Seluas Jabodetabek, Kawasan Inti IKN Nusantara Terbagi 3 Kluster

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 23 Februari 2022
Seluas Jabodetabek, Kawasan Inti IKN Nusantara Terbagi 3 Kluster

Desain Istana di Ibu Kota Anyar IKN Nusantara. (Foto: Tangkapan Layar)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Luas wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mencapai 256.000 hektare, nantinya kurang lebih hanya 50.000 hektare yang akan digunakan untuk area pembangunan fisik. Sedangkan, 80 persen sisanya tetap dibiarkan sebagai kawasan hutan hijau.

Adapun 25 persen lahan yang menjadi area pembangunan fisik akan terbagi menjadi tiga kluster utama Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sebagai mana diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Tiga kluster kawasan inti itu sendiri berada di area seluas 6.671 hektar.

Baca Juga:

Reputasi Jokowi Dipertaruhkan Bangun IKN Nusantara

Basuki menjabarkan ketiga kluster itu terdiri dari kawasan inti pemerintah, kawasan inti pendidikan dan kawasan inti kesehatan. "Masing-masing kluster mempunyai mixed, ada huniannya, ada komersialnya. Sehingga, diharapkan kota ini bukan kota pemerintahan, karena jadi sepi, mahal," kata dia, dilansir YouTube Radio Republik Indonesia (RRI), Rabu (23/2).

Menurut dia, KIPP yang akan dibangun pertama kali adalah kantor-kantor pemerintahan. Kementerian PUPR akan membangun kantor mulai dari kantor presiden, kantor wakil presiden, kantor parlemen (MPR, DPR, DPD), Mahkamah Agung, kantor Menko, dan kantor-kantor pemerintahan lainnya. "Itu yang akan kami utamakan untuk dibangun di KIPP tadi, bagian dari 6.671 hektar," ujarnya.

Kawasan IKN Nusantara. (Foto: Antara)

Lebih jauh, Basuki memberikan sebagai bayangan luas dari area KIPP bisa dikatakan seluas area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Namun, dia mengingatkan pemerintah telah menegaskan dalam pembangunan IKN, tetap diprioritaskan area ruang hijau.

Untuk itu, Basuki berpesan kepada orang yang akan ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN perlu memahami visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan IKN tetap sesuai tujuan semula.

"Nanti 70 persen harus hijau. 20 sampai 30 persen itu lah yang hanya bangunan. Jadi, itu semua akan menjadi memang kota baru seperti yang disampaikan Pak Presiden," tutup Menteri Basuki. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi: 200 Ribu Hektar Lahan IKN Nusantara Dibiarkan Hijau

#IKN Nusantara
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Prabowo baru bersedia meneken Keppres Pemindahan IKN dengan syarat infrastruktur dan sarana prasarana telah benar-benar siap.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Indonesia
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Otorita IKN akan mengalami peningkatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Indonesia
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Pembangunan IKN tetap berlanjut meski anggaran yang dialokasikan untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) fluktuatif tiap tahunnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Indonesia
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Ada permintaan dari Kepala OIKN untuk mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan VIP menjadi bandara umum.
Dwi Astarini - Kamis, 24 Juli 2025
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Indonesia
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
, lima batalyon baru itu akan ditempatkan di Jakarta, Lampung, Ambon, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah Natuna.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
Indonesia
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Moratorium sementara pembangunan IKN perlu mempertimbangkan program strategis Presiden Prabowo saat ini.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 Juli 2025
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Indonesia
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Usulan yang dilontarkan Partai NasDem agar Wapres berkantor di IKN tidak mudah direalisasikan.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Indonesia
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
"Indonesia bukan hanya Jawa, apalagi Jakarta. Konon ibu kota negara sudah pindah ke IKN, maka urgent kalau Gibran berkantor di IKN.”
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
Indonesia
Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau
Selain biaya seremonial acara, negara juga harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi untuk para pejabat yang datang ke sana.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 Juli 2025
Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau
Indonesia
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Jakarta lebih mudah diakses oleh para tamu undangan, termasuk pejabat negara, mantan presiden, dan tokoh masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Bagikan