Ketua DPRD Sementara Usulkan Wagub DKI Jakarta Lebih Dari Satu Orang

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 10 September 2019
 Ketua DPRD Sementara Usulkan Wagub DKI Jakarta Lebih Dari Satu Orang

Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara Pantas Nainggolan (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Tarik ulur pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta masih terus berlanjut. Ketua DPRD DKI Jakarta sementara Pantas Nainggolan mengungkapkan, saat ini beberapa anggota DPRD mengusulkan agar Wagub DKI lebih dari satu orang.

Wacana Wagub lebih dari satu orang ini memang bukanlah sesuatu yang baru di Jakarta. Sejak era Gubernur DKI Jakarta Tjokropranolo (1977-1982) hingga Sutiyoso (1997-2002) posisi wakil gubernur diisi sekitar empat pejabat.

Baca Juga:

PKS Bisa Bikin Pengesahan Tatib Cawagub DKI Molor

Namun pengguliran beberapa orang nomor dua di Jakarta itu tidak masuk dalam pembahasan Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

Pantas Nainggolan ungkapkan sejumlah anggota DPRD DKI usulkan agar Wagub DKI lebih dari satu orang
Pantas Nainggolan memberikan keterangan kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Pantas pun mencontohkan pada era Gubernur Sutiyoso Jakarta memiliki empat wakil gubernur pada periode pertama tahun 1997-2002.

"Dalam tatib sih gak. Tapi usulan itu muncul karena dalam kenyataannya sampai dengan Sutiyoso, Wagub DKI itu ada 4 dan itu didukung oleh otonomi DKI yang ada di tingkat provinsi," tutur Pantas di ruang rapat serbaguna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Munculnya wacana ini, kata Pantas, menjawab keluhan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kekosongan kursi Wagub DKI. Sebab sudah lebih dari satu tahun pengganti Sandiag Uno belum juga rampung.

"Tapi sekali lagi ini hanya sekadar usulan. Jadi prinsipnya kita tidak ingin melanggar aturan. Tetapi kalau ada peluang untuk memperbaiki aturan ya kenapa tidak," kata dia.

Baca Juga:

Usulan 8 Poin Penyempurnaan Tatib DPRD DKI Jakarta 2019-2024

Pantas Nainggolan juga menuturkan, rencana DKI 2 diisi lebih dari satu orang ini belum dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, ada kemungkinan usulan tersebut disampaikan ke Kemendagri.

"Tapi sekali lagi ini hanya sekadar usulan. Jadi prinsipnya kita tidak ingin melanggar aturan. Tetapi kalau ada peluang untuk memperbaiki aturan ya kenapa tidak," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Wakil Ketua Sementara Minta PDIP dan Demokrat Segera Serahkan Nama Pimpinan DPRD DKI

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Sutiyoso #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan