DPR Siap Hadapi Gugatan UU IKN

MerahPutih.com - Sejumlah pihak berencana menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) Nusantara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, pihaknya akan memberikan penjelasan soal formil dan materil dari UU IKN Nusantara jika ada yang resmi gugat ke MK.

Baca Juga

Edy Mulyadi Seret Nama Prabowo Soal IKN, Gerindra: Biar Sejarah yang Membuktikan

"Nanti kita tinggal siapkan argumen-argumen saja, kenapa kita membuat RUU IKN dan kita sahkan UU IKN ini, apakah bertentangan dengan UU dasar, apakah cacat formil atau tidak, ya nanti kita uji di Mahkamah Konstitusi kalau memang ada yang melakukan gugatan," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1.

Politikus Partai Nasdem ini mengatakan, uji materi ke MK merupakan langkah dan jalur yang tepat. Pasalnya, gugatan ke MK merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

"Hak konstitusional warga negara yang memang mereka keberatan terkait soal RUU yang sudah disahkan menjadi UU itu, keberatan dengan melakukan judicial review ke MK, kita hormati," ujarnya.

Saan juga merespons terkait salah satu hal yang dipermasalahkan oleh sejumlah pihak, yakni waktu pembahasan hingga pengesahan yang dinilai cepat dan terburu-buru, hanya 43 hari. Menurut Saan, anggapan tersebut sangat relatif.

"Menurut saya soal waktu itu kan relatif ya, 43 hari itu kan bukan waktu yang singkat menurut saya. Karena kita melakukan pembahasan secara intensif, jadi memaksimalkan waktu yang tersedia. Jadi memang kita lakukan itu semua," kata Saan.

Baca Juga

Pesan Legislator PAN Terkait Penggunaan Dana PEN untuk IKN Nusantara

Diketahui, Din Syamsuddin berencana akan melakukan uji materi terhadap UU IKN yang sudah disahkan oleh DPR pada rapat paripurna DPR, Selasa (18/1). Saat ini, kata Din, pihaknya sedang menunggu UU IKN diundangkan.

Selain Din Syamsuddin, UU IKN digugat juga bakal digugat ke MK oleh Ekonom Senior Faisal Basri, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, dan eks jurnalis Jilal Mardhani.

Saat ini, Faisal Basri Cs sudah membuat petisi di Change.org yang meminta Jokowi dan Ma’ruf Amin meneken pakta integritas proyek pemindahan ibu kota. (Pon)

Baca Juga

Diisukan Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara, Risma: Saya Harus Melapor ke Ibu