Pengamat Imbau Masyarakat Pilih Capres yang Fokus Isu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Ilustrasi Lalu Lintas. (Foto: Antara)
MerahPutih.com- Pemilu Presiden 2024 jadi momentum untuk memilih calon pemimpin di tanah air.
Salah satu isu yang mesti dibenahi presiden baru mendatang adalah persoalan Lalu lintas dan angkutan jalan.
Baca Juga:
Isu Capres Tampar dan Cekik Wamen, Jokowi: Tidak Ada Peristiwa Itu
Hal itu karena lalu lintas memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat.
“Maka, semua pihak khususnya pemerintah wajib mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas),” terang Ketua Presidium ITW Edison Siahaan di Jakarta, Selasa (19/9).
Menurut Edison, oleh karena itu, Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan dan mengajak masyarakat khususnya pemilik suara pada Pemilu mendatang, agar memilih pemimpin yang care atau peduli dan memiliki kompetensi serta memastikan akan membenahi kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang saat ini dalam kondisi gawat darurat.
Kebijakan-kebijakan Pemerintah ke depan harus menjadi solusi efektif yang memberikan dampak signifikan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas.
"Jangan justru memicu permasalahan baru yang menimbulkan keresahan masyarakat pengguna jalan, seperti kebijakan kendaraan angkutan umum yang tidak sesuai amanat UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,” paparnya.
Supaya dampak lalu lintas seperti kemacetan, kesemrautan dan kecelakaan serta polusi udara tidak dituding merupakan hasil ‘ternak’ yang kurang perhatian bahkan pembiaran.
“Dalam melakukan pengembangan manajemen transportasi, Pemerintah ke depan hendaknya memperioritaskan paradigma prinsip Accesibility, sehingga lebih banyak menciptakan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan mudah diakses publik,” ucapnya.
Baca Juga:
Demokrat akan Deklarasikan Prabowo sebagai Capres Lewat Forum Rapimnas
Bukan dengan paradigma Car Mobility yang lebih banyak membangun sarana prasarana jalan seperti jalan tol yang potensi mendorong masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.
Pemimpin terpilih harus memastikan Pemerintahannya akan mengontrol populasi kendaraan bermotor sampai jumlahnya ideal dengan daya tampung ruas dan panjang jalan yang tersedia.
"Disertai penyediaan transportasi angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh penjuru dan terjangkau secara ekonomi dan menjamin Kamseltibcarlantas,” tegas Edison.
Sehingga masyarakat memilih transportasi angkutan umum untuk melakukan aktivitas, sekaligus ciri-ciri menjadi bangsa yang modren.
Pemerintah ke depan juga memastikan lalu lintas adalah layanan publik bukan layanan profit yang berorientasi menghasilkan laba. Kemudian berupaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas bukan dengan penindakan, kecuali pelanggaran yang potensi memicu terjadinya kecelakaan.
Pemerintah menjadikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas sebagai pelajaran dalam kurikulum pendidikan nasional di tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah.
"Hingga keselamatan dan ketertiban lalu lintas dijadikan sebagai kebutuhan dan urat nadi kehidupan yang wajib dilakukan,” pungkasnya. (Knu)
Baca Juga:
Anies-Muhaimin Klaim Jadi Pasangan Capres-Cawapres Pertama yang Daftar ke KPU
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
20 dan 24 Desember Puncak Arus Mudik Nataru, Polisi Fokus Siaga di 4 Titik Keramaian
Banjir Memutus Lalu Lintas Jalan Nasional di Pasaman Barat, Ratusan Kendaraan Terjebak Lebih dari 12 Jam
Bandara di Morowali tak Diawasi Bea Cukai dan Imigrasi, Pengamat: Jangan Sampai Jadi Lokasi Transaksi Ilegal
Sepekan Ops Zebra Candi, 651 Kendaraan Kena Tilang
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Hari Pertama Operasi Zebra Jaya 2025, Lawan Arah, Tak Pakai Helm hingga Pakai Ponsel saat Berkendara Jadi ‘Sasaran Empuk’ Tilang Polisi
Operasi Zebra Mulai Hari Ini, Tidak Ada Toleransi Bagi Pelanggar
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu