Zulfikar Sy
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).
Hal tersebut memicu banyak protes dari berbagai pihak, lantaran perppu tersebut berpotensi menjadikan pemerintah bersikap sewenang-wenang dalam membubarkan ormas yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menolak dengan tegas Perppu No 2 Tahun 2017 yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu.
Menurut Asfi, pemerintah harus mengedepankan cara-cara yang sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.
"Cara-cara represif dalam sejarahnya telah menunjukkan tidak pernah berhasil mengubah keyakinan seseorang, malah sebaliknya dapat membuat seseorang semakin keras meyakini sesuatu," kata Asfinawati dalam siaran pers yang diterima merahputih.com, Kamis (13/7).
Asfi menilai, Perppu tentang Ormas tersebut merupakan sebuah hak yang sejatinya melanggar hak setiap warga negara dalam hal berserikat.
Menurutnya, sebuah aturan yang bersifat memangkas hak warga negara hanya akan menimbulkan masalah lain, sehingga dikhawatirkan masalah yang ada di Indonesia tidak akan pernah habis.
"Kami meyakini pelanggaran suatu hak akan menimbulkan pelanggaran hak lainnya karena hak asasi manusia memiliki keterkaitan antara hak yang satu dengan hak yang lain," tandasnya.
Oleh karena itu, Asfi menentang keras rencana pemerintah untuk menjadikan Perppu tentang Ormas sebagai undang-undang karena akan semakin menambah permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang dilakukan negara terhadap warganya.
"YLBHI dan 15 LBH kantor se-Indonesia menyatakan protes yang sangat keras atas diundangkannya Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan," pungkas Asfi. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Wiranto: Ormas Yang Dibubarkan Silakan Tempuh Jalur Hukum
