Pesan Legislator PAN Terkait Penggunaan Dana PEN untuk IKN Nusantara
Andika Pratama - Minggu, 23 Januari 2022
Desain Istana Ibu Kota Negara. Foto: Nyoman Nuarta/@nyoman_nuarta
MerahPutih.com - Pemerintah berencana menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membiayai pemindahan ibu kota negara (IKN) Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah berharap, pemerintah tetap memprioritaskan anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19.
Baca Juga
"Saya sarankan dalam penganggaran itu ada alokasi yang baik, alokasi yang paling utama di masa seperti ini adalah pemulihan ekonomi dengan target masyarakat yang bawah," kata Najib kepada wartawan, Sabtu, (22/1).
Ketua DPP PAN ini meminta pemerintah fokus terhadap pemulihan ekonomi masyarakat yang paling terdampak pandemi.
"Yang terpukul karena pandemi itu kebanyakan ekonomi masyarakat kelas bawah, jadi itu perlu diperbaiki oleh pemerintah," ujarnya.
Baca Juga
Penggunaan Dana PEN untuk Pembangunan IKN Dinilai Kurang Tepat
Meski demkian, Najib tetap mengapresiasi keberanian Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan IKN. Tanpa adanya langkah besar, pembangunan IKN hanya akan jadi wacana.
"Terkait IKN memang diperlukan keberanian untuk melangkah, kalau tidak pernah melangkah hanya wacana," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
