Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengalami kemunduran.
Khususnya, YLBHI menyoroti terjadi berbagai peristiwa yang menunjukkan penyempitan ruang kebebasan sipil, pelanggaran HAM, serta lemahnya komitmen terhadap prinsip demokrasi sepanjang satu tahun ini.
“Evaluasi yang kritis, yang pertama, tampak Prabowo tidak punya kepentingan atau tidak punya perhatian di dalam isu demokrasi, HAM dan kebijakan sipil,” kata Ketua YLBHI Muhammad Isnur, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/10).
Baca juga:
Bidang Pendidikan Paling Memuaskan, Ekonomi Jadi PR di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isnur menyoroti berbagai peristiwa yang menunjukkan penyempitan ruang kebebasan sipil, termasuk penangkapan aktivis, pembubaran demonstrasi, dan kekerasan aparat terhadap warga sipil.
“Di Agustus kemarin terjadi penangkapan yang sangat banyak kepada aktivis, kepada demonstran, dan kekerasan di lapangan, bahkan ada yang meninggal 10 orang,” tuturnya.
YLBHI juga mengkritik pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB dan pidato kenegaraan yang dinilai tidak menyentuh isu HAM sama sekali.
“Dalam pidatonya di PBB, Prabowo tidak sama sekali memperhatikan isu HAM. Ketika pidato kenegaraan pagi hari, dia juga tidak menyebut satu pun kata HAM,” ungkap Isnur.
Baca juga:
Survei 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, 19 Persen Responden Nilai Kinerja Belum Memuaskan
Meski demikian, Isnur mengapresiasi beberapa kebijakan yang dibatalkan oleh Presiden Prabowo, seperti rencana kenaikan PPN, penanganan kelangkaan gas, dan pencabutan pemblokiran rekening.
“Yang perlu diapresiasi adalah beberapa kebijakan yang merusak kemudian dibatalkan oleh Prabowo,” ujarnya. Namun, dia menilai langkah-langkah itu hanya bersifat tambal sulam dan belum menyentuh akar persoalan.
Lebih jauh, Isnur menyatakan pesimisme terhadap perubahan sikap Presiden, namun berharap kementerian-kementerian di bawahnya dapat menjadi pendorong reformasi.
Baca juga:
1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Menhan: Tidak Punya Tanggal Merah
“Menteri-menterinya harus lebih mengedepankan negara hukum, HAM, dan demokrasi. Harus berinisiatif, harus berani, dan memahami HAM lebih dalam lagi,” pungkasnya. (Pon)
