Wartawan Hati-Hati Dikadali, Pelajari Trik-Trik Ngeles Narasumber Ini

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 09 September 2020
Wartawan Hati-Hati Dikadali, Pelajari Trik-Trik Ngeles Narasumber Ini

Ketua KPK Firli Bahuri rampung menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar Dewan Pengawas KPK. Foto: MP/Ponco

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terlihat menghindari awak media ketika dimintai komentar terkait sidang dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya. Ini bukan pertama kalinya polisi berpangkat komisaris jenderal itu menghindari sesi wanwancara dadakan dengan awak media.

Berdasarkan catatan ICW, ada tiga peristiwa di mana Firli menghindari sesi wawancara dadakan bersama wartawan. Pertama, saat dirinya mengikuti proses seleksi menjadi Pimpinan KPK di Sekretariat Negara pada 29 Agustus 2019. Kedua kala sejumlah Pimpinan KPK, termasuk Firli, mengunjungi DPR pada 20 Januari 2020. Terakhir, pasca menjalani persidangan etik kedua bersama Dewas KPK.

Baca Juga

Jokowi Sebut Tidak Masuk Akal Indonesia Kekurangan Calon Atlet

Pada persidangan ketiga yang digelar pada Selasa (8/9) kemarin, Firli kembali melakukan hal serupa. Saat tiba di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta, lokasi sidang etik berlangsung pukul 13.37 WIB, ia tak sedikitpun melontarkan komentar atas sidang etik tersebut.

Ketua KPK, Firli Bahuri hindari wartawan, Selasa (8/9). Foto: MP/Ponco
Ketua KPK, Firli Bahuri hindari wartawan, Selasa (8/9). Foto: MP/Ponco

Menumpangi Toyota Kijang Innova kelir hitam berpelat nomor B 2085 UFC, ia masuk ke gedung KPK lama itu melalui pintu belakang. Awak media yang sudah menunggu kehadirannya berupaya mendapatkan pernyataan Firli Bahuri. Namun, dia enggan mengeluarkan pernyataan apapun. Ia tetap berada di dalam mobil. Firli juga sungkan untuk sekadar membuka jendela agar awak media mengambil gambar.

Baca Juga

Tito Usul Diskualifikasi Cakada Yang Langgar Protokol Kesehatan

Ternyata, bukan hanya Firli yang kedapatan menghindari awak media. Beberapa pejabat tanah air maupun luar negeri ini juga pernah melakukan hal serupa.

1. Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga pernah menghindar dari pertanyaan wartawan saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Para awak media kala itu bermaksud menanyakan perihal update penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Hal itu dilakukannya usai perayaan HUT ke-73 Bhayangkara pada 10 Juli 2019 lalu. Tito, yang sempat disapa para wartawan, langsung memasuki mobil tumpangannya tanpa berkomentar sedikitpun. Padahal, Tito seharusnya memberikan pernyataan kepada media melalui panggung kecil berikut mikrofon dan alat pengeras suara yang telah disiapkan panitia.

Bahkan, Kadiv Humas Polri saat itu Irjen M Iqbal telah memberikan arahan kepada media bahwa Tito akan memberikan pernyataan. Namun, setelah lama menunggu, justru Iqbal yang memberikan pernyataan di hadapan media.

2. Setya Novanto

Pejabat selanjutnya yang menghindari berondongan pertanyaan wartawan yakni mantan Ketua DPR Setya Novanto. Hal itu dilakukannya kala para jurnalis hendak menanyakan perihal namanya yang tercantum dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) KPK pada 9 November 2017 lalu.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu kabur dari wartawan usai menyerahkan rekomendasi dan berpidato dalam pengusungan Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien dalam Pilkada Jawa Barat 2018. Pasca berfoto dengan pasangan calon dan pengurus Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Barat, Setnov turun dari panggung dan lantas didekati wartawan yang ingin bertanya.

Kemudian, sejumlah orang berseragam Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) berupaya menghalang-halangi awak media. Setnov lantas digiring ke pintu kanan di samping panggung. Orang berseragam AMPG itu juga menutup pintu yang menghubungkan hall utama lokasi acara berlangsung dan ruangan di kanannya.

Tak habis akal, wartawan lantas memutar melalu pintu keluar untuk mengejarnya. Namun, lagi-lagi dihalangi oleh kader Golkar dan AMPG. Setnov pun keluar melalui pintu belakang Kantor DPP Golkar sambil dipayungi menerobos hujan dan masuk ke dalam mobil yang telah menunggunya.

Wartawan sempat kembali melontarkan pertanyaan soal SPDP tersebut. Namun Setnov tak bergeming dan hanya melambaikan tangan sebelum masuk ke mobil.

3. Prayuth Chan-ocha

Kelakuan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha juga tak berbeda dari ketiga pejabat dalam negeri yang telah disebutkan tadi. Bahkan kasusnya lebih unik. Pada 8 Januari 2018 waktu Thailand, ia hadir dalam sebuah sesi konferensi pers di Bangkok. Ia pun sempat memegang mikrofon di hadapan para media.

Alih-alih memberikan keterangan, Chan-ocha malah mengawasi proses pemasangan replika dirinya yang dibuat dari karton. Replika yang berukuran asli itu dipasang di samping Chan-ocha oleh seorang ajudan. Belum berhenti sampai di situ, Chan-ocha lantas mengatakan bahwa pertanyaan dapat diajukan ke replika tersebut. Usai mengeluarkan pernyataan itu, ia lantas membalikkan badan dan pergi dari lokasi konferensi pers. (Pon)

#September Steptember #Tito Karnavian #Firli Bahuri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Mendagri juga meminta pemda untuk mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Indonesia
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Larangan ke luar negeri itu juga akan diberlakukan kepada seluruh pejabat Pemprov Jakarta.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Indonesia
Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah
Selama memimpin Jakarta, Pramono mengklaim tak bakal mengisi jabatan direksi BUMD dengan subjektif. Ia memastikan akan memilih secara profesional.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah
Indonesia
Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut adanya perusahaan besar yang terlibat dalam kasus beras oplosan.
Frengky Aruan - Selasa, 22 Juli 2025
Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Indonesia
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Tito menyoroti tidak ada transparansi, modal yang kurang serta profesionalisme dalam mendirikan perusahaan daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Indonesia
Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
Hal ini seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
Frengky Aruan - Rabu, 02 Juli 2025
Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma
Narasi Mendagri Tito akan jual pulau-pulau di Indonesia sempat ramai di media sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma
Indonesia
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Bukan Di Akmil, Prabowo Belum Pasti Hadir
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Juni 2025
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Bukan Di Akmil, Prabowo Belum Pasti Hadir
Indonesia
Boleh Gelar Rapat di Hotel dan Restoran, DPRD DKI Jakarta Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat
Pemda kini boleh menggelar rapat di hotel dan restoran. DPRD DKI Jakarta tinggal menunggu keputusan resmi dari Pemerintah Pusat.
Soffi Amira - Selasa, 10 Juni 2025
Boleh Gelar Rapat di Hotel dan Restoran, DPRD DKI Jakarta Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat
Indonesia
Izinkan Rapat Pemda di Hotel dan Restoran, Tito: 3-4 Kali Boleh, Jangan Dibikin 10 Kali
Tito menekankan pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda MICE
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Juni 2025
Izinkan Rapat Pemda di Hotel dan Restoran, Tito: 3-4 Kali Boleh, Jangan Dibikin 10 Kali
Bagikan