Seluas Jabodetabek, Kawasan Inti IKN Nusantara Terbagi 3 Kluster

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 23 Februari 2022
Seluas Jabodetabek, Kawasan Inti IKN Nusantara Terbagi 3 Kluster

Desain Istana di Ibu Kota Anyar IKN Nusantara. (Foto: Tangkapan Layar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Luas wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mencapai 256.000 hektare, nantinya kurang lebih hanya 50.000 hektare yang akan digunakan untuk area pembangunan fisik. Sedangkan, 80 persen sisanya tetap dibiarkan sebagai kawasan hutan hijau.

Adapun 25 persen lahan yang menjadi area pembangunan fisik akan terbagi menjadi tiga kluster utama Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sebagai mana diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Tiga kluster kawasan inti itu sendiri berada di area seluas 6.671 hektar.

Baca Juga:

Reputasi Jokowi Dipertaruhkan Bangun IKN Nusantara

Basuki menjabarkan ketiga kluster itu terdiri dari kawasan inti pemerintah, kawasan inti pendidikan dan kawasan inti kesehatan. "Masing-masing kluster mempunyai mixed, ada huniannya, ada komersialnya. Sehingga, diharapkan kota ini bukan kota pemerintahan, karena jadi sepi, mahal," kata dia, dilansir YouTube Radio Republik Indonesia (RRI), Rabu (23/2).

Menurut dia, KIPP yang akan dibangun pertama kali adalah kantor-kantor pemerintahan. Kementerian PUPR akan membangun kantor mulai dari kantor presiden, kantor wakil presiden, kantor parlemen (MPR, DPR, DPD), Mahkamah Agung, kantor Menko, dan kantor-kantor pemerintahan lainnya. "Itu yang akan kami utamakan untuk dibangun di KIPP tadi, bagian dari 6.671 hektar," ujarnya.

Kawasan IKN Nusantara. (Foto: Antara)

Lebih jauh, Basuki memberikan sebagai bayangan luas dari area KIPP bisa dikatakan seluas area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Namun, dia mengingatkan pemerintah telah menegaskan dalam pembangunan IKN, tetap diprioritaskan area ruang hijau.

Untuk itu, Basuki berpesan kepada orang yang akan ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN perlu memahami visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan IKN tetap sesuai tujuan semula.

"Nanti 70 persen harus hijau. 20 sampai 30 persen itu lah yang hanya bangunan. Jadi, itu semua akan menjadi memang kota baru seperti yang disampaikan Pak Presiden," tutup Menteri Basuki. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi: 200 Ribu Hektar Lahan IKN Nusantara Dibiarkan Hijau

#IKN Nusantara
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masjid Negara IKN Tinggal Kurang 2% Lagi, Sudah Bisa Dipakai Tarawih Ramadan
Pembangunan Masjid Negara IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, hampir rampung dengan progres tinggal kurang dari 2 persen lagi beres.
Wisnu Cipto - Jumat, 06 Februari 2026
Masjid Negara IKN Tinggal Kurang 2% Lagi, Sudah Bisa Dipakai Tarawih Ramadan
Indonesia
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Pada 2026 OIKN fokus mempersiapkan penyelesaian penegakan fisik perkantoran dan hunian ASN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Indonesia
Fisik Istana Wapres Senilai Rp 1,457 Triliun di IKN Rampung Dikerjakan
Istana Wakil Presiden di IKN menempati lahan dengan luas 148.417 meter persegi, luas bangunan 32.061 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
Fisik Istana Wapres Senilai Rp 1,457 Triliun di IKN Rampung Dikerjakan
Indonesia
Korupsi Bongkar Muat Pelabuhan IKN Terbongkar, 2 TSK Rugikan Negara Rp 5 Miliar
Besaran setoran ke kas BUMdes cuma Rp 40 juta per bulan, padahal sedikitnya ada 200 kapal pengangkut material IKN bersadar dengan tarif Rp 20 juta per kapal.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Korupsi Bongkar Muat Pelabuhan IKN Terbongkar, 2 TSK Rugikan Negara Rp 5 Miliar
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa pesan politik.
Soffi Amira - Selasa, 13 Januari 2026
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Indonesia
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Penyelesaian pembangunan IKN tahap satu menandai kesiapan infrastruktur IKN menyambut fase kedua pembangunan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Indonesia
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Putusan MK ini harus segera diikuti dengan penyusunan regulasi turunan yang jelas dan transparan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Bagikan