Anak Zulhas Tak Minder Jadi Pimpinan DPRD DKI Gelorakan Isu Pendidikan

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 03 Oktober 2019
 Anak Zulhas Tak Minder Jadi Pimpinan DPRD DKI Gelorakan Isu Pendidikan

Anggota DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Zita Anjani putri dari mantan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan ditunjuk menjadi Wakil ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Ia pun mengaku bakal membawa isu pendidikan dalam lima tahun kedepan mengemban sebagai pimpinan DPRD DKI.

Isi itu digelorakan karena Zita memiliki modal pendidikan dengan menyandang gelar Master of Science di University College London, serta gelar Diploma dari Sunshine Teachers Training.

Baca Juga:

Usulan 8 Poin Penyempurnaan Tatib DPRD DKI Jakarta 2019-2024

Meski jadi yang paling muda diantara pimpinan DPRD DKI lainnya, Zita mengaku sama sekali tak merasa minder, berada diantara senior-seniornya.

"Pertama pendidikan karena kan background saya pendidik," kata Zita di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta
Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

Tak hanya pendidikan, isu lain yang hendak didorong politikus 29 tahun ini seputar masalah perempuan dan anak, agar kedepannya Pemprov DKI bisa menyiapkan anggaran tersendiri bagi masalah-masalah sosial di Jakarta yang bersinggungan dengan isu tersebut.

"Yang kedua, tentunya kebijakan-kebijakan dan anggaran yang pro wanita dan anak. Jadi saya mewakili wanita, satu-satunya di unsur pimpinan supaya ke depannya kebijakan juga anggaran itu bisa berpihak kepada wanita dan anak," tuturnya.

Sebagai wanita satu-satunya di kursi pimpinan dewan, Ia menginginkan berbagai kebijakan anggaran yang dibuat DPRD DKI, bisa berpihak kepada wanita dan anak.

"Jadi saya mewakili wanita, satu-satunya di unsur pimpinan, supaya ke depannya kebijakan juga anggaran bisa berpihak kepada wanita dan anak," ungkap dia.

"Jadi jangan hanya kuantitasnya aja tapi juga kualitasnya. Jadi harus berkualitas dan harus pro anak dan wanita. Namanya gender responsive," ucap Zita.

Baca Juga:

Ketua DPRD Sementara Usulkan Wagub DKI Jakarta Lebih Dari Satu Orang

Zita menuturkan dengan jabatannya saat ini, dirinya akan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemprov DKI baik masalah pengelolaan anggaran maupun masalah pengambilan kebijakan yang lain.

"Tentunya saya pengen, khususnya, mengawal nantinya. Kan dari unsur pimpinan kita mengawal ya. Supaya nantinya kebijakan-kebijakan yang diambil entah dalam bentuk Perda atau kebijakan lainnya, atau dalam anggaran, itu betul-betul berkualitas," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Kekosongan Wagub Masuk Poin Tatib DPRD DKI Jakarta

#Partai Amanat Nasional #Zulkifli Hasan #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Bank BUMN Disuntik Rp 200 T, Menko Zulhas Minta Jatah Modal 16.000 Kopdes Merah Putih
"Sebagian, nggak semuanya ya. Sebagian paling nggak untuk 16.000 (kopdes) kita minta," kata Menko Pangan Zulhas.
Wisnu Cipto - Senin, 15 September 2025
Bank BUMN Disuntik Rp 200 T, Menko Zulhas Minta Jatah Modal 16.000 Kopdes Merah Putih
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Bagikan