Diisukan Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara, Risma: Saya Harus Melapor ke Ibu


Desain Istana Ibu Kota Negara. Foto: Nyoman Nuarta/@nyoman_nuarta
Merahputih.com - Teka teki soal siapa sosok kepala otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) masih misteri. Walaupun, sosok ini sempat disinggung Presiden Joko Widodo yang menginginkan kepala IKN yang berlatar belakang arsitek dan pernah jadi kepala daerah.
Mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, banyak kepala daerah atau mantan kepala daerah yang berlatar arsitek.
Baca Juga:
Pesan Legislator PAN Terkait Penggunaan Dana PEN untuk IKN Nusantara
"Banyak, banyak kepala daerah yang (berlatar) arsitek. Bukan hanya aku aja. Jadi, gak bisa ngomong aku," jawab Risma santai dan tertawa kecil usai menanam Mangrove di di Pantai Telaga Waja, Badung, Minggu (23/1).
Saat media apakah dirinya siap bila ditunjuk untuk posisi tersebut, Risma mengaitkannya dengan peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Ibu tahu saya. Saya harus melapor ke Ibu. Karena Ibu tahu siapa saya. Apakah saya tepat di situ atau tidak," jawabnya.

Kembali awak media mendesak Risma, apakah siap untuk ditunjuk.
"Bukan soal siap. Orang saya nggak tahu kok," kata Risma sambil tertawa.
Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan Kota Indonesia, Bernardus Djonoputro, menilai sosok Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
"Jawa Barat itu sebesar Spanyol. Saya kira Pak Ridwan Kamil cocok (jadi Kepala Otoritas IKN) sekali karena beliau banyak kerja secara praktek arsitek dan perencanaan baik sebelum jadi gubernur atau wali kota di perumahan. Mau pun setelah jadi gubernur punya 'link' internasioanal sangat kuat," kata Bernardus Djonoputro dikutip Antara. (*)
Baca Juga:
KSP Prediksi Bakal Ada Nama Calon Kepala Otorita IKN Baru
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN

IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang

Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak

Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah

TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN

Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN

PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan

NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo

Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau

Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
