PKS Bisa Bikin Pengesahan Tatib Cawagub DKI Molor

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 10 September 2019
PKS Bisa Bikin Pengesahan Tatib Cawagub DKI Molor

Wakil Ketua DPRD sementara DKI Jakarta Syarif dari Fraksi Gerindra (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara, Syarif mengatakan proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta bakal dilaksanakan seusai Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI periode 2019-2024 diselesaikan.

Saat ini, pihaknya bersama tim percepatan Tatib masih melakukan pembahasan perampungan Tatib DPRD DKI Jakarta itu. Jika PKS tak setuju, pemilihan Wagub dipastikan kembali molor.

Baca Juga:

Bertemu Anies, Fraksi Nasdem Sampaikan Persoalan Warga Jakarta

"(Pelaksanaan Wagub) Tunggu pengesahan tatib. Kalau teman-teman di fraksi gak setuju usulan PKS ya ada kemungkinan bikin pansus lagi untuk melanjutkan yang kemaren tata tertib yang dibawa ke rapimgab batal itu," kata Syarif di Jakarta, Selasa (10/9).

Syarif memastikan, untuk saat ini masih dua kandidat calon pendamping Anies dari PKS yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

"Ya. Kita tunggu sampai ada digelarnya paripurna apakah ada perubahan atau tidak, kita lihat nanti, tatib selesai, pansus terbentuk," tuturnya.

Syarif dari Fraksi Gerindra menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD sementara DKI Jakarta (MP/Asropih)
Syarif dari Fraksi Gerindra menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD sementara DKI Jakarta (MP/Asropih)

Sebelumnya, Anggota Fraksi DPRD DKI Jakarta dari PKS, Abdurahman Suhaimi memprediksi bahwa Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wagub DKI akan dirombak dari yang sudah ada. Sebab ketua Pansus Wagub DKI tak lolos maju ke DPRD DKI selanjutnya.

Ketua Pansus lalu diemban oleh Ongen Sangaji dan Wakil Ketua, Bestari Barus.

Baca Juga:

Wakil Ketua Sementara Minta PDIP dan Demokrat Segera Serahkan Nama Pimpinan DPRD DKI

Ia pun meminta, setelah Pansus baru terbentuk, maka mereka bisa langsung mengkebut pemilihan pengganti Sandiaga Uno yang sudah kosong lebih dari setahun.

"Harapan saya, Pansus yang baru itu nanti, bekerja secara efektif," kata dia. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Wagub DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Bagikan