Wartawan Hati-Hati Dikadali, Pelajari Trik-Trik Ngeles Narasumber Ini

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 09 September 2020
Wartawan Hati-Hati Dikadali, Pelajari Trik-Trik Ngeles Narasumber Ini

Ketua KPK Firli Bahuri rampung menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar Dewan Pengawas KPK. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terlihat menghindari awak media ketika dimintai komentar terkait sidang dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya. Ini bukan pertama kalinya polisi berpangkat komisaris jenderal itu menghindari sesi wanwancara dadakan dengan awak media.

Berdasarkan catatan ICW, ada tiga peristiwa di mana Firli menghindari sesi wawancara dadakan bersama wartawan. Pertama, saat dirinya mengikuti proses seleksi menjadi Pimpinan KPK di Sekretariat Negara pada 29 Agustus 2019. Kedua kala sejumlah Pimpinan KPK, termasuk Firli, mengunjungi DPR pada 20 Januari 2020. Terakhir, pasca menjalani persidangan etik kedua bersama Dewas KPK.

Baca Juga

Jokowi Sebut Tidak Masuk Akal Indonesia Kekurangan Calon Atlet

Pada persidangan ketiga yang digelar pada Selasa (8/9) kemarin, Firli kembali melakukan hal serupa. Saat tiba di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta, lokasi sidang etik berlangsung pukul 13.37 WIB, ia tak sedikitpun melontarkan komentar atas sidang etik tersebut.

Ketua KPK, Firli Bahuri hindari wartawan, Selasa (8/9). Foto: MP/Ponco
Ketua KPK, Firli Bahuri hindari wartawan, Selasa (8/9). Foto: MP/Ponco

Menumpangi Toyota Kijang Innova kelir hitam berpelat nomor B 2085 UFC, ia masuk ke gedung KPK lama itu melalui pintu belakang. Awak media yang sudah menunggu kehadirannya berupaya mendapatkan pernyataan Firli Bahuri. Namun, dia enggan mengeluarkan pernyataan apapun. Ia tetap berada di dalam mobil. Firli juga sungkan untuk sekadar membuka jendela agar awak media mengambil gambar.

Baca Juga

Tito Usul Diskualifikasi Cakada Yang Langgar Protokol Kesehatan

Ternyata, bukan hanya Firli yang kedapatan menghindari awak media. Beberapa pejabat tanah air maupun luar negeri ini juga pernah melakukan hal serupa.

1. Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga pernah menghindar dari pertanyaan wartawan saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Para awak media kala itu bermaksud menanyakan perihal update penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Hal itu dilakukannya usai perayaan HUT ke-73 Bhayangkara pada 10 Juli 2019 lalu. Tito, yang sempat disapa para wartawan, langsung memasuki mobil tumpangannya tanpa berkomentar sedikitpun. Padahal, Tito seharusnya memberikan pernyataan kepada media melalui panggung kecil berikut mikrofon dan alat pengeras suara yang telah disiapkan panitia.

Bahkan, Kadiv Humas Polri saat itu Irjen M Iqbal telah memberikan arahan kepada media bahwa Tito akan memberikan pernyataan. Namun, setelah lama menunggu, justru Iqbal yang memberikan pernyataan di hadapan media.

2. Setya Novanto

Pejabat selanjutnya yang menghindari berondongan pertanyaan wartawan yakni mantan Ketua DPR Setya Novanto. Hal itu dilakukannya kala para jurnalis hendak menanyakan perihal namanya yang tercantum dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) KPK pada 9 November 2017 lalu.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu kabur dari wartawan usai menyerahkan rekomendasi dan berpidato dalam pengusungan Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien dalam Pilkada Jawa Barat 2018. Pasca berfoto dengan pasangan calon dan pengurus Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Barat, Setnov turun dari panggung dan lantas didekati wartawan yang ingin bertanya.

Kemudian, sejumlah orang berseragam Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) berupaya menghalang-halangi awak media. Setnov lantas digiring ke pintu kanan di samping panggung. Orang berseragam AMPG itu juga menutup pintu yang menghubungkan hall utama lokasi acara berlangsung dan ruangan di kanannya.

Tak habis akal, wartawan lantas memutar melalu pintu keluar untuk mengejarnya. Namun, lagi-lagi dihalangi oleh kader Golkar dan AMPG. Setnov pun keluar melalui pintu belakang Kantor DPP Golkar sambil dipayungi menerobos hujan dan masuk ke dalam mobil yang telah menunggunya.

Wartawan sempat kembali melontarkan pertanyaan soal SPDP tersebut. Namun Setnov tak bergeming dan hanya melambaikan tangan sebelum masuk ke mobil.

3. Prayuth Chan-ocha

Kelakuan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha juga tak berbeda dari ketiga pejabat dalam negeri yang telah disebutkan tadi. Bahkan kasusnya lebih unik. Pada 8 Januari 2018 waktu Thailand, ia hadir dalam sebuah sesi konferensi pers di Bangkok. Ia pun sempat memegang mikrofon di hadapan para media.

Alih-alih memberikan keterangan, Chan-ocha malah mengawasi proses pemasangan replika dirinya yang dibuat dari karton. Replika yang berukuran asli itu dipasang di samping Chan-ocha oleh seorang ajudan. Belum berhenti sampai di situ, Chan-ocha lantas mengatakan bahwa pertanyaan dapat diajukan ke replika tersebut. Usai mengeluarkan pernyataan itu, ia lantas membalikkan badan dan pergi dari lokasi konferensi pers. (Pon)

#September Steptember #Tito Karnavian #Firli Bahuri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Tito Karnavian menjelaskan penggunaan surfaktan dan modifikasi cuaca untuk menangani karhutla di lahan gambut. Dry ice dimanfaatkan untuk bantu mengurangi asap.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Oktober 2026
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
ARUKKI Gugat Kapolda Metro Jaya, Desak Firli Bahuri Segera Ditahan
Firli belum ditahan meski disebut beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
ARUKKI Gugat Kapolda Metro Jaya, Desak Firli Bahuri Segera Ditahan
Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Bagikan