Pengamat Kebijakan Publik
Indonesia
Keracunan Makan Bergizi Gratis Masih Terjadi, Pengamat: Banyak yang ingin Cari Untung dari Proyek MBG
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Indonesia
Pengamat tak Terima Pasar di Jakarta Kumuh, Sebut Perbaikan Sudah Terlihat Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik, tak setuju dengan pernyataan bawah pasar di Jakarta kumuh.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Indonesia
Gubernur Pramono Ubah Status Hukum PAM Jaya Jadi Perseroda, Pengamat Kebijakan Publik: Tidak Betentangan dengan ketentuan Hukum
Rencana perubahan status PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda serta pelaksanaan IPO berawal dari inisiatif Gubernur DKI Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Indonesia
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Legalitas, izin, dan dampak sosial-ekonomi dari keberadaan tanggul harus segera diklarifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Indonesia
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Tunjangan rumah anggota DPRD kini menuai kritik. Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik, meminta Mendagri mengambil sikap tegas.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Indonesia
Serangan Siber Bikin Layanan Bank DKI Terganggu, Cuma Penegak Hukum yang Bisa Simpulkan
Serangan siber disebut jadi penyebab layanan Bank DKI terganggu. Namun, pakar menyebutkan bahwa hanya penegak hukum yang bisa menyimpulkan.
Soffi Amira - Rabu, 09 April 2025
Indonesia
Anggaran Kementerian dan Lembaga Berpotensi Terus Dipangkas jika Koalisi Pendukung Prabowo jadi Permanen
Jika koalisi pendukung prabowo jadi permanen, dapat mengarah pada kebijakan yang dibuat tanpa adanya evaluasi yang menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 17 Februari 2025
Indonesia
Pengamat Nilai Pemindahan Ibu Kota ke IKN Tanpa Restu Rakyat
Pengamat nilai pemindahan Ibu Kota ke IKN tanpa restu rakyat. Presiden Jokowi mengatakan, pemindahan Ibu Kota bukan keputusan presiden saja.
Soffi Amira - Jumat, 27 September 2024
Indonesia
Pengamat Imbau Masyarakat Pilih Capres yang Fokus Isu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Salah satu isu yang mesti dibenahi presiden baru mendatang adalah persoalan Lalu lintas dan angkutan jalan.
Mula Akmal - Selasa, 19 September 2023
Indonesia
Keterlibatan TNI-Polri Mendisiplinkan Warga Munculkan Kesan Negara Dalam Bahaya
"Keterlibatan TNI ke masyarakat jadi dipersepsikan seolah ada sesuatu yang membahayakan. Publik malah jadi kontradiktif dan berbahaya," jelas Trubus
Eddy Flo - Rabu, 27 Mei 2020
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Sulit Hadapi Warga Mudik Lokal Saat Lebaran
"Dia tahu dan mengerti Covid-19, tapi itu karena kebutuhan sehari-hari. Ini sama silaturahmi juga kebutuhan," ucapnya.
Eddy Flo - Minggu, 24 Mei 2020
Indonesia
Kewajiban Miliki Kartu SIKM Masuk Jakarta Berpotensi Langgar HAM
"Dalam sehari dua hari mau lebaran dan silaturahmi kalau sampai dibatasi maka bisa menimbulkan permasalahan baru," jelas Trubus.
Eddy Flo - Jumat, 22 Mei 2020
Indonesia
Pengamat Ingatkan Para Menteri Jokowi Tidak Bikin Masyarakat Pusing
"Masyarakat bingung. Awalnya diperbolehkan menggunakan surat keterangan RT/RW, tapi ternyata setelah sampai di terminal tidak diperbolehkan lantaran berbeda dengan Permenhub itu," katanya.
Eddy Flo - Kamis, 21 Mei 2020
Indonesia
Pelonggaran Transportasi Umum Bikin Penerapan PSBB Sia-Sia Belaka
Karena efeknya, penumpang bisa saja banyak dan kalau penumpang yang banyak mau enggak mau akan naik. Apalagi transportasi jenis moda B seperti angkot," katanya.
Eddy Flo - Kamis, 07 Mei 2020
