Wajib Zakat PNS Muslim, FPI: Apa Pemerintah Sudah Gak Punya Uang Lagi?
Jubir FPI Slamet Maarif. (MP/Fadhli)
MerahPutih.com - Polemik wajib zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih dalam perdebatan. Rencananya, Kemenag akan melakukan penarikan zakat bagi PNS muslim sebesar 2,5 persen/tahun dari penghasilan bulanan.
Menyikapi hal itu, Jubir FPI Slamet Maarif menegaskan jika wacana itu benar menjadi sebuah kebijakan, maka pemerintah harus bersikap adil.
Sebab, menurutnya zakat merupakan hak kaum muslim dan pengelolaannya juga untuk kemaslahatan umat.
"Pemerintah harus adil yang muslim dikenakan potongan 2,5 persen maka Kristen pun harus dipotong 10 persen sesuai dengan ajaran masing-masing," ujar Slamet saat dimintai keterangan, Kamis (8/2).
Jangan sampai potongan penghasilan hanya diberlakukan untuk yang muslim, tapi dipergunakan untuk khalayak umum.
"Dari Islam buat Islam dari Kristen ya buat Kristen lah, untuk zakat harus dikelola secara syariah," terang dia.
Hanya saja, lanjut Ketua Persaudaraan Alumni 212 ini mengaku secara pribadi tidak tahu teknis dan distribusi wajib zakat bagi PNS. "Silakan tanya MUI," ucapnya.
Justru, dia mempertanyakan apa perlunya pemerintah sampai ngotot ingin mengurusi zakat umat Islam.
"Pertanyaan saya apa pemerintah sudah gak punya uang lagi? Sampai ngurusin zakat?" pungkasnya. (Fdi)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Pemerintah Pusat Bakal Tarik Zakat 2,5 Persen ASN, Ini Jawaban Sandi
Bagikan
Berita Terkait
DPR Usulkan Gaji Tunggal Bagi ASN, Hilangkan Disparitas Penghasilan
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
TPP ASN DKI Aman dari Potongan, Pramono Anung Ancam Pecat PNS yang 'Flexing'
Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK
APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan
16 Nama Calon Anggota Baznas 2025-2030, Gajinya Sebulan Rp 24-31 Juta
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Buntut Kasus Prostitusi di Gunung Kemukus, Polisi Bekuk Pensiunan PNS Sragen
Usulan Kenaikan Usia Pensiun ASN Belum Mendesak, Komisi II DPR Fokus Percepatan Birokrasi dan Efisiensi Anggaran
Mulai Besok ASN Wajib Naik Transportasi Umum, Lapor Lewat Swafoto