Tiga Sosok Kandidat Kepala Otorita IKN Nusantara Versi NasDem
Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), Saan Mustopa di Jakarta, Kamis (13/1). Foto: ANTARA/Genta T Mawangi
MerahPutih.com - Fraksi Partai NasDem buka suara menanggapi kemunculan sejumlah nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang pernah disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa waktu lalu.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa menilai, sejauh ini nama-nama yang muncul seperti Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Abdullah Azwar Anas, memiliki kemampuan yang memadai.
Baca Juga
UU IKN Disahkan DPR, Wagub DKI: Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Indonesia
"Menurut saya nama-nama itu kalau presiden tetapkan punya kemampuan memadai untuk menjadi kepala otorita," kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/1).
Bambang Brodjonegoro, kata Saan, pernah menjadi kepala Bappenas dan sudah lama membantu Presiden Jokowi di kabinet. Sementara Ahok punya pengalaman memimpin DKI Jakarta. Kemudian Azwar Anas pernah menjadi bupati dua periode di Banyuwangi.
Penunjukan kepala otorita, kata Saan, menjadi kewenangan Presiden Jokowi. Saan meyakini presiden akan menentukan, dan mencari calon kepala otorita yang mampu bekerja secara maksimal untuk mewujudkan ibu kota baru.
"Ini memang harus dicari orang-orang yang mau bekerja maksimal dan juga punya konsep terkait soal membangun ibu kota negara walaupun sudah ada rencananya," ujarnya.
Baca Juga
Pansus IKN Nusantara Ingin Jakarta Tetap Sandang Status Khusus Meski Bukan Ibu Kota
Selain itu, Saan menambahkan, kriteria lain yang harus dimiliki calon kepala otorita adalah seorang yang memiliki latar belakang teknokrasi. Calon kepala otorita, lanjut dia, juga harus memiliki kemampuan menyelenggarakan pemerintahan.
"Jadi, ini pekerjaannya luar biasa besar. Menurut saya, perlu orang yang mumpuni untuk menjadi kepala otorita," tutup Saan. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Perkuat Sistem Pajak, DPR RI Pertahankan Pasal Kerahasiaan UU KUP
Dongkrak Produksi Petani, DPR Minta Plafon KUR di bawah Rp 10 Juta Dihitung Ulang
Fenomena Sopir Tronton Bawah Umur di Parung Panjang Picu Kritik Tajam Adian Napitupulu
Mantan Ketua DPW NasDem Rusdi Masse Resmi Merapat Jadi Anak Buah Kaesang di PSI
DPR Tagih Jaminan Kesejahteraan Atlet Pascapensiun di Samping Bonus Besar
Lindungi Martabat Pekerja Migran, Pemerintah Diminta Penguatan Tata Kelola Penempatan dari Hulu ke Hilir
DPR Soroti Antrean Panjang RS Lokal, Pasien Lebih Nyaman Berobat ke Penang
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?