Anggaran Kementerian dan Lembaga Berpotensi Terus Dipangkas jika Koalisi Pendukung Prabowo jadi Permanen


Jokowi lempar candaan, sebut tak ada yang berani kritik Presiden Prabowo.(foto: Merahputih.com/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Rencana Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) jadi permanen menuai polemik. Pengamat kebijkakan publik Achmad Nur Hidayat menilai, jika koalisi ini benar-benar terbentuk, maka Indonesia berisiko memiliki parlemen yang homogen tanpa dinamika politik yang sehat.
Pasalnya, hal ini dapat mengarah pada kebijakan yang dibuat tanpa adanya evaluasi yang menyeluruh.
“Termasuk menghilangkan ruang diskusi yang diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik bagi masyarakat,” jelas Achmad kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/2).
Achmad melihat, dalam kondisi politik di mana oposisi lemah, pemerintah cenderung memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengambil kebijakan fiskal yang kontroversial.
“Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah pemangkasan anggaran untuk sektor layanan publik dengan alasan efisiensi,” sebut Achmad.
Dengan dalih menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah dapat dengan mudah mengurangi subsidi dan menaikkan tarif berbagai layanan dasar tanpa adanya perlawanan politik yang berarti.
Baca juga:
SBY Minta KIM Plus Jangan Ada yang 'Mendua Hati', Loyal Penuh ke Prabowo Subianto
Sebagai contoh, kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik sering kali menjadi keputusan yang sulit diambil dalam kondisi pemerintahan yang memiliki oposisi kuat.
“Namun, jika parlemen dipenuhi oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi permanen, maka keputusan semacam ini dapat diambil tanpa perlu adanya perdebatan yang berarti,” papar Achmad yang juga ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini.
Akibatnya, masyarakat kecil yang bergantung pada subsidi pemerintah akan semakin terbebani oleh biaya hidup yang meningkat.
Selain itu, dalam kondisi seperti ini, pemerintah juga dapat dengan mudah memangkas anggaran di sektor-sektor yang kurang menguntungkan secara politik, seperti layanan kesehatan dan pendidikan.
Misalnya, jika anggaran BPJS Kesehatan dikurangi atau iuran kepesertaan dinaikkan, maka masyarakat yang kurang mampu akan semakin kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
“Hal ini sangat berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang,” tutur Achmad.
Baca juga:
Dampak Buruk KIM Plus Permanen, Oposisi Hilang dan Muncul Kebijakan yang Pro Elit Politik
Sekedar informasi, Presiden Prabowo Subianto menawarkan kepada partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk menjadikan koalisi tersebut sebagai koalisi permanen.
Tawaran ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, setelah mengikuti silaturahmi antara pimpinan partai politik di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, pada Jumat (14/2).
KIM Plus merupakan gabungan partai politik yang mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden 2024 lalu, serta partai-partai lain yang bergabung setelah kontestasi politik selesai. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Keracunan Makan Bergizi Gratis Masih Terjadi, Pengamat: Banyak yang ingin Cari Untung dari Proyek MBG

Pengamat tak Terima Pasar di Jakarta Kumuh, Sebut Perbaikan Sudah Terlihat Jelas

Gubernur Pramono Ubah Status Hukum PAM Jaya Jadi Perseroda, Pengamat Kebijakan Publik: Tidak Betentangan dengan ketentuan Hukum

Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan

Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Koalisi Prabowo Makin Kuat, Demokrasi Malah Terancam jika PDIP Ikut Bergabung

Serangan Siber Bikin Layanan Bank DKI Terganggu, Cuma Penegak Hukum yang Bisa Simpulkan

Megawati Pastikan Dukung Pemerintah Prabowo, Tapi Tetap Tidak Masuk Koalisi

Wamendes PDT Riza Patria Sebut Koalisi Permanen Gagasan Prabowo Subianto untuk Perjuangkan Kepentingan Rakyat
