Pengamat Imbau Masyarakat Pilih Capres yang Fokus Isu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 19 September 2023
Pengamat Imbau Masyarakat Pilih Capres yang Fokus Isu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Ilustrasi Lalu Lintas. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Pemilu Presiden 2024 jadi momentum untuk memilih calon pemimpin di tanah air.

Salah satu isu yang mesti dibenahi presiden baru mendatang adalah persoalan Lalu lintas dan angkutan jalan.

Baca Juga:

Isu Capres Tampar dan Cekik Wamen, Jokowi: Tidak Ada Peristiwa Itu

Hal itu karena lalu lintas memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat.

“Maka, semua pihak khususnya pemerintah wajib mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas),” terang Ketua Presidium ITW Edison Siahaan di Jakarta, Selasa (19/9).

Menurut Edison, oleh karena itu, Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan dan mengajak masyarakat khususnya pemilik suara pada Pemilu mendatang, agar memilih pemimpin yang care atau peduli dan memiliki kompetensi serta memastikan akan membenahi kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang saat ini dalam kondisi gawat darurat.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah ke depan harus menjadi solusi efektif yang memberikan dampak signifikan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas.

"Jangan justru memicu permasalahan baru yang menimbulkan keresahan masyarakat pengguna jalan, seperti kebijakan kendaraan angkutan umum yang tidak sesuai amanat UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,” paparnya.

Supaya dampak lalu lintas seperti kemacetan, kesemrautan dan kecelakaan serta polusi udara tidak dituding merupakan hasil ‘ternak’ yang kurang perhatian bahkan pembiaran.

“Dalam melakukan pengembangan manajemen transportasi, Pemerintah ke depan hendaknya memperioritaskan paradigma prinsip Accesibility, sehingga lebih banyak menciptakan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan mudah diakses publik,” ucapnya.

Baca Juga:

Demokrat akan Deklarasikan Prabowo sebagai Capres Lewat Forum Rapimnas

Bukan dengan paradigma Car Mobility yang lebih banyak membangun sarana prasarana jalan seperti jalan tol yang potensi mendorong masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.


Pemimpin terpilih harus memastikan Pemerintahannya akan mengontrol populasi kendaraan bermotor sampai jumlahnya ideal dengan daya tampung ruas dan panjang jalan yang tersedia.

"Disertai penyediaan transportasi angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh penjuru dan terjangkau secara ekonomi dan menjamin Kamseltibcarlantas,” tegas Edison.

Sehingga masyarakat memilih transportasi angkutan umum untuk melakukan aktivitas, sekaligus ciri-ciri menjadi bangsa yang modren.

Pemerintah ke depan juga memastikan lalu lintas adalah layanan publik bukan layanan profit yang berorientasi menghasilkan laba. Kemudian berupaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas bukan dengan penindakan, kecuali pelanggaran yang potensi memicu terjadinya kecelakaan.

Pemerintah menjadikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas sebagai pelajaran dalam kurikulum pendidikan nasional di tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah.

"Hingga keselamatan dan ketertiban lalu lintas dijadikan sebagai kebutuhan dan urat nadi kehidupan yang wajib dilakukan,” pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Anies-Muhaimin Klaim Jadi Pasangan Capres-Cawapres Pertama yang Daftar ke KPU

#Angkutan Kota #Lalu LIntas #Pengamat Kebijakan Publik #Capres 2024 #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Jerman Tiba di Jakarta Hari Ini, Cek Pengalihan Arus Lalu Lintasnya
Rombongan Presiden Jerman dijadwalkan tiba sekitar pukul 08.00 WIB.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Presiden Jerman Tiba di Jakarta Hari Ini, Cek Pengalihan Arus Lalu Lintasnya
Indonesia
Imbas Perbaikan Jalan Ambles, Arah Lenteng Agung–Depok Ditutup Hingga Besok Pagi!
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menutup sementara ruas Jalan Lenteng Agung Raya arah selatan menuju Depok, Senin (1/6) pukul 14.00 WIB hingga Selasa (2/6) pukul 05.00 WIB.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Imbas Perbaikan Jalan Ambles, Arah Lenteng Agung–Depok Ditutup Hingga Besok Pagi!
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Porsi Tilang di Tempat Diperbesar dari 5% Jadi 30% saat Razia Operasi Patuh 2026
Korlantas Polri menaikkan porsi tilang manual dari 5% menjadi 30% dalam Operasi Patuh 2026.
Wisnu Cipto - Jumat, 22 Mei 2026
Porsi Tilang di Tempat Diperbesar dari 5% Jadi 30% saat Razia Operasi Patuh 2026
Indonesia
Jalan Daan Mogot bakal Ditutup karena Proyek, Legislator Minta Pemprov DKI Serius Tangani Rekayasa Lalin
Tanpa adanya proyek-proyek, Jalan Daan Mogot itu sudah terkenal macet.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
Jalan Daan Mogot bakal Ditutup karena Proyek, Legislator Minta Pemprov DKI Serius Tangani Rekayasa Lalin
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Bagikan