Reputasi Jokowi Dipertaruhkan Bangun IKN Nusantara
 Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 Februari 2022
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 Februari 2022 
                Kawasan IKN Nusantara. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah resmi diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Salah satu poin dari aturan tersebut adalah kawasan IKN Nusantara akan dipimpin Kepala Badan Otorita IKN yang ditunjuk presiden. Kepala badan ini, sudah harus dilantik pada April mendatang.
Baca Juga:
Bandara di IKN Nusantara Seluas Adi Sutjipto
Dewan Perwakilan Rakyat meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memilih tokoh atau sosok yang fokus 100 persen untuk menjalankan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berat ini.
Kepala Otorita IKN Nusantara yang nantinya dipilih dan ditunjuk Presiden Jokowi dipastikan tidak akan rangkap jabatan sebagai menteri kabinet.
"Pembangunan dan pemindahan IKN, bukanlah kerjaan yang mudah," kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim di Jakarta, Selasa (22/2).
Menurut Luqman, Jokowi pasti sudah belajar dari banyak negara yang telah terbukti mengalami kegagalan dalam proses pemindahan IKN. Karena itu, Jokowi pasti tidak akan main-main dengan agenda pembangunan IKN Nusantara.
 
"Reputasi Presiden Jokowi selama dua periode dipertaruhkan dalam pelaksanaan mega proyek IKN Nusantara itu. Jadi, Presiden Jokowi tidak akan main-main," ujarnya.
Luqman mengaku yakin nama kepala Otorita IKN Nusantara sudah berada di kantong Jokowi. Sosok tersebut merupakan orang dekat atau kepercayaan Jokowi yang memiliki kemampuan dan pengalaman memadai.
"Kita tunggu saja siapa nama yang akan diumumkan Presiden Jokowi sebagai kepala otorita IKN. Nama itu, saya yakin sudah ada di saku Presiden Jokowi, tinggal menunggu hari baik untuk diumumkan ke publik," kata Luqman. (Pon)
Baca Juga:
Legislator PAN Tegaskan Kepala Otorita IKN Tidak Boleh Rangkap Jabatan
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
 
                      Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
 
                      4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
 
                      Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
 
                      Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
 
                      Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
 
                      Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
 
                      Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
 
                      Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
 
                      DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
 
                      




