Eddy Flo
MerahPutih.Com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta pasien terinfeksi corona tidak dibuka identitasnya. Pasalnya, kata Usman, membuka identitas pasien melanggar hak privasi.
"Mengungkap identitas pasien itu melanggar hak privasi. Apalagi jika menimbulkan pemberitaan luas yang akibatnya membuat pasien tertekan dan membuat masyarakat menjadi resah," kata Usman Hamid dalam keterangannya, Minggu (8/3).
Baca Juga:
Cegah Corona, Pulang dari Luar Negeri ASN Pemkot Solo Diminta Karantina Mandiri
Sebaiknya, kata Usman, pemerintah fokus memastikan perawatan kesehatan pasien dan pencegahan penyebarannya di masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus melindungi data pribadi seseorang, bukan justru mengungkapnya.
"Dalam Konstitusi telah disebutkan bahwa tiap orang berhak atas perlindungan data pribadi dan berhak untuk merasa aman, sesuatu yang ironisnya tidak dialami oleh pasien corona tersebut," ujar Usman.
Eks Koordinator Kontras ini meminta, segala pernyataan dan peringatan pemerintah agar tidak membingungkan dan meresahkan publik. Terlebih menganggap remeh penyebaran virus corona.
Menurutnya, pemerintah wajib menyediakan panduan kesehatan yang akurat dan tepat waktu serta mencegah disinformasi soal virus ini dengan cara proporsional, legitimate dan benar-benar diperlukan agar tidak melanggar hak asasi.
Baca Juga:
"Harus diingat, Indonesia telah meratifikasi hukum-hukum internasional hak asasi manusia yang mewajibkan pemerintah memastikan kesehatan warganya, ketersediaan layanan, dokter dan keperluan kesehatan lainnya, termasuk melindungi hak privasi. Ini harus dipatuhi semua pejabat pemerintah, dari atas hingga ke bawah," pungkasnya.(Pon)
Baca Juga:
