Kematian George Floyd Jadi Cerminan Kasus Rasial di Papua

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 03 Juni 2020
Kematian George Floyd Jadi Cerminan Kasus Rasial di Papua

Pengunjuk rasa memprotes kematian George Floyd di tahanan polisi Minneapolis AS, di samping kedutaan AS di Paris, Prancis, 1 Juni 2020. ANTARA FOTO/REUTERS / Christian Hartmann/aww.

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Amnesty Internasional Indonesia menilai unjuk rasa global menentang diskriminasi dan rasisme terhadap kelompok-kelompok tertentu yang dipicu oleh kematian George Floyd di Amerika Serikat harus jadi pelajaran di Indonesia.

Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid menilai kasus semacam ini mirip kaitannya dengan praktik opresif melawan kebebasan berekspresi di Papua serta isu rasisme terhadap orang Papua

Baca Juga

Jokowi Tetapkan Revisi Defisit APBN 2020 Naik Jadi Rp1.039,2 T

“Insiden pelanggaran HAM yang menimpa George Floyd menjadi cerminan dari apa yang terjadi di Indonesia. Kasus pelanggaran HAM serupa yang diawali dengan rasisme di negara ini tidak hanya terjadi sekali dua kali, dan sebagian besar kasus tidak selesai," kata Usman dalam keteranganya, Rabu (3/6).

Usman nenilai, banyak pembela HAM dan masyarakat sipil yang ikut melakukan aksi protes damai, ditangkap dan dipenjara atas tuduhan makar.

"Padahal apa yang mereka lakukan tidak melanggar hukum dan tidak ada unsur pidananya," jelas Usman.

Seorang warga lokal berdiri di depan memorial penghormatan sementara kepada George Floyd, di lokasi dimana ia ditahan oleh polisi, di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat, Senin (1/6/2020). (REUTERS/CARLOS BARRIA)
Seorang warga lokal berdiri di depan memorial penghormatan sementara kepada George Floyd, di lokasi dimana ia ditahan oleh polisi, di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat, Senin (1/6/2020). (REUTERS/CARLOS BARRIA)

Ia meyakini, sudah banyak contoh di mana aparat keamanan melakukan perbuatan rasis terhadap masyarakat Papua. Contoh paling terlihat adalah insiden di Surabaya dan Malang pada tahun 2019.

"Aparat justru merespon protes para mahasiswa dengan brutal, sama sekali tidak menunjukan sikap penegakan HAM untuk ukuran aparat negara," imbuh Usman.

Lalu, sikap rasisme itulah yang pada akhirnya memicu pada pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.

"Padahal seharusnya negaralah yang menjadi contoh anti rasisme," terang Usman.

Ia menyebut, insiden di Amerika sudah seharusnya menjadi cerminan bagi aparat negara untuk mulai lebih menunjukan sikap anti diskriminasi dan sepenuhnya melindungi hak-hak sipil warga negara untuk menyampaikan pendapat. Bisa dilihat di Amerika banyak masyarakat yang marah atas tindakan rasisme polisi setempat.

"Hal tersebut juga sedang dirasakan oleh banyak warga negara kita terhadap saudara-saudara kita di Papua," terang Usman.

Baca Juga

Washington DC Mulai Rusuh, Pentagon Kirim Ribuan Tentara ke Ibu Kota AS

Usman menyatakan, hal pertama yang mungkin bisa dilakukan pemerintah untuk mulai menunjukan sikap anti rasisme mereka adalah dengan membebaskan para tahanan nurani Papua yang saat ini masih mendekam di penjara.

"Termasuk menghentikan segala pembungkaman kebebasan sipil di tanah Papua," tutup Usman. (Knu)

#Usman Hamid #Amnesty Internasional
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Amnesty International Indonesia mengecam penangkapan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Usman Hamid mengatakan, negara seharusnya mendengarkan tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Indonesia
Pembubaran Rumah Doa di Padang Potret Buram Kehidupan beragama di Indonesia
Kasus di Padang ini terjadi hanya sebulan setelah insiden serupa di Sukabumi
Wisnu Cipto - Selasa, 29 Juli 2025
Pembubaran Rumah Doa di Padang Potret Buram Kehidupan beragama di Indonesia
Indonesia
Amnesty International: HAM Bukan Jadi Landasan Utama Pelaksanaan PSN
Usman menjabarkan proyek-proyek PSN, dalam banyak kasus, tidak melalui proses persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat setempat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 April 2025
Amnesty International: HAM Bukan Jadi Landasan Utama Pelaksanaan PSN
Indonesia
Amnesty International Sebut Serangan Kebebasan Berekspresi Tembus Level Mengkhawatirkan
Praktik-praktik otoriter kian menyerang jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum nasional maupun hukum internasional.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Amnesty International Sebut Serangan Kebebasan Berekspresi Tembus Level Mengkhawatirkan
Indonesia
Amnesty International Desak Otoritas Negara Lakukan Investigasi Resmi Terkait Teror terhadap Tempo
Jika investigasi resmi tidak dilakukan, maka jurnalis atau aktivis di Indonesia akan terus mendapatkan teror tanpa diketahui siapa dalang di balik aksi tersebut.
Frengky Aruan - Minggu, 23 Maret 2025
Amnesty International Desak Otoritas Negara Lakukan Investigasi Resmi Terkait Teror terhadap Tempo
Indonesia
Audiensi dengan DPR, Usman Hamid Ingatkan Supremasi Sipil
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan, bahwa supremasi sipil jangan sampai terganggu oleh RUU TNI.
Soffi Amira - Selasa, 18 Maret 2025
Audiensi dengan DPR, Usman Hamid Ingatkan Supremasi Sipil
Indonesia
Reformasi Polri Urgent, Amnesty International: Kapolri Harus Diganti
DPR dalam hal ini kurang optimal di dalam menjalankan fungsi-fungsi kontrol dan pengawasan yang berakibat tidak ada koreksi secara signifikan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 08 Maret 2025
Reformasi Polri Urgent, Amnesty International: Kapolri Harus Diganti
Indonesia
Amnesty Anggap Polisi 'Merestui' Aksi Premanisme di Diskusi Refly Harun Cs
Polisi seharusnya melindungi
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 September 2024
Amnesty Anggap Polisi 'Merestui' Aksi Premanisme di Diskusi Refly Harun Cs
Indonesia
Usman Hamid Sebut Jokowi Hilangkan Ruang Kritik dan Protes
Usman Hamid membeberkan enam dosa Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat orasi dalam unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Dwi Astarini - Kamis, 22 Agustus 2024
Usman Hamid Sebut Jokowi Hilangkan Ruang Kritik dan Protes
Indonesia
Kudatuli Dinilai Cermin Intervensi Politik Pemerintah, Kondisi Mirip Seperti Sekarang
Usman Hamid menegaskan bahwa peristiwa 27 Juli merupakan cerminan intervensi kebijakan politik dan keamanan pemerintah untuk memperpanjang kekuasaan dan menyingkirkan lawan politik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juli 2024
Kudatuli Dinilai Cermin Intervensi Politik Pemerintah, Kondisi Mirip Seperti Sekarang
Bagikan