MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus

Arsip - Sejumlah pengunjung saat berada di KIPP Nusantara meski bukan hari libur. (ANTARA/ HO- Humas OIKN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut status Daerah Khusus Jakarta (DKJ) masih sebagai ibu kota negara, tidak akan menghentikan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Menurut Romy, pembangunan IKN tetap bisa diarahkan sebagai pusat pemerintahan strategis nasional sekaligus green capital Indonesia yang menjadi simbol transformasi pembangunan berkelanjutan.

“IKN memiliki potensi besar untuk menjadi pusat tata kelola pemerintahan modern berbasis lingkungan, pusat transisi energi nasional, pusat penguatan ketahanan pangan, termasuk pusat pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang berkelanjutan,” ujarnya, Minggu (17/5).

Baca juga:

DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota

Fungsi Bertahap IKN


Romy menilai, untuk saat ini IKN bisa difungsikan secara bertahap sebagai kawasan istana kepresidenan strategis, sebelum menjadi pusat pemerintahan nasional secara penuh.

“Seperti Istana Bogor, Istana Cipanas maupun Istana Tampaksiring, sambil menunggu kesiapan penuh perpindahan pemerintahan nasional,” jelasnya.

Dia menekankan pembangunan IKN harus dilakukan dengan pendekatan realistis, bertahap, terukur, dan strategis sesuai kemampuan negara serta prioritas nasional.

Baca juga:

MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota

Investasi Jangka Panjang Bangsa

Romy juga mengajak seluruh elemen bangsa melihat pembangunan IKN sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek jangka pendek.

“Yang terpenting adalah bagaimana proses transisinya dilakukan secara konstitusional, realistis, efisien, dan tetap menjaga stabilitas nasional serta kepentingan rakyat Indonesia,” tegas legislator PDIP itu.

Putusan MK, lanjut Romy, berlaku sampai diterbitkannya keputusan presiden mengenai pemindahan resmi pemerintahan ke IKN.

“Putusan Mahkamah Konstitusi ini harus kita hormati sebagai bagian dari kepastian konstitusi dan kepastian tahapan perpindahan ibu kota negara,” pungkasnya. (Knu)

#IKN Nusantara #Jakarta #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Ekonomi Jakarta Tumbuh, Daya Beli Masyarakat Masih Tertekan
Suasana pedagang asongan beristirahat menunggu pembeli di JPO Kuningan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Ekonomi Jakarta Tumbuh, Daya Beli Masyarakat Masih Tertekan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Berita Foto
Mengintip Ratusan Mobil Truk Koperasi Desa Merah Putih di Lahan Kosong BKT Marunda
Foto udara memperlihatkan sejumlah truk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih terparkir di sebuah lahan kosong di Jakarta Utara, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Mengintip Ratusan Mobil Truk Koperasi Desa Merah Putih di Lahan Kosong BKT Marunda
Berita Foto
Raker Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dengan Komisi XIII DPR
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengikuti RDP bersama Komisi XIII DPR di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Raker Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dengan Komisi XIII DPR
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rumah Apung Muara Angke, Bertahan di Tengah Ancaman Tenggelam
Aktivitas penghuni rumah apung yang berdiri di kawasan perairan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rumah Apung Muara Angke, Bertahan di Tengah Ancaman Tenggelam
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Bagikan