KPK Ungkap Ada Dugaan Bagi-Bagi Kavling di Lahan IKN Nusantara

MerahPutih.com - Pemerintah terus melakukan proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo bakal menunjuk Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Di luar rencana pembangunan ibu kota baru tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya bagi-bagi kavling di lahan IKN Nusantara. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berdasarkan temuan dari informan KPK. Namun, Alex tidak menjelaskan lebih lanjut soal sosok informan yang dimaksud.

Alex menyampaikan temuan tersebut saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hybrid. Turut terlibat di rakor tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Anies Dipilih Jadi Kepala IKN Nusantara Agar Tidak Jadi Presiden

“Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” kata Alex dalam keterangannya, Kamis (10/3).

Selain itu, Alex juga menyoroti soal perkara korupsi yang menjerat cukup banyak kepala daerah di Indonesia. Dia mengingatkan pesan Bung Hatta yang menekankan jangan sampai korupsi menjadi budaya.

Alex merasa heran mengingat setelah belasan tahun KPK berdiri serta berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang telah dilaksanakan, tidak membuat kapok oknum lainnya untuk melakukan korupsi.

“Ini menjadi keprihatinan kami. Kenapa terus berulang?” ujar Alex.

Baca Juga:

PPP Usul Kepala Otorita IKN Nusantara Berlatar Belakang Profesional Birokrat

Ke depannya, Alex berharap koordinasi pencegahan korupsi akan semakin baik. Dia menekankan supaya seluruh kegiatan bisnis di Kaltim dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

“Pajaknya dibayarkan, dampak lingkungan minim, perusahaan bertanggung jawab secara sosial. Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. Ibu Kota Negara, IKN juga menjadi prioritas kami,” tuturnya.

Diketahui, turut hadir di acara tersebut yakni Inspektur Jenderal Kemendagri, Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Kanwil ATR/BPN provinsi Kaltim, Kepala Daerah Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Bontang, Mahakam Hulu, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser, serta Forkopimda. (Pon)

Baca Juga:

Seluas Jabodetabek, Kawasan Inti IKN Nusantara Terbagi 3 Kluster