Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - RENCANA Indonesia mengirim pasukan TNI ke wilayah Gaza, Palestina, mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan Rencana pemerintah mengirimkan 8.000 personel TNI ke Gaza di bawah payung Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) merupakan pertaruhan berbahaya.
Saat banyak negara menolak, Indonesia malah mendukung lewat pengiriman pasukan ke sana.
“Ini janggal dan harus ditinjau ulang,” kata Usman dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta dikutip Sabtu (14/2).
Meskipun pemerintah mengklaim rencana ini sebagai misi perdamaian, menurut Usman, mengirim pasukan nasional untuk beroperasi di Gaza di bawah kepemimpinan Trump dalam skema Dewan Perdamaian (BoP) sama saja memberikan legitimasi pada tindakan Israel.
“Indonesia sulit membela hak Palestina di PBB jika beroperasi dalam mekanisme BoP yang melemahkan PBB dan memperkuat dominasi AS dan Israel atas Palestina,” jelas Usman.
Baca juga:
Rencana Kirim 8 Ribu Pasukan Perdamaian ke Gaza Belum Pasti, Kemhan Tunggu Arahan Prabowo
Usman khawatir, alih-alih memperbaiki situasi, Indonesia bisa terancam turut serta merusak tatanan sistem global pasca-Perang Dunia II yang berbasis kesetaraan dan keadilan. “Jadi ini benar-benar harus ditinjau ulang,” tutur Usman.
Lebih baik, lanjut Usman, Indonesia memperkuat upaya menegakkan hukum internasional dengan meminta pertanggung jawaban Israel atas genosida yang terjadi di Gaza. Keadilan bagi warga Palestina tidak bisa lagi menunggu.
Dunia, termasuk Indonesia, wajib melindungi warga Palestina dari genosida dan memulihkan hak warga Palestina yang diabaikan sejak Nakba pada 1948.
“Jangan sampai atas nama perdamaian, Indonesia menutup mata atas kejahatan genosida dan apartheid Israel dan mengubur kemerdekaan Palestina,” tutup Usman Hamid.(knu)
Baca juga:
Soroti Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza, DPR Ingatkan Risiko Keamanan Prajurit
