WNI Eks Kombatan ISIS Berpotensi Bikin Teror, DPR: Apa BNPT Mau Tanggung Jawab?
Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir. Foto: Parlementaria
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi III, Adies Kadir, tak yakin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mampu melakukan deradikalisasi dan mengembalikan nasionalisme para WNI mantan ISIS yang hendak pulang ke Indonesia.
Menurut Adies, seseorang yang melakukan kegiatan terorisme pemikirannya sudah terkontaminasi sehingga sulit dihilangkan. Sejauh ini, Adies mengaku pihaknya kerap melihat mantan pelaku teror yang dipengaruhi paham ISIS, justru kembali ingin melakukan teror.
Baca Juga
"Bayangkan kalau kita menerima tiba-tiba dia lihat situasi di negara kita menurut mereka masih tetap seperti yang tidak diinginkan, kemudian menyebarkan paham-paham itu ke masyarakat yang di tingkat bawah. Tentunya akan menjadi virus-virus yang berbahaya," kata Adies kepada wartawan, Jumat (7/2).
Komisi III mempertanyakan kepastian jaminan deradikalisasi terhadap para mantan ISIS itu.
"Bagaimana jaminannya, siapa yang bertanggung jawab apabila orang ini terus kemudian melakukan hal-hal teror kembali? Apa BNPT mau bertanggung jawab? Makanya kami paham Pak Presiden sudah berhati-hati," ujar Adies.
Kenyakinan Adies tersebut, berdasarkan pengalaman seseorang yang sudah tekontaminasi paham ISIS di dalam negeri dan melakukan aksi teror serta dihukum, tetap saja tidak bisa menjadi nasionalis lagi.
"Yang katanya ada deradikalisasi dan lain-lain tetapi hasilnya apa? Kami belum melihat betul hasilnya, bahkan mereka yang tadinya sudah insaf mulai berpikir kembali (jadi ISIS) karena tidak ada remisi, tidak ada peringanan-peringanan dalam hukuman itu," tutur Adies.
Melihat kondisi di dalam negeri belum bisa tertangani dengan baik, Adies pun sejalan dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak kehadiran eks ISIS di Tanah Air.
"Bayangkan kalau kita menerima, tiba-tiba dia lihat situasi di negara kita menurut mereka masih tetap seperti yang tidak diinginkan, kemudian menyebarkan paham-paham itu ke masyarakat yang di tingkat-tingkat bawah. Jadi virus berbahaya," paparnya.
Baca Juga
DPR Anggap Pemulangan 600 WNI Kombatan ISIS Cuma Bikin Masalah
Seperti diketahui, rencana pemulangan sejumlah WNI eks ISIS ke Indonesia mendapatkan banyak pro dan kontra dari sejumlah kalangan, mulai dari Jokowi hingga Mahfud MD. (Knu)
Bagikan
Berita Terkait
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif