terus memperkuat jajaran di wilayah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat," katanya.

Baca juga:

Bundaran HI Mencekam Gara-Gara WNA Kena Jambret, Jakarta Terancam Gagal Jadi Kota Global?

Soal kemungkinan penambahan personel, Satriadi mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan kepada DPRD DKI Jakarta.

Namun, realisasinya masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah dan keputusan pemerintah.

"Usulan penambahan personel sebenarnya sudah kami sampaikan, termasuk saat rapat di Komisi A DPRD DKI. Namun semuanya kembali bergantung pada kondisi keuangan daerah dan persetujuan lebih lanjut dari pemerintah," pungkasnya. (Asp)

#Satpol PP #Kasatpol PP #DKI Jakarta #Aksi Penjambretan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Advokasi Peduli Transportasi Publik Laporkan Gubernur Pramono ke MA soal Rencana Penaikan Tarif Transjabodetabek
Tidak ada pilihan lain selain keberatan melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Advokasi Peduli Transportasi Publik Laporkan Gubernur Pramono ke MA soal Rencana Penaikan Tarif Transjabodetabek
Indonesia
Sering Berhenti Mendadak, MRT Jakarta Minta Maaf
Sistem persinyalan MRT Jakarta telah dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan yang dirancang untuk memastikan setiap perjalanan berlangsung dengan aman.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
 Sering Berhenti Mendadak, MRT Jakarta Minta Maaf
Indonesia
Dishub DKI tambah Petugas Jaga Parkir Liar di Jalan Mayjen Sutoyo saat Weekend
Pengaturan parkir di Jalan Mayjen Sutoyo sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Dishub DKI tambah Petugas Jaga Parkir Liar di Jalan Mayjen Sutoyo saat Weekend
Indonesia
Jakarta Juara Dunia Polusi! Udara Ibu Kota Paling Beracun dan Tidak Sehat Sejagad pada Kamis 2 Juli 2026
Paparan konstan polusi level ini berpotensi merusak tanaman hingga menurunkan nilai estetika lingkungan perkotaan secara drastis
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Juli 2026
Jakarta Juara Dunia Polusi! Udara Ibu Kota Paling Beracun dan Tidak Sehat Sejagad pada Kamis 2 Juli 2026
Indonesia
Pramono Sebut sudah Dapat Izin Pemerintah Pusat untuk Pembangunan LRT Jakarta Manggarai-Dukuh Atas
Apabila jalur LRT Jakarta sudah sampai ke Dukuh Atas, konektivitas transportasi umum di Jakarta akan mencapai 95 persen.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Juli 2026
Pramono Sebut sudah Dapat Izin Pemerintah Pusat untuk Pembangunan LRT Jakarta Manggarai-Dukuh Atas
Indonesia
Dishub DKI Tertibkan Kendaraan Parkir Sembarang di Kawasan Cawang, 4 Mobil Diderek
Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan agar aman, tertib, dan nyaman bagi pengguna jalan.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Dishub DKI Tertibkan Kendaraan Parkir Sembarang di Kawasan Cawang, 4 Mobil Diderek
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Kado dari STY untuk Lima Abad Jakarta Tahun Depan
Pramono mengapresiasi penunjukan STY sebagai pelatih baru Persija Jakarta.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Gubernur Pramono Minta Kado dari STY untuk Lima Abad Jakarta Tahun Depan
Indonesia
Pemprov DKI Mulai Tata Kabel ke Bawah Tanah
Pemprov DKI secara bertahap memasukkan jaringan kabel ke tanah agar lebih tertata dan menambahkan estetika kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Pemprov DKI Mulai Tata Kabel ke Bawah Tanah
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Rp 100 Miliar dari APBD untuk Program LPDP 2027
Anggaran ratusan miliar itu akan dikelola Pemprov DKI dengan menggandeng LPDP pusat.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Pemprov DKI Siapkan Rp 100 Miliar dari APBD untuk Program LPDP 2027
Indonesia
Dishub DKI Sediakan Selter di Perkantoran Jakarta bagi Pengemudi Ojol
Salah satu fasilitas yang telah tersedia berada di Terminal Terpadu Pulo Gebang sebagai selter bagi pengemudi.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Dishub DKI Sediakan Selter di Perkantoran Jakarta bagi Pengemudi Ojol
Bagikan