Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah meminta pemerintah mengusut tuntas dugaan praktik mafia pangan yang disebut menjadi penyebab kenaikan harga minyak goreng di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Rina menanggapi pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengungkap tata kelola minyak goreng sulit dikendalikan akibat ulah mafia pangan.
“Jika memang benar apa yang disampaikan Menteri Pertanian bahwa kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh ulah mafia pangan, maka hal ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus segera membongkar dalang di balik kenaikan harga minyak goreng. Siapa pun yang terlibat tidak boleh dilindungi,” ujar Rina di Jakarta, Kamis (21/5).
Harga Minyak Goreng Dinilai Bebani Rakyat
Rina menegaskan minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang digunakan hampir seluruh rumah tangga, pelaku UMKM, hingga industri makanan.
Karena itu, kenaikan harga minyak goreng dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan memperberat kondisi ekonomi keluarga.
Ketika harga minyak goreng naik tidak terkendali, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil. Ibu rumah tangga, pedagang gorengan, UMKM, hingga pelaku usaha makanan harus menanggung biaya produksi yang semakin tinggi,
Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah.
Ia menilai negara harus hadir melindungi masyarakat dengan memutus mata rantai mafia pangan yang mengganggu distribusi dan harga minyak goreng.
Baca juga:
Biaya Kemasan Plastik Melonjak, Harga Minyak Goreng Terpicu Naik
Mafia Pangan Dinilai Ancam Ketahanan Nasional
Legislator asal Jawa Barat itu juga menyoroti bahaya praktik mafia pangan yang dinilai tidak hanya memicu kenaikan harga, tetapi turut merusak sistem distribusi pangan nasional.
Menurutnya, praktik penimbunan, permainan distribusi, hingga manipulasi pasokan dapat menciptakan kelangkaan buatan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.
Rina mengingatkan dampak mafia pangan tidak hanya dirasakan pada komoditas minyak goreng, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pangan nasional.
Kondisi tersebut dinilai bisa memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, memperlebar kesenjangan ekonomi, hingga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Baca juga:
Minta Pemerintah Tegas dan Tidak Berkompromi
Rina meminta pemerintah bersikap tegas jika memang ditemukan praktik mafia pangan di lapangan. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat harus diproses hukum tanpa pengecualian.
Pemerintah harus tegas. Jika memang ada mafia pangan yang bermain, maka usut tuntas hingga ke akar-akarnya. Jangan ada kompromi dan jangan ada pihak yang dilindungi. Proses hukum harus ditegakkan agar ada efek jera,
Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah.
Selain itu, Rina juga meminta pengawasan rantai distribusi minyak goreng diperketat agar pasokan tetap tersedia dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Ia menilai pemberantasan mafia pangan menjadi langkah penting untuk menjaga keadilan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. (Pon)
