Pengamat Imbau Masyarakat Pilih Capres yang Fokus Isu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 19 September 2023
Pengamat Imbau Masyarakat Pilih Capres yang Fokus Isu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Ilustrasi Lalu Lintas. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Pemilu Presiden 2024 jadi momentum untuk memilih calon pemimpin di tanah air.

Salah satu isu yang mesti dibenahi presiden baru mendatang adalah persoalan Lalu lintas dan angkutan jalan.

Baca Juga:

Isu Capres Tampar dan Cekik Wamen, Jokowi: Tidak Ada Peristiwa Itu

Hal itu karena lalu lintas memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat.

“Maka, semua pihak khususnya pemerintah wajib mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas),” terang Ketua Presidium ITW Edison Siahaan di Jakarta, Selasa (19/9).

Menurut Edison, oleh karena itu, Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan dan mengajak masyarakat khususnya pemilik suara pada Pemilu mendatang, agar memilih pemimpin yang care atau peduli dan memiliki kompetensi serta memastikan akan membenahi kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang saat ini dalam kondisi gawat darurat.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah ke depan harus menjadi solusi efektif yang memberikan dampak signifikan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas.

"Jangan justru memicu permasalahan baru yang menimbulkan keresahan masyarakat pengguna jalan, seperti kebijakan kendaraan angkutan umum yang tidak sesuai amanat UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,” paparnya.

Supaya dampak lalu lintas seperti kemacetan, kesemrautan dan kecelakaan serta polusi udara tidak dituding merupakan hasil ‘ternak’ yang kurang perhatian bahkan pembiaran.

“Dalam melakukan pengembangan manajemen transportasi, Pemerintah ke depan hendaknya memperioritaskan paradigma prinsip Accesibility, sehingga lebih banyak menciptakan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan mudah diakses publik,” ucapnya.

Baca Juga:

Demokrat akan Deklarasikan Prabowo sebagai Capres Lewat Forum Rapimnas

Bukan dengan paradigma Car Mobility yang lebih banyak membangun sarana prasarana jalan seperti jalan tol yang potensi mendorong masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.


Pemimpin terpilih harus memastikan Pemerintahannya akan mengontrol populasi kendaraan bermotor sampai jumlahnya ideal dengan daya tampung ruas dan panjang jalan yang tersedia.

"Disertai penyediaan transportasi angkutan umum yang terintegrasi ke seluruh penjuru dan terjangkau secara ekonomi dan menjamin Kamseltibcarlantas,” tegas Edison.

Sehingga masyarakat memilih transportasi angkutan umum untuk melakukan aktivitas, sekaligus ciri-ciri menjadi bangsa yang modren.

Pemerintah ke depan juga memastikan lalu lintas adalah layanan publik bukan layanan profit yang berorientasi menghasilkan laba. Kemudian berupaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas bukan dengan penindakan, kecuali pelanggaran yang potensi memicu terjadinya kecelakaan.

Pemerintah menjadikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas sebagai pelajaran dalam kurikulum pendidikan nasional di tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah.

"Hingga keselamatan dan ketertiban lalu lintas dijadikan sebagai kebutuhan dan urat nadi kehidupan yang wajib dilakukan,” pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Anies-Muhaimin Klaim Jadi Pasangan Capres-Cawapres Pertama yang Daftar ke KPU

#Angkutan Kota #Lalu LIntas #Pengamat Kebijakan Publik #Capres 2024 #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gugatan SIM Seumur Hidup Ditolak MK, Hukum Tak Urusi Kelalaian Pribadi
Keputusan tegas ini diambil MK bukan hanya karena persoalan pokok perkara
Angga Yudha Pratama - 10 menit lalu
Gugatan SIM Seumur Hidup Ditolak MK, Hukum Tak Urusi Kelalaian Pribadi
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
Ketika Polisi Bawa Alphard Kena Tilang Akali Ganjil-Genap Pakai Pelat Aspal
Polisi ungkap Alphard hitam di Bundaran HI gunakan pelat palsu D 1828 XHQ untuk akali ganjil-genap. Pengemudi Brigadir Raka dijatuhi tilang dua pasal UU LLAJ.
Wisnu Cipto - Minggu, 26 Juli 2026
Ketika Polisi Bawa Alphard Kena Tilang Akali Ganjil-Genap Pakai Pelat Aspal
Indonesia
Viral Ban Gundul Bakal Kena Sanksi Tilang, Polda Metro Jaya Angkat Suara
Polda Metro Jaya menegaskan isu tilang ban gundul yang viral di media sosial adalah hoaks.
Wisnu Cipto - Jumat, 24 Juli 2026
 Viral Ban Gundul Bakal Kena Sanksi Tilang, Polda Metro Jaya Angkat Suara
Berita Foto
Rekayasa urai Kepadatan Lalu Lintas di Jalan Tipar Kawasan Cakung-Cilincing
Suasana kepadatan lalu-lintas saat jam berangkat kerja di jalan Tipar Cakung, Jakarta Timur, Kamis (23/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 23 Juli 2026
Rekayasa urai Kepadatan Lalu Lintas di Jalan Tipar Kawasan Cakung-Cilincing
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
Dishub DKI Pasang Rambu Batas Ketinggian, Mitigasi JPO Ditabrak Kendaraan Angkutan Barang
Dishub DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya juga akan meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Dishub DKI Pasang Rambu Batas Ketinggian, Mitigasi JPO Ditabrak Kendaraan Angkutan Barang
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Bagikan