Komisi III Tegaskan Virus ISIS Lebih Bahaya dari Corona

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 06 Februari 2020
Komisi III Tegaskan Virus ISIS Lebih Bahaya dari Corona

Ilustrasi pengungsi ISIS di Suriah. Foto: Rodi Said/Reuters

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana pemulangan 600 WNI eks anggota Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) ke Tanah Air menuai kontroversi. Sejumlah pihak menilai eks kombatan ISIS masih konsisten dengan pemahamannya yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir bahkan menyebut paham yang dianut anggota ISIS sebagai virus yang lebih berbahaya ketimbang virus Corona.

Baca Juga

DPR Anggap Pemulangan 600 WNI Kombatan ISIS Cuma Bikin Masalah

"Kita tahu virus ISIS ini lebih bahaya dari Corona kalau masuk di sini," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

Politikus Golkar ini meminta pemerintah hati-hati dalam rencana pemulangan 600 eks kombatan ISIS. Pasalnya, mereka yang dahulu menyatakan keluar dari NKRI itu tak ubahnya seperti paham-paham lain yang pernah ditolak di Indonesia.

https://merahputih.com/post/read/pemerintah-lihat-untung-rugi-pemulangan-600-eks-wni-kombatan-isis
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir

"Jangan sampai nanti faham-faham yang lain yang dulunya pernah kita tolak, kita banyak menolak beberapa faham termasuk komunisme dan lain-lain ini apa bedanya? Ini boleh kembali kok kami tidak boleh kembali?," tegas Adies.

Menurut Adies Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Kementerian Agama perlu menjamin mereka, apakah paham ISIS sudah hilang atau belum.

"Jadi kami di Komisi III dan tentunya saya sebagai sekretaris Fraksi Partai Golkar ini kita melihatnya harus berhati-hati terhadap pemulangan ini ya," pungkasnya.

Baca Juga

Pemerintah Lihat Untung Rugi Pemulangan 600 Eks WNI Kombatan ISIS

Sebelumnya, Direktur Deradikalisasi Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irfan Idris, mengatakan belum ada keputusan pasti terkait pemulangan ratusan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Namun, dia memastikan jika dipulangkan sudah menjadi tugas BNPT untuk melakukan deradikalisasi. (Pon)

#DPR RI #ISIS
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - 36 menit lalu
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - 1 jam, 5 menit lalu
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Indonesia
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Tantangan kesehatan di masa depan banyak bersumber dari zoonosis seperti virus Nipah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Indonesia
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Kondisi ini menuntut penanganan komprehensif dari pemerintah agar produk domestik bisa berjaya di pasar global
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Rentang waktu tiga tahun sejak pengesahan regulasi merupakan durasi yang lebih dari cukup untuk proses sosialisasi dan pemahaman substansi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Indonesia
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Puteri menekankan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kerja sama yang solid antar lini kebijakan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Bagikan