Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Jokowi diminta tidak mengangkat kepala otorita yang terafiliasi dengan partai politik.
"Saya minta orang yang dipilih dan ditunjuk oleh Presiden haruslah orang yang profesional, yang punya integritas, kapabilitas dan tidak terafiliasi kepada salah satu partai politik mana pun,” kata anggota Pansus RUU IKN Guspardi Gaus, Jumat (21/1).
Anggota Komisi II DPR ini menjelaskan, alasan kepala otorita bukan dari kalangan partai politik lantaran jabatan tersebut ditunjuk langsung oleh Presiden RI, dan bukan dipilih oleh rakyat lewat pilkada.
Baca Juga:
Tanggapan Ridwan Kamil Soal Sosok Kepala IKN Dimaksud Jokowi
"Sehingga jabatan tersebut langsung bertanggung jawab kepada kepala negara. Jadi kepala otorita ini penunjukan. Kalau dia orang yang dipilih oleh rakyat ya silakan saja bertarung karena merupakan kehendak dan keinginan masyarakat," ujarnya.
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga berharap agar kepala otorita yang dipilih oleh Presiden Jokowi bukanlah orang-orang yang pernah bermasalah di masa lalunya dengan kasus hukum.
Baca Juga:
Anggaran Pembangunan IKN Nusantara Dilakukan Bertahap
Agar tidak menimbulkan kegaduhan, kata Guspardi, Jokowi harus memilih kepala otorita yang tidak bermasalah dengan hukum.
Ia juga meminta kepala negara memilih sosok yang memiliki integritas dan moral yang baik.
“Bagaimana pun kita ingin pembangunan yang adem ayem, sebab bagaimana pun RUU IKN ini masih ada pro dan kontra, jadi jangan ada lagi kebijakan pemerintah yang menimbulkan pro dan kontra,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
UU IKN Tidak Hapuskan Kekhususan Jakarta
