3 Oktober DPRD DKI Gelar Paripurna Pengumuman Pimpinan Definitif

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 01 Oktober 2019
3 Oktober DPRD DKI Gelar Paripurna Pengumuman Pimpinan Definitif

Ilustrasi: 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta memastikan pelaksanaan rapat paripurna pengumuman nama pimpinan Parlemen Kebon Sirih periode 2019-2024 akan digelar Kamis 3 Oktober 2019 mendatang.

Ketua DPRD DKI Non Definitif, Pantas Nainggolan mengatakan, keputusan tersebut telah disepakati bersama dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab), dan telah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Baca Juga

PKS Ngotot DPRD DKI Pilih Wagub Pakai Tatib Lama

"Sebelum dikirimkan nama-nama pimpinan dikirimkan ke Kemendagri, itu diumumkan dulu dalam rapat paripurna. Nah rapat paripurna itu lah yang akan kita lakukan paling lambat hari Kamis, setelah itu secara administratif akan berjalan ke Kemendagri," kata Pantas di DPRD DKI.

Pantas menuturkan, pemberian waktu tersebut setidaknya akan menjadi ruang bagi partai politik untuk menghasilkan keputusan terbaik dalam proses penunjukan nama yang akan didapuk sebagai pimpinan DPRD baru.

Hingga saat ini baru tiga partai yang mengirimkan kadernya untuk menjadi pimpinan DPRD definitif. Yakni, M. Taufik perwakilan dari Partai Gerindra, Abdurrahman Suhaimi dari PKS dan Zita Anjani dari PAN.

Dua partai yang belum menyetorkan nama menjadi pemimpin yaitu PDI-Perjuangan sebagai Ketua DPRD DKI, dan Partai Demokrat mengisi Wakil Ketua DPRD.

Pantas Nainggolan ungkapkan sejumlah anggota DPRD DKI usulkan agar Wagub DKI lebih dari satu orang
Pantas Nainggolan memberikan keterangan kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Meski demikian, pihaknya tak menutup kemungkinan untuk membuka opsi pelantikan paripurna terhadap usulan Kemendagri untuk mengumumkan sejumlah nama yang sudah diusung masing-masing partai politik menjadi pimpinan DPRD berdasarkan perolehan kursi terbanyak dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) DKI Jakarta 2019.

"Tidak masalah, kalaupun misalnya belum masuk sesuai dengan arahan Kemendagri, apa yang sudah ada kita kirim dulu, sambil yang lain menyusul," ungkapnya.

Baca Juga:

Melihat Progres Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Dengan demikian, Pantas memastikan jadwal pelaksanaan paripurna beragendakan pengumuman pimpinan definitif akan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengingat, pengumuman tersebut hanya bersifat sebagai seremonial sebelum nama diserahterimakan kepada Kemendagri untuk penetapan Surat Keputusan (SK) sebagai pimpinan DPRD DKI Periode 2019-2024.

"Jadi apa yang sudah kita sepakati itu sudah deadline, itu yang akan kita lakukan," tutupnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan