Pengamat Imbau Masyarakat Pilih Capres yang Fokus Isu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 19 September 2023
Pengamat Imbau Masyarakat Pilih Capres yang Fokus Isu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Ilustrasi Lalu Lintas. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Pemilu Presiden 2024 jadi momentum untuk memilih calon pemimpin di tanah air.

Salah satu isu yang mesti dibenahi presiden baru mendatang adalah persoalan Lalu lintas dan angkutan jalan.

Baca Juga:

Isu Capres Tampar dan Cekik Wamen, Jokowi: Tidak Ada Peristiwa Itu

Hal itu karena lalu lintas memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat.

“Maka, semua pihak khususnya pemerintah wajib mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas),” terang Ketua Presidium ITW Edison Siahaan di Jakarta, Selasa (19/9).

Menurut Edison, oleh karena itu, Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan dan mengajak masyarakat khususnya pemilik suara pada Pemilu mendatang, agar memilih pemimpin yang care atau peduli dan memiliki kompetensi serta memastikan akan membenahi kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang saat ini dalam kondisi gawat darurat.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah ke depan harus menjadi solusi efektif yang memberikan dampak signifikan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas.

"Jangan justru memicu permasalahan baru yang menimbulkan keresahan masyarakat pengguna jalan, seperti kebijakan kendaraan angkutan umum yang tidak sesuai amanat UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,” paparnya.

Supaya dampak lalu lintas seperti kemacetan, kesemrautan dan kecelakaan serta polusi udara tidak dituding merupakan hasil ‘ternak’ yang kurang perhatian bahkan pembiaran.

“Dalam melakukan pengembangan manajemen transportasi, Pemerintah ke depan hendaknya memperioritaskan paradigma prinsip Accesibility, sehingga lebih banyak menciptakan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan mudah diakses publik,” ucapnya.

Baca Juga:

Demokrat akan Deklarasikan Prabowo sebagai Capres Lewat Forum Rapimnas

Bukan dengan paradigma Car Mobility yang lebih banyak membangun sarana prasarana jalan seperti jalan tol yang potensi mendorong masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.


Pemimpin terpilih harus memastikan Pemerintahannya akan mengontrol populasi kendaraan bermotor sampai jumlahnya ideal dengan daya tampung ruas dan panjang jalan yang tersedia.

"Disertai penyediaan transportasi angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh penjuru dan terjangkau secara ekonomi dan menjamin Kamseltibcarlantas,” tegas Edison.

Sehingga masyarakat memilih transportasi angkutan umum untuk melakukan aktivitas, sekaligus ciri-ciri menjadi bangsa yang modren.

Pemerintah ke depan juga memastikan lalu lintas adalah layanan publik bukan layanan profit yang berorientasi menghasilkan laba. Kemudian berupaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas bukan dengan penindakan, kecuali pelanggaran yang potensi memicu terjadinya kecelakaan.

Pemerintah menjadikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas sebagai pelajaran dalam kurikulum pendidikan nasional di tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah.

"Hingga keselamatan dan ketertiban lalu lintas dijadikan sebagai kebutuhan dan urat nadi kehidupan yang wajib dilakukan,” pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Anies-Muhaimin Klaim Jadi Pasangan Capres-Cawapres Pertama yang Daftar ke KPU

#Angkutan Kota #Lalu LIntas #Pengamat Kebijakan Publik #Capres 2024 #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
20 dan 24 Desember Puncak Arus Mudik Nataru, Polisi Fokus Siaga di 4 Titik Keramaian
Puncak arus mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) diprediksi akan berlangsung dua kali pada 20 Desember dan 24 Desember 2025.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
20 dan 24 Desember Puncak Arus Mudik Nataru, Polisi Fokus Siaga di 4 Titik Keramaian
Indonesia
Banjir Memutus Lalu Lintas Jalan Nasional di Pasaman Barat, Ratusan Kendaraan Terjebak Lebih dari 12 Jam
Lalu lintas di jalan nasional yang menghubungkan Pasaman Barat bagian selatan ke bagian utara di Aia Gadang Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat putus total.
Frengky Aruan - Kamis, 27 November 2025
Banjir Memutus Lalu Lintas Jalan Nasional di Pasaman Barat, Ratusan Kendaraan Terjebak Lebih dari 12 Jam
Indonesia
Bandara di Morowali tak Diawasi Bea Cukai dan Imigrasi, Pengamat: Jangan Sampai Jadi Lokasi Transaksi Ilegal
Bandara di Morowali milik PRT IMIP tak diawasi Bea Cukai dan Imigrasi. Pengamat Kebijakan Publik, Jerry Massie, angkat bicara soal ini.
Soffi Amira - Rabu, 26 November 2025
Bandara di Morowali tak Diawasi Bea Cukai dan Imigrasi, Pengamat: Jangan Sampai Jadi Lokasi Transaksi Ilegal
Indonesia
Sepekan Ops Zebra Candi, 651 Kendaraan Kena Tilang
Selain penindakan dan penerbitan surat tilang, personel di lapangan juga memberikan teguran kepada pengendara dengan pelanggaran ringan sebanyak 430 teguran.
Dwi Astarini - Selasa, 25 November 2025
Sepekan Ops Zebra Candi, 651 Kendaraan Kena Tilang
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
Hari Pertama Operasi Zebra Jaya 2025, Lawan Arah, Tak Pakai Helm hingga Pakai Ponsel saat Berkendara Jadi ‘Sasaran Empuk’ Tilang Polisi
Pelanggaran paling banyak yakni tidak mengenakan helm dan melawan arus pada roda dua (sepeda motor).
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
Hari Pertama Operasi Zebra Jaya 2025, Lawan Arah, Tak Pakai Helm hingga Pakai Ponsel saat Berkendara Jadi ‘Sasaran Empuk’ Tilang Polisi
Indonesia
Operasi Zebra Mulai Hari Ini, Tidak Ada Toleransi Bagi Pelanggar
pelanggaran kasatmata yang dinilai membahayakan dan berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas di jalan tidak diberi toleransi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Operasi Zebra Mulai Hari Ini, Tidak Ada Toleransi Bagi Pelanggar
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Bagikan