Usman Hamid membeberkan enam dosa Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat orasi dalam unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menduga proses hukum di Polda Metro Jaya dan KPK terhadap Hasto bakal berhenti ketika politikus asal Yogyakarta itu, menghentikan suara kritis terhadap rezim

"Kita di sini berkumpul karena demokrasi kita mengalami regresi, mengalami represi. Kebebasan berekspresi direpresi," tegas Usman dalam orasinya.

Usman pun mendesak agar Tragedi Kudatuli diusut tuntas dengan cara membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.

"Fakta bahwa pemerintah Indonesia dan DPR setuju mengesahkan hukum pidana yang secara efektif melemahkan jaminan HAM sungguh mengerikan," ujar Usman

"Kapasitas penjara yang terbatas dengan jumlah penghuni yang berlebihan adalah akar masalah serius dalam system peradilan pidana di Indonesia," papar Usman.

Amnesty International menyambut baik Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang menyatakan pemerintah daerah dan sekolah negeri tidak boleh mewajibkan atau pun melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama sebagai langkah penting untuk menjaga kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.

Usman Hamid menilai kasus semacam ini mirip kaitannya dengan praktik opresif melawan kebebasan berekspresi di Papua serta isu rasisme terhadap orang Papua

Aparat keamanan wajib menegakkan keadilan

"Dalam Konstitusi telah disebutkan bahwa tiap orang berhak atas perlindungan data pribadi dan berhak untuk merasa aman, sesuatu yang ironisnya tidak dialami oleh pasien corona tersebut," ujar Usman.

Usman mencontohkan berbagai negara di Eropa hingga sebagian Asia yang sudah menghapuskan hukuman mati. Menurutnya total negara yang sudah meninggalkan hukuman mati sebanyak 143.

Usman menegaskan persyaratan diskriminatif tersebut harus segera dicabut. Pasalnya, hal itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Dalam pembicaraan lisan tadi, kami sampaikan kasus Novel Baswedan. Pak Kapolda menyampaikan mengungkap kasus itu tidak mudah dan kasus itu sedang diusut," ujar Usman Hamid

Kemudian, lanjutnya, kendala uji balistik. Baru dua proyektil yang berhasil teridentifikasi Pusat Laboratorium Forensik Polri, yaitu dari jenazah Harun Al Rasyid dan Abdul Aziz yang merupakan terduga perusuh tewas.