Gubernur Pramono Ubah Status Hukum PAM Jaya Jadi Perseroda, Pengamat Kebijakan Publik: Tidak Betentangan dengan ketentuan Hukum

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Gubernur Pramono Ubah Status Hukum PAM Jaya Jadi Perseroda, Pengamat Kebijakan Publik: Tidak Betentangan dengan ketentuan Hukum

Pam Jaya. (Foto: Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perubahan status hukum PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda, serta dorongan Gubernur Pramono Anung agar mengikuti IPO, merupakan langkah sah, tepat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik, menilai bahwa perubahan status PAM Jaya menjadi Perseroda merujuk pada berbagai regulasi, mulai dari UU Pemerintahan Daerah, PP tentang BUMD, UU Perseroan Terbatas, hingga UU Pasar Modal.

Menurutnya, fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta tidak perlu menolak, melainkan cukup menjalankan fungsi pengawasan secara hati-hati demi kepentingan masyarakat.

Selain itu, analisis juga mempertimbangkan UU Sumber Daya Air serta berbagai aturan lainnya, termasuk Perda, Pergub, dan Keputusan Gubernur yang terkait dengan PAM Jaya.

Dari perspektif ekonomi modern, langkah ini sejalan dengan prinsip privatisasi yang menekankan keterlibatan sektor swasta sebagai motor utama ekonomi, sementara pemerintah tetap berfokus pada pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan.

“IPO PAM Jaya dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan transparansi, memperkuat kinerja, dan menjaga kepentingan rakyat, dengan pemerintah tetap sebagai pemegang saham mayoritas,” ujar Sugiyanto kepada wartawan, Senin (15/9).

Baca juga:

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Sebagaimana diketahui, rencana perubahan status PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda serta pelaksanaan IPO berawal dari inisiatif Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo.

Sebelumnya, ia meresmikan rebranding Bank DKI menjadi Bank Jakarta sebagai langkah awal menuju IPO. Untuk dapat mengikuti IPO, PAM Jaya harus terlebih dahulu berstatus Perseroda.

Pembahasan kemudian dibawa ke DPRD DKI Jakarta. Dalam rapat paripurna 8 September 2025, fraksi-fraksi terbagi dua: sebagian mendukung dengan syarat tertentu, sementara sebagian lainnya menolak.

Pihak yang mendukung menekankan agar PAM Jaya dan Pemprov DKI memenuhi syarat yang diajukan, sedangkan pihak yang menolak mengemukakan alasan tersendiri.

“Perubahan status menjadi Perseroda serta rencana IPO tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Langkah ini justru selaras dengan prinsip ekonomi modern dan bertujuan mulia, yakni mewujudkan keadilan serta pelayanan air minum 100 persen bagi masyarakat Jakarta,” tuturnya.

Baca juga:

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

Selain itu, perubahan menjadi Perseroda dan pelaksanaan IPO PAM Jaya berpotensi mendorong transparansi, memperkuat kinerja BUMD, mengurangi ketergantungan pada APBD, serta mendukung pencapaian target pelayanan air minum 100 persen bagi warga Jakarta.

Langkah ini juga dimaksudkan untuk mencegah salah pemahaman di masyarakat, sehingga makna positif dari gagasan Gubernur Pramono Anung Wibowo mengenai IPO bagi BUMD, khususnya PAM Jaya, tidak bergeser menjadi opini negatif.

Dalam konteks ini, prinsip dasar ekonomi modern menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Upaya ini juga ditujukan untuk mewujudkan transparansi, memperkuat kinerja BUMD, mengurangi ketergantungan pada APBD, serta mendukung tujuan strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Saya ingin menegaskan bahwa perubahan badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroda serta dorongan Gubernur Pramono Anung agar PAM Jaya ikut IPO bukanlah gagasan tanpa makna. Langkah ini juga bukan gagasan absurd, melainkan sebuah terobosan besar yang visioner,” pungkas Sugiyanto. (Asp)

#Pemprov DKI Jakarta #PAM Jaya #Pramono Anung #Pengamat Kebijakan Publik #BUMD
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PAM JAYA Gandeng Shenzhen Water, Siapkan Inovasi Pengelolaan Air Bersih Jakarta
PAM Jaya menggandeng Shenzhen Water untuk memperkuat teknologi, inovasi, dan kualitas layanan air bersih Jakarta menuju target 100 persen pada 2029.
Soffi Amira - Sabtu, 21 November 2026
PAM JAYA Gandeng Shenzhen Water, Siapkan Inovasi Pengelolaan Air Bersih Jakarta
Indonesia
Jakarta Perluas Normalisasi Sungai Hadapi Banjir saat Musim Hujan
Upaya normalisasi ini sudah mulai dikerjakan sejak awal tahun lalu.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Jakarta Perluas Normalisasi Sungai Hadapi Banjir saat Musim Hujan
Indonesia
Kabar Baik bagi Pekerja Jakarta! UMP 2027 Resmi Naik 7,1 Persen, Jadi Rp 6,13 Juta
UMP Jakarta 2027 resmi naik 7,1 persen menjadi Rp 6.136.941. Pramono Anung menetapkan kenaikan upah minimum sebesar Rp 407.065 dibandingkan tahun sebelumnya.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Kabar Baik bagi Pekerja Jakarta! UMP 2027 Resmi Naik 7,1 Persen, Jadi Rp 6,13 Juta
Indonesia
Gubernur Pramono bakal Ubah Hutan Kota UI Jadi Kebun Raya
Rencana membuat Hutan Raya Jakarta diperkirakan membutuhkan puluhan hektare.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Gubernur Pramono bakal Ubah Hutan Kota UI Jadi Kebun Raya
Indonesia
Pramono Undang Gubernur Tokyo hingga Wali Kota New York ke Perayaan 500 Tahun Jakarta
Pramono Anung menyiapkan perayaan 500 tahun Jakarta sepanjang 2027. Gubernur Tokyo dan Wali Kota New York masuk daftar undangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
Pramono Undang Gubernur Tokyo hingga Wali Kota New York ke Perayaan 500 Tahun Jakarta
Indonesia
Rayakan 5 Abad Jakarta, Pramono Anung Siap Boyong PSG ke JIS dan GBK?
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan pesta 5 abad Kota Jakarta pada 2027 dengan mengundang klub sepak bola ibu kota dunia hingga konser megah di JIS dan GBK.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 November 2026
Rayakan 5 Abad Jakarta, Pramono Anung Siap Boyong PSG ke JIS dan GBK?
Indonesia
Pramono Kaji Usulan SLB Masuk Program Sekolah Gratis di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Disdik mengkaji usulan SLB masuk program sekolah gratis. Pemprov juga menargetkan tambahan 100 sekolah pada Juli 2027.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 November 2026
Pramono Kaji Usulan SLB Masuk Program Sekolah Gratis di Jakarta
Indonesia
Mendagri Tito Minta Gubernur Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026, UMK Menyusul
Mendagri Tito Karnavian meminta gubernur merampungkan penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Lalu, UMK diberi tenggat hingga 26 November 2026.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
Mendagri Tito Minta Gubernur Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026, UMK Menyusul
Indonesia
Gubernur Pramono Tolak Rencana Kemensos Bangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI
Pemerintah DKI membutuhkan hutan kota tersebut untuk dikelola guna menambah ruang terbuka hijau (RTH) Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tolak Rencana Kemensos Bangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Ia juga mendorong bawahannya untuk mengkaji langsung penyebab gangguan listrik tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Bagikan