Warga Keluhkan PPDB di Jakarta, Pemprov Akui Sekolah Negeri Terbatas Jumlahnya

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 13 Juli 2022
Warga Keluhkan PPDB di Jakarta, Pemprov Akui Sekolah Negeri Terbatas Jumlahnya

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Minimnya sekolah negeri di Jakarta menjadi kendala pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Alhasil banyak warga juga orang tua yang mengeluhkan yang tak masuk sekolah plat merah tersebut.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meminta, warga yang tidak diterima di sekolah negeri untuk tidak berkecil hati, sebab bisa masuk ke sekolah swasta.

Baca Juga:

Jumlah Sekolah Negeri Masih Minim, Jateng Buka Kelas Virtual

"Ya memang sejak pemberlakuan PPDB, selalu ada saja warga yang tidak puas. Sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa jumlah sekolah negeri itu sangat terbatas, kita ada sekolah swasta," ucap Riza di Jakarta, Rabu (13/7).

Mantan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini mengklaim, bahwa peminat sekolah negeri di Jakarta dengan jalur PPDB cukup tinggi meski tempatnya terbatas.

"Kemudian memang sekolah negeri Jakarta alhamdulillah semakin baik kualitasnya," paparnya.

Lanjut Riza, dengan terbatasnya sekolah negeri, Pemprov DKI membuat aturan terkait PPDB dengan beberapa kriteria diterimanya PPDB berdasarkan prestasi, berdasarkan zona atau lingkungan terdekat, berdasarkan prestasi non akademik.

Wagub DKI pun bersyukur berdasarkan hasil evaluasi PPDB selama tiga tahun ini justru kualitas siswa/siswinya meningkat dan kualitas sekolahnya.

Baca Juga:

PSI Desak Pemprov DKI Vaksin Siswa di Sekolah-Sekolah Negeri

"Jadi itu saya kira kebijakaan sesungguhnya yang baik namun demikian kalo masih ada yang belum puas atau kecewa, kita sendiri akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dan evaluasi," ungkap Riza.

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Komisi E, Ima Mahdiah mengatakan, banyaknya warga yang tidak diterima sekolah negeri disebabkan masih minimnya sekolah plat merah di Jakarta. Sehingga tidak dapat menampung banyak warga di sekolah negeri.

Oleh karena itu, Ima berkata, Komisi E Bidang Kesra mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk membangun lebih banyak lagi sekolah negeri.

"Kita usulkan juga sebenarnya permasalahan mengenai sekolah ini karena sedikit sekolah negeri," ucap Ima usai rapat dengan Disdik DKI secara tertutup di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Politikus PDI Perjuangan ini mengakui, kurangnya sekolah negeri di DKI dikarenakan tidak adanya lahan di Jakarta. Kemudian Komisi E menyarankan, agar Disdik membangun sekolah negeri dengan banyak lantai bila tidak ada lahan untuk membangun sekolah baru.

"Makanya tadi saya sampaikan kalo sekolah ga ada lahan kenapa kita ga bangun 8 lantai, jadi bisa sekolah di situ. Kita bikin pake lift, Pemprov DKI yang harus bangun dan ini bisa mengakomodir wilayah-wilayah yang belum ada sekolah," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Curhat Gilang Pradipta yang Gagal Masuk Sekolah Negeri karena Kalah Selisih Umur dengan Temannya

#Sekolah #Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) #Pemprov DKI #Ahmad Riza Patria
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Targetkan Revitalisasi 71.744 Sekolah dari TK hingga SMA
Hingga saat ini, pemerintah telah menyelesaikan sekitar 70 persen dari target awal revitalisasi 11.744 sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Pemerintah Targetkan Revitalisasi 71.744 Sekolah dari TK hingga SMA
Indonesia
32 Ribu Anak Bakal Masuk ke Sekolah Rakyat
Pada Juli 2026, sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu ini memasuki satu tahun penyelenggaraan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Juni 2026
 32 Ribu Anak Bakal Masuk ke Sekolah Rakyat
Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Indonesia
Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Sekolah Rakyat Tahap 3 Rp 3,95 Triliun
Tambahan anggaran tersebut terdiri dari kebutuhan lanjutan kontrak tahun jamak (multiyears contract) sebesar total Rp 3,35 triliun dan usulan kegiatan baru sebesar Rp 30,98 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Sekolah Rakyat Tahap 3 Rp 3,95 Triliun
Olahraga
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Indonesia
Respons Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis Masuk Sekolah, DPR Minta Penjelasan ke Kemendikdasmen
Komisi X DPR meminta Kemendikdasmen menjelaskan kesiapan implementasi hingga roadmap implementasi instruksi sekolah Indonesia ajarkan Bahasa Prancis.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
Respons Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis Masuk Sekolah, DPR Minta Penjelasan ke Kemendikdasmen
Indonesia
Kemendikdasmen Umumkan Hasil TKA SD-SMP Siang Ini Pukul 13.00 WIB, Semoga Lulus Adik-Adik!
Kemendikdasmen umumkan hasil TKA SD-SMP 2026 pukul 13.00 WIB. Hasil hanya bisa diakses sekolah melalui laman resmi TKA dan akan digunakan untuk SPMB jalur prestasi.
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Mei 2026
Kemendikdasmen Umumkan Hasil TKA SD-SMP Siang Ini Pukul 13.00 WIB, Semoga Lulus Adik-Adik!
Indonesia
Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Haram Tarik Biaya Apa Pun, Termasuk SPMB
Ada sebanyak 103 sekolah swasta yang masuk dalam program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026/2027.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Haram Tarik Biaya Apa Pun, Termasuk SPMB
Indonesia
Pramono Anung Pimpin C40 Cities, Jakarta Siap Guncang Dunia Lewat Revolusi Iklim Global
Pramono membawa suara kawasan ESEAO ke panggung internasional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Mei 2026
Pramono Anung Pimpin C40 Cities, Jakarta Siap Guncang Dunia Lewat Revolusi Iklim Global
Indonesia
Ubah Aturan, Kemendikdasmen Perbolehkan Anak di Bawah 7 Tahun Masuk SD
Masalah ini, juga masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Mei 2026
Ubah Aturan, Kemendikdasmen Perbolehkan Anak di Bawah 7 Tahun Masuk SD
Bagikan