Anggaran Kementerian dan Lembaga Berpotensi Terus Dipangkas jika Koalisi Pendukung Prabowo jadi Permanen

MerahPutih.com - Rencana Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) jadi permanen menuai polemik. Pengamat kebijkakan publik Achmad Nur Hidayat menilai, jika koalisi ini benar-benar terbentuk, maka Indonesia berisiko memiliki parlemen yang homogen tanpa dinamika politik yang sehat.

Pasalnya, hal ini dapat mengarah pada kebijakan yang dibuat tanpa adanya evaluasi yang menyeluruh.

“Termasuk menghilangkan ruang diskusi yang diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik bagi masyarakat,” jelas Achmad kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/2).

Achmad melihat, dalam kondisi politik di mana oposisi lemah, pemerintah cenderung memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengambil kebijakan fiskal yang kontroversial.

“Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah pemangkasan anggaran untuk sektor layanan publik dengan alasan efisiensi,” sebut Achmad.

Dengan dalih menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah dapat dengan mudah mengurangi subsidi dan menaikkan tarif berbagai layanan dasar tanpa adanya perlawanan politik yang berarti.

Baca juga:

SBY Minta KIM Plus Jangan Ada yang 'Mendua Hati', Loyal Penuh ke Prabowo Subianto

Sebagai contoh, kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik sering kali menjadi keputusan yang sulit diambil dalam kondisi pemerintahan yang memiliki oposisi kuat.

“Namun, jika parlemen dipenuhi oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi permanen, maka keputusan semacam ini dapat diambil tanpa perlu adanya perdebatan yang berarti,” papar Achmad yang juga ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini.

Akibatnya, masyarakat kecil yang bergantung pada subsidi pemerintah akan semakin terbebani oleh biaya hidup yang meningkat.

Selain itu, dalam kondisi seperti ini, pemerintah juga dapat dengan mudah memangkas anggaran di sektor-sektor yang kurang menguntungkan secara politik, seperti layanan kesehatan dan pendidikan.

Misalnya, jika anggaran BPJS Kesehatan dikurangi atau iuran kepesertaan dinaikkan, maka masyarakat yang kurang mampu akan semakin kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

“Hal ini sangat berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang,” tutur Achmad.

Baca juga:

Dampak Buruk KIM Plus Permanen, Oposisi Hilang dan Muncul Kebijakan yang Pro Elit Politik

Sekedar informasi, Presiden Prabowo Subianto menawarkan kepada partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk menjadikan koalisi tersebut sebagai koalisi permanen.

Tawaran ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, setelah mengikuti silaturahmi antara pimpinan partai politik di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, pada Jumat (14/2).

KIM Plus merupakan gabungan partai politik yang mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden 2024 lalu, serta partai-partai lain yang bergabung setelah kontestasi politik selesai. (Knu)