Keterlibatan TNI-Polri Mendisiplinkan Warga Munculkan Kesan Negara Dalam Bahaya

MerahPutih.Com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, pelibatan TNI dan Polri untuk menertibkan masyarakat saat pandemi COVID-19 bisa dilematis.

Menurut Trubus, salah satu yang menjadi sorotan masyarakat adalah kehadiran TNI yang selama ini dipersepsikan selalu berada di barak dan hanya turun kalau ada keadaan darurat.

Baca Juga:

Persiapkan New Normal, Pemerintah: Jangan Harap Bisa Kembali ke Masa Sebelum Corona

"Keterlibatan TNI ke masyarakat jadi dipersepsikan seolah ada sesuatu yang membahayakan. Publik malah jadi kontradiktif dan berbahaya," jelas Trubus di Jakarta, Rabu (27/5).

Trubus menambahkan, dengan adanya keterlibatan TNI ini, bisa memunculkan Jokowi tengah memberlakukan darurat sipil seperti yang pernah diwacanakan beberapa waktu lalu.

" Apakah ini bisa mengarah ke darurat sipil. Kalau dilihat rangkaiannya kesana. Ini tanda tanda masyarakat agak resistensi,"jelas Ketua Pusat Studi Hukum dan Perundang-Undangan Universitas Trisakti ini.

Trubus melihat, keterlibatan aparat dalal upaya pendisiplinan sejatinya tak menyalahi aturan. Hal ini sesuai dengan kondisi Indonesia yang tengah menghadapi darurat kesehatan dab bencana non alam.

"TNI cenderung bisa berperan dalam memberikan bantuan dan fungsi pembinaan masyarakat," jelas Trubus.

Agar tak menimbulkan dampak negatif, Trubus meminta agar keterlibatan kedua unsur aparat bersenjata ini perlu disosialisasikan dengan baik ke masyarakat.

"Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik bahwa ini dalam rangka memutus mata rantai corona. Nanti bisa digandeng tokoh masyarakat dan agama," ungkap dia.

"Kalau tidak malah dipelintir seolah negara dalam keadaan bahaya;" sebut Trubus.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penambahan pasukan di daerah yang masih memiliki kurva tinggi. TNI dan Polri disebut diturunkan di 4 provinsi dan 25 kota untuk membantu membina masyarakat.

"Bapak Presiden sudah menugaskan TNI Polri untuk ikut membantu melakukan pembinaan kepada masyarakat di 4 provinsi dan 25 kota, yang sudah memutuskan memilih PSBB," ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Letjen Doni Monardo dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di YouTube Setpres.

Baca Juga:

TNI dan Polri Utamakan Tindakan Persuasif Terhadap Warga yang Tak Patuhi PSBB

Doni mengatakan nantinya TNI-Polri akan melakukan pendekatan pada masyarakat dengan cara komunikatif. Doni menyebut kehadiran TNI dan Polri di tengah masyarakat bukan untuk menimbulkan kekhawatiran.

"Melalui pendekatan pendekatan yang komunikatif, artinya apa... kehadiran TNI dan Polri di tempat-tempat publik bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, bukan untuk menimbulkan ketakutan," tandasnya.(Knu)

Baca Juga:

Pandemi Corona Diklaim Tak Mampu Kembalikan Kehidupan Normal Seperti Sedia Kala