Revisi KUHAP

Indonesia

Jawaban DPR Soal Simpang Siur Narasi RUU KUHAP Atur Penyadapan Hingga Penahanan Tanpa Izin

Angga Yudha Pratama - Rabu, 26 November 2025

Indonesia

[HOAKS atau FAKTA]: RUU KUHAP Disahkan, Aparat Boleh Tangkap Orang tanpa Bukti

Isi aturan RUU KUHAP disebut memperbolehkan aparat menangkap orang tanpa bukti. Benarkah demikian? Cek Faktanya.

Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025

Berita Foto

Aksi Kamisan ke-887 di Jakarta Tolak Pengesahan RKUHAP

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengikuti Aksi Kamisan ke-887 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Didik Setiawan - Kamis, 20 November 2025

Indonesia

Ketua Komisi III DPR RI Klarifikasi Sejumlah Pasal RKUHAP yang Tuai Kritik Publik

Habiburokhman meluruskan sejumlah informasi keliru terkait RKUHAP, mulai dari upaya paksa, investigasi khusus, hingga isu diskriminasi penyandang disabilitas.

Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025

Indonesia

14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan

bahwa RUU KUHAP untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025

Berita Foto

Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan

Pembahasan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang (RUU) tentang tentang KUHAP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Didik Setiawan - Kamis, 13 November 2025

Indonesia

Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan

Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA

Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025

Indonesia

Ikhtiar Komisi III, Berharap Revisi KUHAP Tuntas Sebelum 1 Januari 2026

Selesai tidaknya pembahasan RKUHAP sebelum 1 Januari 2026 akan tergantung pada dinamika yang terjadi dalam setiap tahap pembahasan.

Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025

Indonesia

Yusril Usulkan Pembatasan Status Tersangka Maksimal 1 Tahun dalam Revisi KUHAP

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan pembatasan status tersangka minimal satu tahun dalam revisi KUHAP.

Soffi Amira - Minggu, 26 Oktober 2025

Indonesia

DPR Diminta Akomodasi Hukum Syariat Aceh dalam RKUHAP

Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh yang berfungsi seperti KUHP daerah dan mengatur penerapan hukum syariat.

Dwi Astarini - Rabu, 15 Oktober 2025

Indonesia

DPR Tekankan Kualitas Hukum Diukur dari Pelaksanaan, Bukan Jumlah Aturan

Rikwanto juga menyoroti kebutuhan penerapan sistem hukum berbasis kinerja yang lebih terukur dalam lembaga penegak hukum

Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025

Indonesia

DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP

Menurutnya, aparat kepolisian justru menjadi pihak yang paling rentan bersinggungan langsung dengan kejahatan dan ancaman fisik di lapangan

Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 Oktober 2025

Indonesia

DPR Belum Bawa RUU KUHAP ke Rapat Paripurna Buat Disetujui

Saat ini Komisi III DPR RI terus menerima aspirasi dari masyarakat terkait KUHAP. Pasalnya, dia menilai partisipasi publik yang menyoroti soal revisi KUHAP luar biasa.

Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Oktober 2025

Indonesia

Advokat Probono Curhat Sulitnya Berjuang Melawan APH Berwenang Besar, RUU KUHAP Diminta Fokus Pembinaan dan Reintegrasi

APH menggunakan kewenangan yang begitu besar, bahkan mereka kadang menyampaikan tidak usah pakai advokat

Angga Yudha Pratama - Selasa, 30 September 2025

Indonesia

Legislator Tegaskan Revisi KUHAP Harus Prioritaskan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Wajib Jadikan Pidana Penjara Opsi Paling Akhir

Penjara itu mestinya opsi terakhir. Kalau orang masuk penjara, justru membebani negara

Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025