Usut Tuntas Pagar Laut, Legislator PAN Dorong Koordinasi Antar Kementrian
Pembongkaran pagar laut Tangerang, Rabu (22/1). (Foto: MerahPutih.com/Kanu)
MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan mendorong dilakukannya koordinasi antar kementrian terkait penuntasan polemik pagar laut di Tangerang, Banten.
Hal ini disampaikan Herry dalam rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).
"Untuk mengusut itu nggak bisa sendiri menteri KKP bersama dengan teman-teman yang lain ayo tingkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain," kata Herry.
Baca juga:
Pemerintah Bakal Kenakan Denda ke Pemilik Pagar Laut Tangerang Rp 18 Juta per Kilometer
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyoroti adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah pagar laut tersebut.
Oleh karena, itu menurutnya, diperlukan sinergitas antar kementrian/lembaga untuk mengetahui siapa dalang di balik pagar laut tersebut.
"Kita tunggu laporan dari Pak Menteri kapan kiranya batas waktunya sampai tuntas," tegas dia.
Baca juga:
Sebelumnya pada Rabu (22/1), pembongkaran pagar laut di Tangerang mulai dilakukan. Pembongkaran tersebut melibatkan ratusan personel KKP dan dibantu oleh TNI AL, Baharkam Polri, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), pemda, serta unsur masyarakat sekitar. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Pesawat Patroli KKP Hilang, Dirjen Ipunk Terbang ke Maros Kawal Langsung Pencarian
Kronologis Pesawat Patroli KKP Hilang Kontak di Maros, Sempat Terdeteksi Keluar Jalur
ATR Hilang Kontak di Maros Ternyata Pesawat Patroli KKP
Raker Komisi IV DPR Bahas Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
Kades Kohod Divonis 3,5 Tahun Bui di Kasus Korupsi Pagar Laut Tengerang
Indonesia Surplus Beras 3,5 Juta Ton, DPR Ingatkan Jangan Abaikan Petani
Kementan Gagalkan Penyelundupan 133,5 Ton Bawang Bombay Ilegal, DPR: Lindungi Petani Lokal
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan