Legislator PAN Tegaskan Kepala Otorita IKN Tidak Boleh Rangkap Jabatan

MerahPutih.com - Hingga saat ini, Presiden Joko Widodo belum menunjuk Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sejumlah nama pun muncul dan digadang-gadang bakal ditunjuk Presiden Jokowi menempati posisi tersebut, mulai dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Abdullah Azwar Anas, Bambang Brodjonegoro, hingga Ridwan Kamil.

"Kepala Otorita IKN harus mandiri tidak boleh rangkap jabatan. Jadi saya berpendapat untuk Kepala Otorita IKN itu tidak boleh rangkap jabatan," kata legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus, Senin (21/2).

Menurut anggota Komisi II DPR ini, jabatan Kepala Otorita IKN memang pemerintah daerah khusus setingkat menteri dan diangkat serta di berhentikan oleh presiden.

Baca Juga:

Wakil Rakyat Tolak Mentah-Mentah Usul Menteri Menyambi Jabatan Kepala IKN

"Tetapi tidak bisa dimaknai harus rangkap jabatan sebagai menteri dan Kepala Otorita IKN," ujarnya.

Guspardi menilai, Jokowi boleh menunjuk salah satu menteri sebagai Kepala Otorita IKN. Namun, pejabat atau menteri yang ditunjuk itu tidak boleh merangkap jabatan.

"Sehingga harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya untuk mengemban amanah baru untuk memimpin pembangunan IKN," imbuhnya.

Baca Juga:

Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bisa Dirangkap Menteri

Legislator asal Sumatera Barat itu meyakini, Jokowi tidak akan sembarangan menunjuk menteri untuk rangkap jabatan. Apalagi tugas yang diemban Kepala Otorita IKN harus fokus mempersiapkan segala sesuatu tentang pembangunan ibu kota baru.

"Jadi gak boleh nyambi-nyambi. Sedangkan serius saja belum tentu dijamin berhasil untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan amanah oleh Presiden kepada yang bersangkutan," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Guspardi, Jokowi harus memilih figur yang terlepas dari jabatan apa pun untuk memimpin ibu kota. Pertimbangan terpenting presiden dalam memilih Kepala Otorita IKN adalah sosok yang mampu memimpin dan memastikan proses pembangunan IKN berjalan dengan baik.

"Jadi presiden harus arif dan bijaksana dalam menentukan dan menetapkan calon Kepala Otorita IKN. Figur yang tepat itu adalah sosok yang memiliki integritas yang tinggi dan berpengalaman demi kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR Achmad Baidowi mengatakan, Kepala Otorita IKN bisa dirangkap menteri yang ditunjuk Presiden. (Pon)

Baca Juga:

Generasi Muda Diberi Kemudahan Usaha Kembangkan 6 Klaster Ekonomi di IKN