Andika Pratama
MerahPutih.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menyayangkan pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, Asep Kuswanto, yang menyebut data IQAir tidak akurat. Ungkapan tersebut merupakan respon paling tidak penting dan tidak bijak dalam pengendalian polusi udara.
"Selain tidak penting, pernyataan tersebut juga menegaskan pemerintah sampai saat ini masih menyangkal buruknya kualitas udara Jakarta dan masih terjebak dalam perdebatan alat ukur," kata Aktivis Walhi Muhammad Aminullah di Jakarta, Senin (18/7).
Baca Juga
Menurut dia, pemerintah seharusnya memahami data pemantauan kualitas udara bukan satu-satunya acuan masyarakat. Selain data dari alat ukur, masyarakat juga melihat secara langsung udara Jakarta yang terpapar polusi.
Dengan kata lain, pengetahuan masyarakat mengenai buruknya kualitas udara Jakarta didapat secara empiris meskipun tanpa bantuan alat ukur.
"Beberapa bukti buruknya kualitas udara Jakarta juga sempat diunggah tokoh-tokoh publik dengan jutaan pengikut. Dari unggahan tersebut masyarakat kemudian beramai-ramai merekam langit Jakarta dan membuktikan adanya polusi udara," paparnya.
Di media sosial TikTok saja, sepanjang Agustus 2023, Walhi Jakarta mencatat lebih dari 50 akun telah mengunggah bukti adanya polusi udara. Video-video yang diambil dari jalan raya, gedung bertingkat, hingga dari dalam pesawat terbang tersebut dengan jelas menunjukkan langit Jakarta yang gelap akibat kabut polusi.
Baca Juga
Dengan adanya bukti-bukti empiris yang disampaikan masyarakat di media sosial tersebut, tegas dia, DLH mestinya tidak lagi mendebat alat ukur. Sebab, buruknya kualitas udara Jakarta sudah sangat jelas dapat dilihat langsung dengan mata.
Terlebih, lanjut dia, masyarakat juga sudah mengunggah dampak kesehatan yang mereka rasakan akibat polusi udara. Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) RI juga menyebutkan adanya tren peningkatan penyakit ISPA seiring dengan peningkatan polusi udara Jakarta.
"Dengan begitu, upaya DLH DKI Jakarta mendebat alat ukur swasta tidaklah diperlukan. Kecuali DLH DKI Jakarta hendak membodohi masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut, DLH DKI Jakarta harusnya malu dan berbenah diri karena tidak mampu memberikan informasi polusi udara secara lengkap dan transparan pada masyarakat.
"Akibat ketidakmampuan DLH DKI tersebut, masyarakat harus mencari dan saling berbagi informasi mengenai polusi udara melalui sosial media dan pihak swasta," urainya. (Asp).
Baca Juga
