Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) sudah disahkan oleh DPR menunggu dicatatkan di lembaran negara. Setelahnya,proses perpindahan ibu kota dari Jakarta akan dimulai.
Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustopa menekankan, UU IKN tidak membatalkan kekhususan Jakarta.
Baca Juga:
Tiga Sosok Kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara Versi NasDem
"Tidak batal, kan undang-undang kekhususan DKI tidak kita batalkan, tidak otomatis. Ini kan dua undang-undang yang berbeda," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1).
UU IKN mengatur mengenai pengalihan status DKI Jakarta kepada ibu kota negara yang baru, yakni Nusantara. Dalam Pasal 4 Ayat 2 berbunyi, "Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN Nusantara".
Pasal 39 menjelaskan, kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota negara tepat berada di Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibu kota negara dengan keputusan Presiden.
Sedangkan kekhususan DKI Jakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Jadi Undang-Undang Ibu Kota (Negara) ini tidak berpengaruh terhadap Undang-Undang yang ada DKI. Nanti setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota, kita akan melabeli DKI seperti apa sebagai kota daerah yang punya nilai historis," ungkap Saan.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini, Jakarta memiliki nilai dan peran penting terhadap Indonesia sebagai ibu kota negara hingga saat ini. Kekhususan Jakarta, akan segera dibicarakan, mengingat RUU IKN sudah disahkan menjadi undang-undang.
"Jadi nanti kita akan bicarakan, karena kemarin di Pansus semua sepakat untuk DKI ini pasca tidak jadi ibu kota nanti statusnya akan kita bicarakan," tutup Saan. (Pon)
Baca Juga:
UU IKN Disahkan DPR, Wagub DKI: Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Indonesia
