Usai Diperiksa Delapan Jam, Bupati Kukar Resmi Ditahan KPK

MerahPutih.com - Setelah diperiksa delapan jam sebagai tersangka suap dan gratifikasi di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Bupati Kukar Rita Widyasari resmi ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (6/10).

Selain menahan Rita, penyidik lembaga antirasuah juga menahan Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin yang juga berstatus tersangka dalam kasus yang sama.

Kedua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur itu diduga menerima suap sebesar Rp 6,9 miliar untuk memuluskan sejumlah proyek di wilayah Pemkab Kukar.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Rita ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Cipinang cabang Gedung Merah Putih yang baru diresmikan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo pagi tadi.

Sementara itu, Khairudin ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Febri mengatakan, keduanya ditahan selama 20 hari pertama.

"RIW (Rita Widyasari) ditahan di cabang Rutan KPK di Kavling K4. KHR (Khairudin) ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur," ujar Febri di Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (6/10).

Pantauan MerahPutih.com, Khairudin terlebih dahulu keluar dari Gedung KPK dengan memakai rompi oranye sejak pukul 16.56 WIB. Sedangkan Rita, yang mengenakan gamis dan kerudung warna hitam itu keluar sekitar pukul 21.00 WIN, dengan berbalut rompi tahanan warna oranye.

Rita ditetapkan sebagai tersangka bersama Khairudin dan Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun.

Rita diduga menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Abun terkait pemberian izin operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.

Kemudian, Rita juga diduga menerima gratifikasi bersama Khairudin sebesar Rp6,97 miliar terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Kukar. Tak hanya itu, disinyalir Rita juga menerima gratifikasi dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (Pon)

Baca juga berita terkait bupati Kukar di: Bupati Kukar Rita Widyasari Penuhi Panggilan KPK