Usut Tuntas Pagar Laut, Legislator PAN Dorong Koordinasi Antar Kementrian

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Januari 2025
Usut Tuntas Pagar Laut, Legislator PAN Dorong Koordinasi Antar Kementrian

Pembongkaran pagar laut Tangerang, Rabu (22/1). (Foto: MerahPutih.com/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan mendorong dilakukannya koordinasi antar kementrian terkait penuntasan polemik pagar laut di Tangerang, Banten.

Hal ini disampaikan Herry dalam rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).

"Untuk mengusut itu nggak bisa sendiri menteri KKP bersama dengan teman-teman yang lain ayo tingkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain," kata Herry.

Baca juga:

Pemerintah Bakal Kenakan Denda ke Pemilik Pagar Laut Tangerang Rp 18 Juta per Kilometer

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyoroti adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah pagar laut tersebut.

Oleh karena, itu menurutnya, diperlukan sinergitas antar kementrian/lembaga untuk mengetahui siapa dalang di balik pagar laut tersebut.

"Kita tunggu laporan dari Pak Menteri kapan kiranya batas waktunya sampai tuntas," tegas dia.

Baca juga:

Komisi IV Dorong DPR Bentuk Pansus Pagar Laut

Sebelumnya pada Rabu (22/1), pembongkaran pagar laut di Tangerang mulai dilakukan. Pembongkaran tersebut melibatkan ratusan personel KKP dan dibantu oleh TNI AL, Baharkam Polri, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), pemda, serta unsur masyarakat sekitar. (Pon)

#Pagar Laut Tangerang #PAN #Komisi IV DPR #Menteri Kelautan Dan Perikanan #KKP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bukan untuk Sawit, DPR Minta Lahan Bekas Karhutla Ditanami Pohon Keras dan Tanaman Produktif
Daniel Johan mendorong rehabilitasi lahan bekas karhutla dengan pohon keras dan tanaman produktif. Meminta anggaran kehutanan memprioritaskan pemulihan hutan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Bukan untuk Sawit, DPR Minta Lahan Bekas Karhutla Ditanami Pohon Keras dan Tanaman Produktif
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Penyelundupan Benih Lobster
Pemerintah mencatat potensi benih bening lobster Indonesia diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Penyelundupan Benih Lobster
Indonesia
KKP Butuh Rp 10 Triliun Bangun Kampung Nelayan Merah Putih
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 KNMP hingga akhir 2029
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
KKP Butuh Rp 10 Triliun Bangun Kampung Nelayan Merah Putih
Indonesia
Target Setop Impor 2029, Pemerintah Bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di NTT
Pemerintah menargetkan pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
Target Setop Impor 2029, Pemerintah Bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di NTT
Indonesia
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Seluruh kinerja menteri juga berada dalam pengawasan langsung Presiden Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Indonesia
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Daulay merespons usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah. Menurutnya gagasan tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Indonesia
11 Politeknik Digabungkan Jadi Institut Kelautan Indonesia, Demi Target Ekonomi Biru
pembentukan Institut Kelautan Indonesia merupakan langkah strategis menyatukan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan agar mampu menghasilkan lulusan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri modern.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
11 Politeknik Digabungkan Jadi Institut Kelautan Indonesia, Demi Target Ekonomi Biru
Indonesia
Komisi IV DPR Sentil Menhut Raja Juli: Dugaan Gratifikasi Harus Dikembalikan ke KPK, Bukan ke Pemberi
Firman Soebagyo menegaskan dugaan gratifikasi harus dilaporkan kepada KPK, bukan dikembalikan kepada pemberi. Komisi IV DPR akan meminta penjelasan Kementerian Kehutanan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
Komisi IV DPR Sentil Menhut Raja Juli: Dugaan Gratifikasi Harus Dikembalikan ke KPK, Bukan ke Pemberi
Indonesia
Titiek Soeharto Minta Mitigasi El Nino Dipercepat demi Lindungi Ketahanan Pangan Nasional
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta mitigasi El Nino dilakukan secara cepat dan terintegrasi guna menjaga produktivitas pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
Titiek Soeharto Minta Mitigasi El Nino Dipercepat demi Lindungi Ketahanan Pangan Nasional
Bagikan