Soffi Amira
MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menyebut akan menertibkan pengamat yang dinilai tidak patriotik dan tidak menyukai keberhasilan pemerintah.
Usman menilai, pernyataan tersebut mencerminkan cara pandang yang keliru karena menempatkan kritik sebagai sesuatu yang harus ditertibkan.
“Kami menyesalkan pernyataan Presiden Prabowo yang mau ‘menertibkan’ pengkritik pemerintah karena dianggap tidak patriotik. Itu jelas merupakan cara berpikir yang keliru seolah kritik adalah kekacauan yang harus ditertibkan,” kata Usman dalam keterangannya, Senin (16/3).
Ia menyebutkan, Presiden seharusnya menunjukkan empati kepada para pengkritik pemerintah yang mengalami teror dan intimidasi.
Baca juga:
Baznas Bantah Zakat Bakal Diperuntukan Bagi MBG, Prabowo Juga Tidak Setuju
Salah satu kasus yang disoroti adalah penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.
Usman juga meminta pemerintah memberikan dukungan penuh kepada kepolisian untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
Menurut dia, penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan adanya perkembangan. Namun hingga hari keempat setelah kejadian, belum adanya tersangka dinilai menunjukkan kemungkinan adanya pihak lain di balik pelaku.
“Kami meminta kepolisian tidak ragu-ragu menangkap siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya,” ujarnya.
Baca juga:
Polda Metro Jaya Selidiki 260 Pelat Motor Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Selain itu, Usman menilai sikap anti-kritik dalam pemerintahan berpotensi mengancam kebebasan berpendapat.
Ia juga mengingatkan agar lembaga intelijen tidak digunakan untuk memantau para pengamat atau kelompok masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah.
Menurut Usman, lembaga intelijen seharusnya fokus pada deteksi dini terhadap ancaman keamanan nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Ia juga menilai, pelabelan terhadap pengkritik sebagai pihak yang tidak patriotik berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kebebasan sipil.
Baca juga:
Golkar Dukung Prabowo Potong Gaji Pejabat Dampak Krisis Global Akibat Perang di Timur Tengah
Melalui situasi yang sensitif, retorika tersebut dikhawatirkan dapat ditafsirkan sebagai legitimasi bagi aparat di lapangan untuk menekan suara kritis.
Karena itu, Usman meminta Presiden mengklarifikasi pernyataan tersebut dan memastikan kebebasan berekspresi tetap dilindungi. (Pon)
