Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Luas wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mencapai 256.000 hektare, nantinya kurang lebih hanya 50.000 hektare yang akan digunakan untuk area pembangunan fisik. Sedangkan, 80 persen sisanya tetap dibiarkan sebagai kawasan hutan hijau.
Adapun 25 persen lahan yang menjadi area pembangunan fisik akan terbagi menjadi tiga kluster utama Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sebagai mana diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Tiga kluster kawasan inti itu sendiri berada di area seluas 6.671 hektar.
Baca Juga:
Reputasi Jokowi Dipertaruhkan Bangun IKN Nusantara
Basuki menjabarkan ketiga kluster itu terdiri dari kawasan inti pemerintah, kawasan inti pendidikan dan kawasan inti kesehatan. "Masing-masing kluster mempunyai mixed, ada huniannya, ada komersialnya. Sehingga, diharapkan kota ini bukan kota pemerintahan, karena jadi sepi, mahal," kata dia, dilansir YouTube Radio Republik Indonesia (RRI), Rabu (23/2).
Menurut dia, KIPP yang akan dibangun pertama kali adalah kantor-kantor pemerintahan. Kementerian PUPR akan membangun kantor mulai dari kantor presiden, kantor wakil presiden, kantor parlemen (MPR, DPR, DPD), Mahkamah Agung, kantor Menko, dan kantor-kantor pemerintahan lainnya. "Itu yang akan kami utamakan untuk dibangun di KIPP tadi, bagian dari 6.671 hektar," ujarnya.
Lebih jauh, Basuki memberikan sebagai bayangan luas dari area KIPP bisa dikatakan seluas area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Namun, dia mengingatkan pemerintah telah menegaskan dalam pembangunan IKN, tetap diprioritaskan area ruang hijau.
Untuk itu, Basuki berpesan kepada orang yang akan ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN perlu memahami visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan IKN tetap sesuai tujuan semula.
"Nanti 70 persen harus hijau. 20 sampai 30 persen itu lah yang hanya bangunan. Jadi, itu semua akan menjadi memang kota baru seperti yang disampaikan Pak Presiden," tutup Menteri Basuki. (Knu)
Baca Juga:
