Sidang Mk

MK Mulai Sidang 314 Sengketa Pilkada Seretak 8 Januari 2025
Indonesia
MK Mulai Sidang 314 Sengketa Pilkada Seretak 8 Januari 2025
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Januari 2025
Indonesia
MK Buka Masa Sidang 2025, Segera Sidangkan Perselisihan Hasil Pilkada 2024
MK telah menangani 308 perkara perselisihan hasil pemilihan umum dengan rincian 294 perkara DPR/DPRD, 12 perkara DPD, dan dua perkara pilpres.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Januari 2025
MK Buka Masa Sidang 2025, Segera Sidangkan Perselisihan Hasil Pilkada 2024
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sidang Sengketa Pilpres 2024 Masih akan Dilanjutkan?
Sidang sengketa Pilpres 2024 kabarnya masih dilanjutkan, meski hakim MK sudah mengetok palu. Lalu, apakah berita ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 03 Mei 2024
[HOAKS atau FAKTA]: Sidang Sengketa Pilpres 2024 Masih akan Dilanjutkan?
Indonesia
MK Bersiap Sidangkan Perselisihan Hasil Pileg 2024
Sebanyak 297 perkara PHPU Pileg sudah kita registrasi dan sudah resmi menjadi perkara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 April 2024
MK Bersiap Sidangkan Perselisihan Hasil Pileg 2024
Indonesia
Janji Prabowo di Hadapan Tim Hukumnya: Jalin Komunikasi Politik Semua Unsur
Prabowo berjanji di hadapan tim hukumnya, akan menjalin komunikasi dengan semua unsur. Khususnya, para partai politik yang berseberangan di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Selasa, 23 April 2024
Janji Prabowo di Hadapan Tim Hukumnya: Jalin Komunikasi Politik Semua Unsur
Indonesia
Partai Hanura Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024
Partai Hanura menghormati putusan MK terhadap sengketa Pilpres 2024. Putusan MK dianggap sudah sah dan berlaku.
Soffi Amira - Selasa, 23 April 2024
Partai Hanura Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024
Indonesia
Kapolda Metro Jaya: Demo Sengketa Pilpres 2024 Berjalan Aman dan Tertib
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto mengatakan, demo sengketa Pilpres 2024 berjalan dengan aman dan tertib.
Soffi Amira - Senin, 22 April 2024
Kapolda Metro Jaya: Demo Sengketa Pilpres 2024 Berjalan Aman dan Tertib
Indonesia
Rabu (24/4), Prabowo-Gibran Ganti Status
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bakal menetepakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih.
Dwi Astarini - Senin, 22 April 2024
Rabu (24/4), Prabowo-Gibran Ganti Status
Indonesia
Hasil Putusan MK Pilpres 2024, NasDem: Sudah Final dan Mengikat
Hasil putusan MK Pilpres 2024 dianggap NasDem sudah final dan mengikat. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
Soffi Amira - Senin, 22 April 2024
Hasil Putusan MK Pilpres 2024, NasDem: Sudah Final dan Mengikat
Indonesia
MK Tolak Gugatan Paslon 01 dan 03, Gibran sudah Komunikasi Langsung dengan Prabowo
Ia lebih memilih menunggu arahan dari Prabowo.
Dwi Astarini - Senin, 22 April 2024
MK Tolak Gugatan Paslon 01 dan 03, Gibran sudah Komunikasi Langsung dengan Prabowo
Indonesia
MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Istana: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti
MK menolak gugatan Anies dan Ganjar. Pihak Istana pun angkat suara.
Soffi Amira - Senin, 22 April 2024
MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Istana: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti
Indonesia
Mobil Komando Disulap Jadi Siaran Langsung Putusan MK
Massa mendengarkan hasil putusan MK melalui pengeras suara dari mobil komando tersebut.
Ikhsan Aryo Digdo - Senin, 22 April 2024
Mobil Komando Disulap Jadi Siaran Langsung Putusan MK
Indonesia
Sidang Putusan MK Turut Berimbas pada Operasional Kereta Api Jarak Jauh di Gambir
PT KAI melakukan pola operasional khusus di Stasiun Gambir.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 April 2024
Sidang Putusan MK Turut Berimbas pada Operasional Kereta Api Jarak Jauh di Gambir
Indonesia
Rekayasa Lalu Lintas saat Sidang Sengketa Pilpres 2024
Rekayasa lalu lintas saat sidang sengketa Pilpres akan diterapkan. Masyarakat pun diminta untuk mencari jalan alternatif.
Soffi Amira - Senin, 22 April 2024
Rekayasa Lalu Lintas saat Sidang Sengketa Pilpres 2024
Indonesia
Eks Direktur TPN Jadi Ahli Pihak 02 di Sidang MK, Kuasa Hukum 03 Protes
Kehadiran Andi menimbulkan konflik kepentingan.
Dwi Astarini - Kamis, 04 April 2024
Eks Direktur TPN Jadi Ahli Pihak 02 di Sidang MK, Kuasa Hukum 03 Protes