Satpol PP DKI Akui Kekurangan Personel untuk Awasi Maraknya Begal dan Jambret

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Satpol PP DKI Akui Kekurangan Personel untuk Awasi Maraknya Begal dan Jambret

Ilustrasi Satpol PP DKI (foto: dokumen Satpol PP DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengakui keterbatasan personel masih menjadi kendala dalam pengawasan tindak kejahatan jalanan seperti begal dan penjambretan di Jakarta.

Belakangan ini, masyarakat menyoroti maraknya kasus penjambretan di sejumlah wilayah ibu kota yang dinilai meresahkan.

Satriadi menjelaskan patroli rutin sebenarnya terus dilakukan setiap hari, khususnya di wilayah yang dianggap rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun, luasnya wilayah Jakarta membuat pengawasan belum bisa menjangkau seluruh titik secara maksimal.

"Dalam setiap giliran jaga, anggota selalu berpatroli ke wilayah-wilayah yang dianggap rawan gangguan keamanan dan ketertiban. Jadi patroli itu rutin dilakukan setiap hari sebagai langkah pencegahan," kata Satriadi kepada wartawan, Jumat (22/5).

Baca juga:

Jambret WN Jerman di Pasar Baru Ditangkap, Polisi Ringkus 3 Pelaku termasuk Penadah

Penjambretan Terjadi Sangat Cepat

Meski patroli rutin dilakukan, Satriadi mengakui aksi penjambretan umumnya berlangsung sangat cepat sehingga sulit dicegah langsung di lapangan.

Menurutnya, pelaku biasanya langsung melarikan diri usai beraksi dan baru dapat dilacak apabila terekam kamera pengawas atau CCTV.

"Namun memang wilayah Jakarta cukup luas. Sementara kasus penjambretan biasanya berlangsung sangat cepat. Pelaku langsung beraksi lalu kabur, sehingga cukup sulit dideteksi kalau tidak tertangkap kamera atau CCTV. Kalau ada rekaman CCTV biasanya bisa lebih mudah dilacak," ujarnya.

Ia mencontohkan kasus penjambretan telepon genggam milik seorang warga negara asing di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.

Menurut Satriadi, korban saat itu sedang memegang ponsel sebelum akhirnya dijambret pelaku yang langsung melarikan diri dari lokasi.

"Karena itu kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada menjaga barang-barang pribadinya. Seperti kasus di kawasan HI misalnya, korban sedang memegang telepon genggam lalu tiba-tiba dijabret dan pelaku langsung melarikan diri," tuturnya.

Baca juga:

Kapolsek Berharap Jambret WNA di Bundaran HI Cepat Tertangkap

Satpol PP Andalkan Kolaborasi dengan Tiga Pilar dan Warga

Dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya, persoalan minimnya personel Satpol PP juga sempat menjadi sorotan.

Kondisi tersebut dinilai memengaruhi pola pengamanan di lapangan, termasuk sistem kerja shifting yang panjang.

Satriadi tidak menampik jumlah personel Satpol PP masih terbatas. Karena itu, pengamanan diperkuat melalui koordinasi dengan unsur Tiga Pilar hingga masyarakat.

Ia menyebut keterlibatan warga terus didorong melalui pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling di sejumlah wilayah.

Walaupun jumlah personel terbatas, kami tetap berupaya maksimal dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Satlinmas, dan masyarakat agar keamanan lingkungan tetap terjaga bersama,

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan.

Usulan Penambahan Personel

Terkait sorotan soal keamanan Jakarta yang belakangan ramai diperbincangkan, Satriadi menegaskan tindak kriminal seperti penjambretan merupakan ranah kepolisian.

Meski begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memberi perhatian terhadap kondisi keamanan masyarakat.

"Tetap menjadi perhatian Pak Gubernur bahwa Satpol PP juga harus ikut membantu menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif. Karena itu kami terus memperkuat jajaran di wilayah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat," katanya.

Baca juga:

Bundaran HI Mencekam Gara-Gara WNA Kena Jambret, Jakarta Terancam Gagal Jadi Kota Global?

Soal kemungkinan penambahan personel, Satriadi mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan kepada DPRD DKI Jakarta.

Namun, realisasinya masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah dan keputusan pemerintah.

"Usulan penambahan personel sebenarnya sudah kami sampaikan, termasuk saat rapat di Komisi A DPRD DKI. Namun semuanya kembali bergantung pada kondisi keuangan daerah dan persetujuan lebih lanjut dari pemerintah," pungkasnya. (Asp)

#Satpol PP #Kasatpol PP #DKI Jakarta #Aksi Penjambretan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Lebih Rendah Rp 291 Ribu dari Bekasi, KSPI Desak Pramono Revisi UMP Jakarta 2027
Said Iqbal mendesak Pramono Anung merevisi UMP Jakarta 2027 menjadi Rp6.427.000. KSPI menilai upah saat ini belum mencerminkan kebutuhan hidup buruh.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 21 November 2026
Lebih Rendah Rp 291 Ribu dari Bekasi, KSPI Desak Pramono Revisi UMP Jakarta 2027
Indonesia
Jakarta Perluas Normalisasi Sungai Hadapi Banjir saat Musim Hujan
Upaya normalisasi ini sudah mulai dikerjakan sejak awal tahun lalu.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Jakarta Perluas Normalisasi Sungai Hadapi Banjir saat Musim Hujan
Indonesia
Dishub DKI Terjunkan 100 Personel Dukung Konser Guns N' Roses
Budi menyebut 100 petugas tersebut dikerahkan untuk mengatur lalu lintas di sekitar GBK. Dishub DKI juga menyediakan shuttle bus gratis bagi penonton.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Dishub DKI Terjunkan 100 Personel Dukung Konser Guns N' Roses
Indonesia
Buruh Minta UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 6,21 Juta
Alasan dasar penaikan UMP DKI tahun depan Rp 6,12 juta yakni inflasi di angka 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi di angka 5,67 persen.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Buruh Minta UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 6,21 Juta
Indonesia
Kendaraan Kopdes Merah Putih Parkir Kawasan Rorotan, Gubernur Pramono: cuma Sementara
Pramono menegaskan penggunaan lahan untuk parkir Kopdes Merah Putih bersifat sementara dan tidak ada kerja sama permanen.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
 Kendaraan Kopdes Merah Putih Parkir Kawasan Rorotan, Gubernur Pramono: cuma Sementara
Indonesia
Gubernur Pramono Terima Aduan Dugaan Penjualan Hewan Curian di Jatinegara, Perintahkan Bawahan Cek
Jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) diminta menindaklanjuti dugaan penjualan hewan curian di Pasar Hewan Jatinegara.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Gubernur Pramono Terima Aduan Dugaan Penjualan Hewan Curian di Jatinegara, Perintahkan Bawahan Cek
Indonesia
Petugas Dishub DKI Diingatkan tak Terima Setoran Parkir Liar, Terancam Sanksi
Dishub DKI tidak memberikan izin kepada juru parkir liar dan setiap petugas dilarang keras menerima setoran dalam bentuk apa pun.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Petugas Dishub DKI Diingatkan tak Terima Setoran Parkir Liar, Terancam Sanksi
Indonesia
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Pemerintah DKI sebaiknya mengalokasikan anggarannya untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Ia juga mendorong bawahannya untuk mengkaji langsung penyebab gangguan listrik tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Indonesia
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Langkah tersebut dilakukan setelah Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia itu.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Bagikan