Anggaran Kementerian dan Lembaga Berpotensi Terus Dipangkas jika Koalisi Pendukung Prabowo jadi Permanen

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 17 Februari 2025
Anggaran Kementerian dan Lembaga Berpotensi Terus Dipangkas jika Koalisi Pendukung Prabowo jadi Permanen

Jokowi lempar candaan, sebut tak ada yang berani kritik Presiden Prabowo.(foto: Merahputih.com/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) jadi permanen menuai polemik. Pengamat kebijkakan publik Achmad Nur Hidayat menilai, jika koalisi ini benar-benar terbentuk, maka Indonesia berisiko memiliki parlemen yang homogen tanpa dinamika politik yang sehat.

Pasalnya, hal ini dapat mengarah pada kebijakan yang dibuat tanpa adanya evaluasi yang menyeluruh.

“Termasuk menghilangkan ruang diskusi yang diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik bagi masyarakat,” jelas Achmad kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/2).

Achmad melihat, dalam kondisi politik di mana oposisi lemah, pemerintah cenderung memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengambil kebijakan fiskal yang kontroversial.

“Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah pemangkasan anggaran untuk sektor layanan publik dengan alasan efisiensi,” sebut Achmad.

Dengan dalih menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah dapat dengan mudah mengurangi subsidi dan menaikkan tarif berbagai layanan dasar tanpa adanya perlawanan politik yang berarti.

Baca juga:

SBY Minta KIM Plus Jangan Ada yang 'Mendua Hati', Loyal Penuh ke Prabowo Subianto

Sebagai contoh, kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik sering kali menjadi keputusan yang sulit diambil dalam kondisi pemerintahan yang memiliki oposisi kuat.

“Namun, jika parlemen dipenuhi oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi permanen, maka keputusan semacam ini dapat diambil tanpa perlu adanya perdebatan yang berarti,” papar Achmad yang juga ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini.

Akibatnya, masyarakat kecil yang bergantung pada subsidi pemerintah akan semakin terbebani oleh biaya hidup yang meningkat.

Selain itu, dalam kondisi seperti ini, pemerintah juga dapat dengan mudah memangkas anggaran di sektor-sektor yang kurang menguntungkan secara politik, seperti layanan kesehatan dan pendidikan.

Misalnya, jika anggaran BPJS Kesehatan dikurangi atau iuran kepesertaan dinaikkan, maka masyarakat yang kurang mampu akan semakin kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

“Hal ini sangat berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang,” tutur Achmad.

Baca juga:

Dampak Buruk KIM Plus Permanen, Oposisi Hilang dan Muncul Kebijakan yang Pro Elit Politik

Sekedar informasi, Presiden Prabowo Subianto menawarkan kepada partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk menjadikan koalisi tersebut sebagai koalisi permanen.

Tawaran ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, setelah mengikuti silaturahmi antara pimpinan partai politik di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, pada Jumat (14/2).

KIM Plus merupakan gabungan partai politik yang mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden 2024 lalu, serta partai-partai lain yang bergabung setelah kontestasi politik selesai. (Knu)

#Pengamat Kebijakan Publik #KIM Plus #Koalisi Prabowo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Keracunan Makan Bergizi Gratis Masih Terjadi, Pengamat: Banyak yang ingin Cari Untung dari Proyek MBG
Pengamat sebut banyak pihak melupakan bahwa pengadaan pangan sehat adalah hak asasi setiap anak sejak dilahirkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Keracunan Makan Bergizi Gratis Masih Terjadi, Pengamat: Banyak yang ingin Cari Untung dari Proyek MBG
Indonesia
Pengamat tak Terima Pasar di Jakarta Kumuh, Sebut Perbaikan Sudah Terlihat Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik, tak setuju dengan pernyataan bawah pasar di Jakarta kumuh.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Pengamat tak Terima Pasar di Jakarta Kumuh, Sebut Perbaikan Sudah Terlihat Jelas
Indonesia
Gubernur Pramono Ubah Status Hukum PAM Jaya Jadi Perseroda, Pengamat Kebijakan Publik: Tidak Betentangan dengan ketentuan Hukum
Rencana perubahan status PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda serta pelaksanaan IPO berawal dari inisiatif Gubernur DKI Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Gubernur Pramono Ubah Status Hukum PAM Jaya Jadi Perseroda, Pengamat Kebijakan Publik: Tidak Betentangan dengan ketentuan Hukum
Indonesia
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Legalitas, izin, dan dampak sosial-ekonomi dari keberadaan tanggul harus segera diklarifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Indonesia
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Tunjangan rumah anggota DPRD kini menuai kritik. Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik, meminta Mendagri mengambil sikap tegas.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Koalisi Prabowo Makin Kuat, Demokrasi Malah Terancam jika PDIP Ikut Bergabung
Koalisi Prabowo Subianto kini makin kuat. Namun, demokrasi akan terancam jika PDIP ikut bergabung.
Soffi Amira - Sabtu, 07 Juni 2025
Koalisi Prabowo Makin Kuat, Demokrasi Malah Terancam jika PDIP Ikut Bergabung
Indonesia
Serangan Siber Bikin Layanan Bank DKI Terganggu, Cuma Penegak Hukum yang Bisa Simpulkan
Serangan siber disebut jadi penyebab layanan Bank DKI terganggu. Namun, pakar menyebutkan bahwa hanya penegak hukum yang bisa menyimpulkan.
Soffi Amira - Rabu, 09 April 2025
Serangan Siber Bikin Layanan Bank DKI Terganggu, Cuma Penegak Hukum yang Bisa Simpulkan
Indonesia
Megawati Pastikan Dukung Pemerintah Prabowo, Tapi Tetap Tidak Masuk Koalisi
Megawati juga menyampaikan harapan agar pemerintahan Presiden Prabowo senantiasa terus mendepankan kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 April 2025
Megawati Pastikan Dukung Pemerintah Prabowo, Tapi Tetap Tidak Masuk Koalisi
Indonesia
Wamendes PDT Riza Patria Sebut Koalisi Permanen Gagasan Prabowo Subianto untuk Perjuangkan Kepentingan Rakyat
Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen
Angga Yudha Pratama - Rabu, 19 Februari 2025
Wamendes PDT Riza Patria Sebut Koalisi Permanen Gagasan Prabowo Subianto untuk Perjuangkan Kepentingan Rakyat
Bagikan