Para pemohon merasa dilanggar hak konstitusionalnya karena adanya menteri yang merangkap jabatan sebagai pengurus parpol.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal isu uji materi batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).

ara pemohon uji materi pasal 201 ayat 10-11 UU Nomor 10 Tahun 2016 mempertanyakan kelanjutannya di Mahkamah Konstitusi (MK). Karenanya, Kuasa Hukum pemohon Dr Sulistyowati, kemudian memasukan surat permohonan informasi kapan sidang akan dilanjutkan.

AHY mengajak para kader Partai Demokrat untuk mengawal proses hukum di PTUN Jakarta.

Proses judicial review (JR) AD/ART Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dilakukan oleh kubu Moeldoko sejak awal sudah cacat hukum.

Proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan 2022 dilakukan dengan prosedur yang benar.

Langkah yang ditempuh kubu Moeldoko mengajukan judicial review terhadap AD/RT Partai Demokrat Tahun 2020 dinilai tepat.

MK telah menyelesaikan sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan I gugatan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan adanya kekeliruan itu menjadi catatan bagi Kemensesneg dalam memfinalisasi Undang-undang yang lain. Evaluasi ini penting agar tak lagi terjadi kesalahan serupa di masa mendatang.

Para buruh meminta, jika nantinya MK melakukan sidang, MK bisa bersikap adil atas ajuan buruh tersebut.

Puluhan peserta aksi buruh bakal berunjuk rasa di sekitar Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/11).

Jika ini terus berlanjut maka akan berdampak terhadap perekonomian pekerja beserta keluarga

Dalam sidang lanjutan tersebut, Yasonna berencana hadir bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Saya melalui kuasa hukum Arvid Martdwisaktyo akan langsung registrasi judicial review ke MK saat dengar dan tahu tepat hari perppu itu dinyatakan sah berlaku menjadi undang-undang