Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe mempunyai sejumlah pekerjaan rumah yang harus langsung dituntaskan begitu dilantik Presiden Joko Widodo. Mulai dari urusan aturan undang-undang hingga menjalankan fungsi koordinasi pembangunan ibu kota baru.
"Ikut serta menyelesaikan sejumlah aturan turunan UU IKN dan mempersiapkan kelengkapan organisasi, serta berkoordinasi dengan Bappenas dan kementerian yang selama ini mempersiapkan rancangan IKN," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong, Kamis (10/3).
Baca Juga:
Bambang Susantono-Dhony Rahajoe Bakal Hadapi Tugas Berat Pimpin IKN Nusantara
Wandy melihat keduanya memiliki keahlian dan pengalaman yang saling melengkapi, serta mewakili dari sektor pemerintah dan swasta. Bambang Susantono pernah menjabat Wakil Menteri Perhubungan pada tahun 2009—2014. dan juga menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2007—2010.
Pria kelahiran 4 November 1963 itu adalah lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1987 dan berkarir sebagai pegawai negeri di Departemen Pekerjaan Umum.
Bambang memperoleh gelar master tata kota dari University of California, Berkeley pada tahun 1996 dan master bidang transportasi dari universitas yang sama pada tahun 1998. Ia lalu mengambil doktor bidang perencanaan infrastruktur masih dari University of California.
Saat ini, Bambang adalah Wakil Presiden Bidang Manajemen dan Pembangunan Berkelanjutan di Asian Development Bank (ADB) sejak Juli 2015. Sedangkan Dhony Rahajoe memiliki pengalaman dalam pengelolaan BSD, yakni kota satelit, yang sukses.
Diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, mekanisme pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan berbeda dengan mekanisme pemilihan kepala daerah lainnya.
Dalam pasal 10 ayat 3 UU IKN dijelaskan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang pertama kali diangkat oleh Presiden setelah diundangkannya Undang-Undang IKN, ditunjuk dan diangkat oleh Presiden tanpa melalui mekanisme konsultasi dengan DPR.
Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN adalah 5 tahun sejak pelantikan dan setelahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Sedangkan tugas Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN akan diatur melalui peraturan presiden. (Knu)
Baca Juga:
KPK Ungkap Ada Dugaan Bagi-Bagi Kavling di Lahan IKN Nusantara
