Aktivis HAM Sebut Demokrasi Alami Regresi di Era Jokowi

MerahPutih.com - Aktivis HAM Usman Hamid mengungkapkan Panggung Rakyat bertema Bongkar menunjukan kegelisahan sekaligus juga kesetiaan pada nilai-nilai luhur Republik Indonesia yang cinta pada keadilan dan kesejahteraan.

Hal tersebut disampaikan Usman dalam orasinya di acara Panggung Rakyat yang digelar oleh Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (9/12). Belasan ribu massa hadir di lokasi.

Baca Juga

Goenawan Muhammad hingga Mantan Pimpinan KPK akan Orasi di Konser Musik Bongkar

"Kita di sini berkumpul karena demokrasi kita mengalami regresi, mengalami represi. Kebebasan berekspresi direpresi," tegas Usman dalam orasinya.

Menurut Usman, saat ini pengawasan rakyat melalui lembaga-legislatif dilemahkan. Bahkan pengawasan kekuasaan melalui badan peradilan juga dikebiri.

Ia lantas membeberkan kasus-kasus rakyat yang terjadi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kasus Haris Azhar, Budi Pego di Jawa timur, Bang Long di Rempang, Mama Yosepha di Papua, dan terakhir adalah kasus Butet Kartaredjasa memperlihatkan bahwa kekuasaan sedang resah karena rakyatnya mulai bicara," ungkapnya.

Baca Juga

KPK Buka Peluang Panggil Menkumham Terkait Kasus Eddy Hiariej

Presiden Jokowi, kata Usman, dengan kekuasaan eksekutifnya terus ingin berkuasa memperpanjang kekuasaannya.

"Dengan melemahkan kebebasan berekpresi, melemahkan kontrol rakyat dan dengan mengebiri badan-badan peradilan seperti Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Bahkan, kata Usman, Jokowi lewat mantan Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik iparnya, meloloskan kepentingan anaknya Gibran Rakabuming untuk menjadi cawapres.

Usman lantas meminta ribuan pengunjung yang memadati Stadion Madya GBK untuk meneriakkan dengan lantang "lawan dinasti".

"Kalau saya bilang selamatkan demokrasi, tolong teriak lawan dinasti," ucap Usman.

"Selamatkan demokrasi," teriak Usman.

"Lawan dinasti," teriak ribuan pengunjung Panggung Rakyat. (Pon)

Baca Juga

Mahfud MD: Kami Peluru Tak Terkendali untuk Memberantas Korupsi