Rencana KPU untuk memajukan masa pendaftaran capres-cawapres menjadi 10 Oktober adalah konsekuensi dari ditetapkannya Perppu Pemilu menjadi UU No.7/ 2023.

Politikus Partai Nasdem Saan Mustopa menilai, segala peluang masih dapat terjadi sebelum pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kandidat bakal calon presiden (bacapres) 2024 tidak berpengaruh banyak pada pilihan masyarakat.

Pasca Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024, hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Surya Paloh dikabarkan renggang.

Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Saan Mustopa mengatakan, perombakan atau reshuffel kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan wacana penghapusan jabatan gubernur perlu kajian mendalam.

"Pemerintah sebaiknya membuat turunan dari pertimbangan MK dalam bentuk peraturan tertulis secara formal agar proses penunjukkan ini bisa dilakukan secara transparan prinsip-prinsip demokrasinya bisa dikedepankan," ucap Saan di Jakarta, Selasa (24/5).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, pihaknya akan memberikan penjelasan soal formil dan materil dari UU IKN Nusantara jika ada yang resmi gugat ke MK.

Fraksi Partai NasDem buka suara menanggapi kemunculan sejumlah nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang pernah disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa waktu lalu.

Pada Senin (17/1), Pansus dan Pemerintah menyepakati nama Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur (Kaltim) adalah Nusantara.

Pada Senin (17/1), Pansus dan Pemerintah dijadwalkan untuk menyelesaikan pembahasan RUU IKN.

"Untuk penyiapan ibu kota negara (IKN) kan tidak terganggu dengan kepala daerah yang OTT," kata Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1).

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menargetkan RUU tersebut selesai dibahas pada Januari 2022.

Tim perumus akan mengunjungi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, untuk mengecek lokasi ibu kota negara baru tersebut.