Satpol PP DKI Akui Kekurangan Personel untuk Awasi Maraknya Begal dan Jambret

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Satpol PP DKI Akui Kekurangan Personel untuk Awasi Maraknya Begal dan Jambret

Ilustrasi Satpol PP DKI (foto: dokumen Satpol PP DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengakui keterbatasan personel masih menjadi kendala dalam pengawasan tindak kejahatan jalanan seperti begal dan penjambretan di Jakarta.

Belakangan ini, masyarakat menyoroti maraknya kasus penjambretan di sejumlah wilayah ibu kota yang dinilai meresahkan.

Satriadi menjelaskan patroli rutin sebenarnya terus dilakukan setiap hari, khususnya di wilayah yang dianggap rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun, luasnya wilayah Jakarta membuat pengawasan belum bisa menjangkau seluruh titik secara maksimal.

"Dalam setiap giliran jaga, anggota selalu berpatroli ke wilayah-wilayah yang dianggap rawan gangguan keamanan dan ketertiban. Jadi patroli itu rutin dilakukan setiap hari sebagai langkah pencegahan," kata Satriadi kepada wartawan, Jumat (22/5).

Baca juga:

Jambret WN Jerman di Pasar Baru Ditangkap, Polisi Ringkus 3 Pelaku termasuk Penadah

Penjambretan Terjadi Sangat Cepat

Meski patroli rutin dilakukan, Satriadi mengakui aksi penjambretan umumnya berlangsung sangat cepat sehingga sulit dicegah langsung di lapangan.

Menurutnya, pelaku biasanya langsung melarikan diri usai beraksi dan baru dapat dilacak apabila terekam kamera pengawas atau CCTV.

"Namun memang wilayah Jakarta cukup luas. Sementara kasus penjambretan biasanya berlangsung sangat cepat. Pelaku langsung beraksi lalu kabur, sehingga cukup sulit dideteksi kalau tidak tertangkap kamera atau CCTV. Kalau ada rekaman CCTV biasanya bisa lebih mudah dilacak," ujarnya.

Ia mencontohkan kasus penjambretan telepon genggam milik seorang warga negara asing di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.

Menurut Satriadi, korban saat itu sedang memegang ponsel sebelum akhirnya dijambret pelaku yang langsung melarikan diri dari lokasi.

"Karena itu kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada menjaga barang-barang pribadinya. Seperti kasus di kawasan HI misalnya, korban sedang memegang telepon genggam lalu tiba-tiba dijabret dan pelaku langsung melarikan diri," tuturnya.

Baca juga:

Kapolsek Berharap Jambret WNA di Bundaran HI Cepat Tertangkap

Satpol PP Andalkan Kolaborasi dengan Tiga Pilar dan Warga

Dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya, persoalan minimnya personel Satpol PP juga sempat menjadi sorotan.

Kondisi tersebut dinilai memengaruhi pola pengamanan di lapangan, termasuk sistem kerja shifting yang panjang.

Satriadi tidak menampik jumlah personel Satpol PP masih terbatas. Karena itu, pengamanan diperkuat melalui koordinasi dengan unsur Tiga Pilar hingga masyarakat.

Ia menyebut keterlibatan warga terus didorong melalui pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling di sejumlah wilayah.

Walaupun jumlah personel terbatas, kami tetap berupaya maksimal dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Satlinmas, dan masyarakat agar keamanan lingkungan tetap terjaga bersama,

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan.

Usulan Penambahan Personel

Terkait sorotan soal keamanan Jakarta yang belakangan ramai diperbincangkan, Satriadi menegaskan tindak kriminal seperti penjambretan merupakan ranah kepolisian.

Meski begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memberi perhatian terhadap kondisi keamanan masyarakat.

"Tetap menjadi perhatian Pak Gubernur bahwa Satpol PP juga harus ikut membantu menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif. Karena itu kami terus memperkuat jajaran di wilayah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat," katanya.

Baca juga:

Bundaran HI Mencekam Gara-Gara WNA Kena Jambret, Jakarta Terancam Gagal Jadi Kota Global?

Soal kemungkinan penambahan personel, Satriadi mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan kepada DPRD DKI Jakarta.

Namun, realisasinya masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah dan keputusan pemerintah.

"Usulan penambahan personel sebenarnya sudah kami sampaikan, termasuk saat rapat di Komisi A DPRD DKI. Namun semuanya kembali bergantung pada kondisi keuangan daerah dan persetujuan lebih lanjut dari pemerintah," pungkasnya. (Asp)

#Satpol PP #Kasatpol PP #DKI Jakarta #Aksi Penjambretan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Setiap Sabtu Warga Bisa Masuk Balai Kota, Lihat Langsung Kerja Pimpinan Jakarta
Ajak masyarakat kenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota melalui rangkaian tur, kegiatan edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Setiap Sabtu Warga Bisa Masuk Balai Kota, Lihat Langsung Kerja Pimpinan Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Pengelolaan pantura juga tidak dapat dikerjakan satu institusi mengingat kawasan ini merupakan satu bentang wilayah yang melintasi batas administratif, sektor, dan kewenangan.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Indonesia
Petugas Damkar Terlibat Penipuan Rp 70 Juta, Autodipecat
Pramono mengaku telah meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk menindak tegas pihak yang terbukti terlibat.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Petugas Damkar Terlibat Penipuan Rp 70 Juta, Autodipecat
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Pramono menyebut proyek kawasan berorientasi transit itu digarap PT MRT Jakarta yang akan bekerja sama dengan salah satu pengembang besar.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan seluruh kabel udara dapat diturunkan ke bawah tanah secara bertahap dalam lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Indonesia
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Pramono berencana menaikkan tarif layanan Transjakarta dan Transjabodetabek pada 1 Januari 2027.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Pramono menyebut salah satu hal yang menjadi perhatian Mamdani yakni bagaimana Jakarta mengintegrasikan berbagai moda transportasi dengan dukungan subsidi pemerintah daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Indonesia
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Masih banyak bangunan di Jakarta yang belum sepenuhnya memperhatikan standar keselamatan bencana kebakaran.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Bagikan