Wacana Penonaktifan Kapolri Dinilai akan Timbulkan Kontroversi Baru

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan tidak setuju dengan usulan Partai Demokrat terkait penonaktifan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"PPP tidak sepakat dengan usulan penonaktifan Kapolri," kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Selasa (23/8).

Baca Juga:

Golkar Sebut Usul Demokrat Soal Penonaktifan Kapolri Tidak Relevan

Menurut dia, pemberhentian sementara Kapolri justru akan menimbulkan kontroversi baru dalam penanganan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

"Saya kira fokus kita jangan menimbulkan kontroversi baru yang pada akhirnya akan menggeser fokus kita dari mengawal proses hukum kasus ini," ujarnya.

Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, Kapolri telah bekerja baik dan transparan dalam penanganan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J.

Baca Juga:

Komisi III DPR Gelar Rapat dengan Kapolri Besok

Arsul melanjutkan, terkait penyampaian ke publik yang salah oleh jajaran Polri, itu bukan salah Kapolri, tapi Ferdy Sambo telah bermain peran secara baik dalam menjalani skenario kebohongannya.

"Soal publik dibohongi itu khan bukan atas perintah atau restu Kapolri. Bahkan Kapolrinya sendiri juga dibohongi ketika FS (Ferdy Sambo) menghadap dia malamnya setelah peristiwa tersebut," pungkasnya.

Dalam kasus ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tiga di antaranya anggota Polri, yakni Irjen Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal. Dua lainnya adalah istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi serta seorang asisten rumah tangga Sambo Kuat Maruf. (Pon)

Baca Juga:

Kapolda Metro Jaya Minta Anak Buahnya Ikuti Perintah Kapolri