Pesan Legislator PAN Terkait Penggunaan Dana PEN untuk IKN Nusantara
Desain Istana Ibu Kota Negara. Foto: Nyoman Nuarta/@nyoman_nuarta
MerahPutih.com - Pemerintah berencana menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membiayai pemindahan ibu kota negara (IKN) Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah berharap, pemerintah tetap memprioritaskan anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19.
Baca Juga
"Saya sarankan dalam penganggaran itu ada alokasi yang baik, alokasi yang paling utama di masa seperti ini adalah pemulihan ekonomi dengan target masyarakat yang bawah," kata Najib kepada wartawan, Sabtu, (22/1).
Ketua DPP PAN ini meminta pemerintah fokus terhadap pemulihan ekonomi masyarakat yang paling terdampak pandemi.
"Yang terpukul karena pandemi itu kebanyakan ekonomi masyarakat kelas bawah, jadi itu perlu diperbaiki oleh pemerintah," ujarnya.
Baca Juga
Penggunaan Dana PEN untuk Pembangunan IKN Dinilai Kurang Tepat
Meski demkian, Najib tetap mengapresiasi keberanian Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan IKN. Tanpa adanya langkah besar, pembangunan IKN hanya akan jadi wacana.
"Terkait IKN memang diperlukan keberanian untuk melangkah, kalau tidak pernah melangkah hanya wacana," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra