YLBHI Nilai Pembubaran HTI Karena Ideologi Bertentangan dengan HAM

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 17 Mei 2017
YLBHI Nilai Pembubaran HTI Karena Ideologi Bertentangan dengan HAM

Ribuan massa dari HTI saat menggelar aksi demonstrasi . (MP/Fadly)

Ukuran:
14
Audio:

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mengatakan bahwa pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah karena ideologi, bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

“Pemerintah mengeluarkan pengumuman, kalau pembubaran itu (HTI) karena ideologi. Kalau cuma karena ideologi, jelas gak sesuai karena setiap orang punya hak untuk berpikir,” kata Asfin saat ditemui merahputih.com beberapa waktu lalu di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat.

Menurut dia, pemerintah harus punya alasan dan bukti-bukti lain selain karena ideologi. Asfin menilai, pembubaran tersebut juga tidak akan efektif.

“Untuk apa ngebubarin organisasi yang nanti kadernya masih bisa ke mana-mana. Itu tidak efektif. Pemerintah harus menjelaskan alasan yang lebih legitimid daripada sekadar karena ideologi tertentu,” ucapnya.

Asfin menjelaskan, kalau pemikiran yang dianut oleh HTI itu telah dimanifestasikan dalam tindakan dan berpotensi membahayakan negara, pemerintah sah saja membubarkan organisasi tersebut.

“Alasannya, tuh cukup atau gak. 'Kan kalo kita denger dari pengumuman Wiranto itu karena memiliki ideologi. Ya, dia harus manifes apa yang dia lakukan. Apakah dia membuat selebaran, apakah dia menganjurkan orang dengan selebaran-selebaran itu,” jelasnya.

“Tapi kalau tidak, gak bisa orang diadili karena keyakinannya. Jangan sampai kita mengulang kasus Ahok, polisi bilang udah biar aja diperiksa di pengadilan, jaksa bilang biar aja diselesaikan di pengadilan. Membawa seseorang atau organisasi yang tidak ada alasannya ke pengadilan itu sudah sebuah pelanggaran,” ujarnya.

Oleh karena itu, YLBHI mendorong pemerintah untuk melakukan hal yang sama, seperti yang terjadi terhadap Ki Gendeng Pamungkas beberapa waktu lalu. Perbuatan Ki Gendeng, menurut dia, sudah dimanifestasikan dalam tindakan mengujarkan kebencian.

“Misalnya, mereka punya terbitan apa yang disebarkan, seperti yang ditangkap kemarin Ki Gendeng Pamungkas itu, 'kan nyata yang ditangkap. Dia punya 60 kaos anti-China itu udah manifest dia mau menyebarkan,” tandasnya. (Pon)

Baca berita terkait HTI lainnya di: Lebih Berbahaya PKI Atau HTI? Ini Jawaban Goenawan Mohamad

#HTI #HAM
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Amnesty International Indonesia mengecam penangkapan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Usman Hamid mengatakan, negara seharusnya mendengarkan tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Indonesia
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
DMR juga diduga telah menyebarkan berita bohong
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
Indonesia
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dijemput paksa polisi pada Senin (1/9) malam. Ia tercatat sebagai mahasiswa magister Ilmu Politik di UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) dan magister hukum di Universitas Tarumanagara.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Indonesia
Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, ditangkap polisi pada Senin (1/9) malam. Hal ini dianggap sebagai tindakan represif yang mencederai prinsip demokrasi dan HAM.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
 Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?
Indonesia
Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM
pemerintah pasti menjamin pertukaran data dimaksud dilakukan dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan memastikan aspek keamanannya.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM
Indonesia
Prabowo Tugaskan Gibran Tangani Papua, termasuk Masalah HAM dan Keamanan
Presiden RI, Prabowo Subianto, menugaskan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, untuk menangani Papua. Hal itu juga termasuk masalah HAM dan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 08 Juli 2025
Prabowo Tugaskan Gibran Tangani Papua, termasuk Masalah HAM dan Keamanan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pengadilan Internasional Perintahkan Jokowi Ditangkap karena Melanggar HAM
Akun 'repallinoharefali' mengunggah informasi yang isinya tentang perintah penangkapan Jokowi oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) karena didakwa melanggar HAM.
Frengky Aruan - Selasa, 01 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Pengadilan Internasional Perintahkan Jokowi Ditangkap karena Melanggar HAM
Indonesia
DPR dan Kemen-HAM Satu Komando, Usut Pelanggaran HAM Berat Eksploitasi Pemain Sirkus OCI
Rekomendasi menjadi pintu masuk untuk investigasi mendalam dan menyeluruh terkait pelanggaran HAM eksploitasi pemain sirkus OCI.
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Mei 2025
DPR dan Kemen-HAM Satu Komando, Usut Pelanggaran HAM Berat Eksploitasi Pemain Sirkus OCI
Indonesia
Rencana Dedi Mulyadi Memasukkan ‘Siswa Nakal’ ke Barak Cederai Semangat Demokrasi dan Bertentangan dengan Nilai HAM
Hal ini disampaikan Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra.
Frengky Aruan - Jumat, 02 Mei 2025
Rencana Dedi Mulyadi Memasukkan ‘Siswa Nakal’ ke Barak Cederai Semangat Demokrasi dan Bertentangan dengan Nilai HAM
Indonesia
Amnesty International: HAM Bukan Jadi Landasan Utama Pelaksanaan PSN
Usman menjabarkan proyek-proyek PSN, dalam banyak kasus, tidak melalui proses persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat setempat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 April 2025
Amnesty International: HAM Bukan Jadi Landasan Utama Pelaksanaan PSN
Bagikan