Satpol PP DKI Akui Kekurangan Personel untuk Awasi Maraknya Begal dan Jambret

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Satpol PP DKI Akui Kekurangan Personel untuk Awasi Maraknya Begal dan Jambret

Ilustrasi Satpol PP DKI (foto: dokumen Satpol PP DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengakui keterbatasan personel masih menjadi kendala dalam pengawasan tindak kejahatan jalanan seperti begal dan penjambretan di Jakarta.

Belakangan ini, masyarakat menyoroti maraknya kasus penjambretan di sejumlah wilayah ibu kota yang dinilai meresahkan.

Satriadi menjelaskan patroli rutin sebenarnya terus dilakukan setiap hari, khususnya di wilayah yang dianggap rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun, luasnya wilayah Jakarta membuat pengawasan belum bisa menjangkau seluruh titik secara maksimal.

"Dalam setiap giliran jaga, anggota selalu berpatroli ke wilayah-wilayah yang dianggap rawan gangguan keamanan dan ketertiban. Jadi patroli itu rutin dilakukan setiap hari sebagai langkah pencegahan," kata Satriadi kepada wartawan, Jumat (22/5).

Baca juga:

Jambret WN Jerman di Pasar Baru Ditangkap, Polisi Ringkus 3 Pelaku termasuk Penadah

Penjambretan Terjadi Sangat Cepat

Meski patroli rutin dilakukan, Satriadi mengakui aksi penjambretan umumnya berlangsung sangat cepat sehingga sulit dicegah langsung di lapangan.

Menurutnya, pelaku biasanya langsung melarikan diri usai beraksi dan baru dapat dilacak apabila terekam kamera pengawas atau CCTV.

"Namun memang wilayah Jakarta cukup luas. Sementara kasus penjambretan biasanya berlangsung sangat cepat. Pelaku langsung beraksi lalu kabur, sehingga cukup sulit dideteksi kalau tidak tertangkap kamera atau CCTV. Kalau ada rekaman CCTV biasanya bisa lebih mudah dilacak," ujarnya.

Ia mencontohkan kasus penjambretan telepon genggam milik seorang warga negara asing di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.

Menurut Satriadi, korban saat itu sedang memegang ponsel sebelum akhirnya dijambret pelaku yang langsung melarikan diri dari lokasi.

"Karena itu kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada menjaga barang-barang pribadinya. Seperti kasus di kawasan HI misalnya, korban sedang memegang telepon genggam lalu tiba-tiba dijabret dan pelaku langsung melarikan diri," tuturnya.

Baca juga:

Kapolsek Berharap Jambret WNA di Bundaran HI Cepat Tertangkap

Satpol PP Andalkan Kolaborasi dengan Tiga Pilar dan Warga

Dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya, persoalan minimnya personel Satpol PP juga sempat menjadi sorotan.

Kondisi tersebut dinilai memengaruhi pola pengamanan di lapangan, termasuk sistem kerja shifting yang panjang.

Satriadi tidak menampik jumlah personel Satpol PP masih terbatas. Karena itu, pengamanan diperkuat melalui koordinasi dengan unsur Tiga Pilar hingga masyarakat.

Ia menyebut keterlibatan warga terus didorong melalui pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling di sejumlah wilayah.

Walaupun jumlah personel terbatas, kami tetap berupaya maksimal dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Satlinmas, dan masyarakat agar keamanan lingkungan tetap terjaga bersama,

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan.

Usulan Penambahan Personel

Terkait sorotan soal keamanan Jakarta yang belakangan ramai diperbincangkan, Satriadi menegaskan tindak kriminal seperti penjambretan merupakan ranah kepolisian.

Meski begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memberi perhatian terhadap kondisi keamanan masyarakat.

"Tetap menjadi perhatian Pak Gubernur bahwa Satpol PP juga harus ikut membantu menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif. Karena itu kami terus memperkuat jajaran di wilayah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat," katanya.

Baca juga:

Bundaran HI Mencekam Gara-Gara WNA Kena Jambret, Jakarta Terancam Gagal Jadi Kota Global?

Soal kemungkinan penambahan personel, Satriadi mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan kepada DPRD DKI Jakarta.

Namun, realisasinya masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah dan keputusan pemerintah.

"Usulan penambahan personel sebenarnya sudah kami sampaikan, termasuk saat rapat di Komisi A DPRD DKI. Namun semuanya kembali bergantung pada kondisi keuangan daerah dan persetujuan lebih lanjut dari pemerintah," pungkasnya. (Asp)

#Satpol PP #Kasatpol PP #DKI Jakarta #Aksi Penjambretan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Perintahkan Pedagang Induk Kramat Jati Pindah Jualan di Dalam Pasar
Sebanyak 110 personel gabungan dikerahkan untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang beraktivitas di trotoar dan badan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Gubernur Pramono Perintahkan Pedagang Induk Kramat Jati Pindah Jualan di Dalam Pasar
Indonesia
BUMD DKI Galang Bantuan Korban Terdampak Gempa NTT
Dukungan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama untuk membantu masyarakat NTT yang tengah menghadapi dampak bencana gempa bumi.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
BUMD DKI Galang Bantuan Korban Terdampak Gempa NTT
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Minta Kajian Matang Rencana Transjakarta, jangan Muncul Persepsi Tarif Rp 3.500
Tarif transportasi laut memiliki struktur biaya yang berbeda.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
Komisi B DPRD DKI Minta Kajian Matang Rencana Transjakarta, jangan Muncul Persepsi Tarif Rp 3.500
Indonesia
Pramono Anung Beberkan Alasan Modifikasi Cuaca di Jakarta Belum Bisa Dilakukan
Pramono Anung mengatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) belum dapat dilakukan untuk membantu mengatasi kondisi udara di Ibu Kota.
Yusuf Abdillah - Rabu, 19 Agustus 2026
Pramono Anung Beberkan Alasan Modifikasi Cuaca di Jakarta Belum Bisa Dilakukan
Indonesia
Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat pada HUT RI, Warga Disarankan Pakai Masker
Kualitas udara Jakarta tercatat berada pada kategori tidak sehat pada Senin (17/8) pagi WIB.
Yusuf Abdillah - Senin, 17 Agustus 2026
Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat pada HUT RI, Warga Disarankan Pakai Masker
Indonesia
Dinas Bina Marga DKI Lempar Polemik JPO tanpa Tangga di DPR ke Diskominfotik
Meminta awak media untuk menanyakan masalah raibnya tangga JPO di Gedung MPR/DPR ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Dinas Bina Marga DKI Lempar Polemik JPO tanpa Tangga di DPR ke Diskominfotik
Indonesia
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Waskita menyebut, secara keseluruhan, pekerjaan LRT Jakarta telah mendekati akhir.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
JPO tersebut sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan