Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta (Pemprov) melarang masyarakat melakukan mudik lokal untuk mencegah penyebaran virus corona, sulit direalisasikan.
Menurut Trubus, pengawasan yang kerap kendor di lapangan, membuat kebijakan itu sulit direalisasikan.
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Sekeluarga Positif Corona dan Meninggal Akibat Hadiri Pesta Ulang Tahun
"Efektivitasnya diragukan. Enggak mungkin efektif. Persoalannya, masyarakat mau silaturahmi, mudik itu tradisi," ujarnya kepada wartawan, Minggu (25/5).
Trubus membeberkan, masyarakat sudah cukup lama dikekang untuk diam di rumah. Lalu, ada contoh pembukaan sebuah pusat perbelanjaan di Ciledug yang langsung diserbu pembeli.
"Dia tahu dan mengerti Covid-19, tapi itu karena kebutuhan sehari-hari. Ini sama silaturahmi juga kebutuhan," ucapnya.
Dia memprediksi, akan ada peningkatan penumpang commuter line di Jabodetabek. Commuter line dan angkot-angkot sebagai sarana transportasi umum kemungkinan akan penuh.
Di jalan raya, kendaraan roda dua akan mendominasi dan kemungkinan terjadi kemacetan.
Maka, perlu penambahan aparat keamanan, satuan polisi pamong praja, dan dinas perhubungan di sejumlah titik yang kemungkinan terjadi kerumunan. Keberadaan mereka untuk mengatur dan mengawasi masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, untuk mengantisipasi aksi kejahatan.
"Dalam situasi seperti itu, penegakan aturan pelarangan bisa menjadi kontraproduktif dan memancing keributan,"jelas dia.
Trubus menyebut, untuk meredam mudi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat.
Dalam hal ini, pemerintah menggandeng pengurus rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dan tokoh agama.
"Ini perlu melakukan edukasi kepada masyarakat jadi mereka saling mengawasi. Kalau ada yang silturahmi, dipersilakan dan diingatkan kondisinya sedang pandemi harus mematuhi protokol kesehatan. Itu yang paling rendah risiko konfliknya," jelas dia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang warga Ibu Kota, melakukan mudik lokal saat Lebaran.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan larangan mudik lebaran diberlakukan sesuai Peraturan Gubernur DKI nomor 33 tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Ibu Kota.
Baca Juga:
Supaya Efektif, PSI: Pemprov DKI Butuh Biaya Rp8 Triliun untuk PSBB
Menurut Syafrin, khusus pada saat Lebaran nanti, Pemprov DKI tidak akan mengacu pada Pergub 47 tahun 2020 tentang izin masuk atau keluar Provinsi DKI Jakarta. Itu berarti surat izin keluar masuk Jakarta (SIKM) tidak berlaku pada hari itu.
Dalam Pergub PSBB Jakarta, hanya ada lima kategori orang yang bisa melakukan perjalanan.
1. Perjalanan untuk aparatur pemerintah pusat dan daerah.
2. Perjalanan kantor dari pekerja negara asing yang bekerja di Kedutaan Besar atau konsulat jenderalnya.
3. Perjalanan karyawan BUMN dan BUMD yang terkait dengan penanggulangan Covid-19 dan kebutuhan pokok masyarakat.
4. Perjalanan untuk pekerja di 11 sektor yang dikecualikan.
5. Perjalanan orang yang ada di lembaga swadaya masyarakat terkait dengan penanganan Covid-19.(Knu)
Baca Juga:
Pemprov DKI Tetap Cairkan Uang Apresiasi untuk Pasukan Orange di Tengah Corona
