Eddy Flo
MerahPutih.Com - Amnesty International Indonesia menyebut ratusan negara sudah mulai meninggalkan hukuman mati. Pasalnya, penerapan hukuman jenis itu dinilai tidak memiliki hubungan langsung dengan pengurangan angka kejahatan.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menanggapi wacana hukuman mati bagi para koruptor yang dilontarkan Presiden Jokowi.
Baca Juga:
Usman mencontohkan berbagai negara di Eropa hingga sebagian Asia yang sudah menghapuskan hukuman mati. Menurutnya total negara yang sudah meninggalkan hukuman mati sebanyak 143.
Tak hanya itu, menurut Usman, 106 negara sudah menghapuskan pidana mati dalam produk hukumnya. Itu berlaku untuk semua jenis tindak pidana, termasuk korupsi.
"Kanada itu menghapuskan hukuman mati. Angka kejahatannya turun sampe 48,44 persen. Apakah ada hubungannya? Belum tentu juga. Persoalan kejahatan termasuk korupsi sangat kompleks, faktor sosial-ekonomi," kata Usman dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/12).
Karena itu, Usman menilai, hukuman mati bagi pelaku kejahatan termasuk koruptor tidak tepat untuk diterapkan. Pasalnya, berbagai negara sudah mulai meninggalkan hukuman pidana jenis itu lantaran tidak memberikan efek jera.
"Jadi hukuman mati itu tidak menimbulkan kejeraan bagi terpidana korupsi," ujarnya.
Selain itu, Usman memandang penerapan eksekusi mati membutuhkan biaya mahal ketimbang membiarkan terpidana mati itu berada di dalam penjara. Hal tersebut, kata dia, didasarkan pada studi terbaru dari California, Amerika Serikat (AS).
"Hukuman mati itu tidak ada yang manusiawi. Baik itu setrum, suntik, penggal, tembak, semuanya semacam menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa dari orang yang dihukum mati," ungkapnya.
Lebih lanjut Usman menyatakan penerapan hukuman mati justru akan menghilangkan legitimasi moral pemerintah dalam membebaskan Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini menghadapi tuntutan hukuman mati di negara lain.
Menurut Usman, dalam konteks Indonesia, korupsi yang melibatkan pemimpin politik atau pejabat pemerintah, hanyalah cermin kegagalan sistem penyelenggraan negara. Dia pun menegaskan, hukuman mati tidak sesederhana yang diucapkan Presiden Jokowi kepada siswa SMKN 57 Jakarta.
"Jadi hukuman mati tidak sesederhana yang disampaikan Presiden ke anak SMA tersebut," pungkas eks Koordinator Kontras ini.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi bisa saja diterapkan. Namun, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, hal tersebut harus menjadi kehendak masyarakat.
Jokowi menyebut hukuman mati bagi koruptor dapat dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Tipikor, melalui revisi.
Baca Juga:
"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor itu dimasukkan (hukuman mati). Tapi sekali lagi juga termasuk (kehendak anggota dewan) yang ada di legislatif (DPR)," kata Jokowi di SMK 57, Jakarta, Senin (9/12).
Kemudian, saat disinggung apakah akan ada inisiatif pemerintah untuk merivisi UU Tipikor agar hukuman mati masuk dalam salah satu pasal, Jokowi lagi-lagi menyebut tergantung dari kehendak masyarakat.
"Ya bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat," ucap Jokowi.(Pon)
Baca Juga:
