Eddy Flo
MerahPutih.Com - Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung penuh dan menjamin kerja KPK sesuai aturan perundang-undangan.
Tumpak membantah Dewas menghambat KPK dalam menangani perkara korupsi, termasuk kasus dugaan suap pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) caleg PDIP yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.
Baca Juga:
Gagal Geledah Kantor DPP PDIP Bukti Ribetnya Birokrasi di KPK Pasca UU Baru
"Tidak usah khawatir. Omong kosong orang bilang Dewas itu memperlama-lama. Nggak ada itu. Nggak ada," kata Tumpak di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi, Kuningan, Jakarta, Selasa (14/1).
Tumpak lantas mencontohkan proses pemberian izin kepada KPK untuk menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan suap PAW caleg PDIP. Menurutnya izin penggeledahan sudah disetujui hanya beberapa jam setelah KPK mengajukan izin.
"Contohnya KPU ya kan cuma berapa jam saja sudah jadi," ungkap dia.
Kehadiran Dewas, kata Tumpak, tidak bermaksud untuk mempersulit atau menghalangi kinerja KPK. Dia menegaskan, terkait izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan maksimal 1x24 jam Dewas akan memberikan jawaban setelah menerima permohonan dari KPK.
"Tadi kami sudah kumpul semua. Dengan Deputi penindakan semua, termasuk Jaksa Penuntut Umum, kami sudah berikan. Kita sudah sepakati bagaimana prosedur meminta izin, dan bagaimana mengeluarkan izin dan itu sama sekali tidak menghambat. Kami memberikan izin 1x24 jam paling lama dan saya jamin itu bisa kami laksanakan, kita sudah bicarakan tadi," pungkasnya.
Baca Juga:
KPK Bakal Gandeng Interpol Buru Caleg PDIP Harun Masiku yang Kabur ke Singapura
Diketahui KPK telah menetapkan Wahyu bersama caleg PDIP Harun Masiku serta dua orang lainnya sebagai tersangka pada Kamis (9/1) atau sehari setelah melancarkan operasi tangkap tangan (OTT).
Namun lembaga yang dikomandoi Firli Bahuri ini baru menggeledah rumah dinas dan ruang kerja Wahyu terkait kasus dugaan suap penetapan PAW caleg PDIP pada Senin (13/1). Dengan demikian terdapat jeda sekitar empat hari dari proses penetapan tersangka ke penggeledahan.(Pon)
Baca Juga:
Kasus Komisioner KPU, Penggeledahan KPK Harus Sesuai Regulasi dan Norma Hukum
