Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemerintah didesak segera mengevaluasi skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memastikan dukungan yang lebih kuat bagi sektor produktif seperti petani dan nelayan. Langkah ini bertujuan memastikan plafon pinjaman, mulai dari segmen super mikro di bawah Rp10 juta hingga kredit di atas Rp100 juta, benar-benar mencukupi kebutuhan produksi masyarakat.
Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti bahwa besaran kredit untuk kategori super mikro perlu penghitungan ulang yang lebih akurat. Angka di bawah Rp10 juta seringkali tidak memadai untuk menopang biaya produksi secara penuh, terutama dalam satu siklus masa panen.
Baca juga:
Kursi Wamenkeu Kosong, KSP Qodari Akui Logis Bakal Ada Reshuffle Kabinet
“Skema kredit di bawah Rp10 juta yang masuk kategori super mikro perlu dihitung kembali apakah benar-benar mencukupi untuk mendukung produksi, misalnya dalam satu kali masa panen. Apalagi kredit ini tanpa agunan,” ujar Herman, Kamis (29/1).
Selain nilai pinjaman, hambatan teknis dalam persyaratan administrasi juga menjadi sorotan tajam. Herman menilai persyaratan yang berbelit justru menjegal pelaku usaha kecil yang sebenarnya memiliki rencana bisnis potensial. Ia menegaskan bahwa hak rakyat atas subsidi negara harus tersalurkan secara optimal tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu.
Perluasan Penerima Manfaat dan Integrasi Sistem
BAKN DPR RI kini tengah menggodok rencana perluasan target penerima manfaat KUR, yang mencakup kemungkinan bagi aparatur sipil negara (ASN) serta personel Polri. Rencana strategis ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Baca juga:
“Tadi juga berkembang perluasan penerima manfaat KUR termasuk ASN dan Polri ini. Ya ini yang nanti akan kami bicarakan dengan Menko Perekonomian,” ungkap politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.
DPR RI juga menekankan pentingnya penguatan sistem informasi kredit dan peran lembaga penjamin dalam memitigasi risiko kredit bermasalah (NPL).
Evaluasi menyeluruh ini diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik kecurangan (fraud) sekaligus menjaga prinsip kehati-hatian perbankan, sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional di level mikro.
